Racun rokok

Mungkin anda sudah tahu bahwa menghisap asap rokok orang lain di dekat anda lebih berbahaya bagi anda daripada bagi si perokok itu sendiri. Asap Utama adalah asap rokok yang terhisap langsung masuk ke paru-paru perokok lalu di hembuskan kembali. Asap Sampingan adalah asap rokok yang dihasilkan oleh ujung rokok yang terbakar.

Masalahnya adalah, udara yang mengandung asap rokok, dan anda hisap, akan mengganggu kesehatan, karena asap rokok mengandung banyak zat- zat berbahaya, diantaranya :

TAR
Mengandung bahan kimia yang beracun, sebagainya merusak sel paru-paru dan meyebabkan kanker.

KARBON MONOKSIDA (CO)
Gas beracun yang dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen.

NIKOTIN
Salah satu jenis obat perangsang yang dapat merusak jantung dan sirkulasi darah, nikotin membuat pemakainya kecanduan.

Racun dalam rokok

Bila anda berada di ruangan berasap rokok cukup lama, maka ketiga zat beracun di atas akan masuk ke paru-paru anda. Selama beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah membuktikan bahwa zat-zat kimia yang dikandung asap rokok dapat mempengaruhi orang-orang tidak merokok di sekitarnya.
Perokok pasif dapat meningkatkan risiko penyakit kanker paru-paru dan jantung koroner. Lebih dari itu menghisap asap rokok orang lain dapat memperburuk kondisi pengidap penyakit :

ANGINA
Nyeri dada akibat penyempitan pembuluh darah pada jantung.

ASMA
Mengalami kesulitan bernafas.

ALERGI
Iritasi akibat asap rokok.

Gejala-gejala gangguan kesehatan :
iritasi mata, sakit kepala, pusing, sakit tenggorokan, batuk dan sesak nafas.
Wanita hamil yang merokok atau menjadi perokok pasif, meyalurkan zat-zat beracun dari asap rokok kepada janin yang dikandungnya melalui peredaran darah. Nikotin rokok menyebabkan denyut jantung janin bertambah cepat, karbon monoksida menyebabkan berkurangya oksigen yang diterima janin.
Anak-anak yang orangtuanya merokok menghadapi kemungkinan lebih besar untuk menderita sakit dada, infeksi telinga, hidung dan tenggorokan. Dan mereka punya kemungkinan dua kali lipat untuk dirawat di rumah sakit pada tahun pertama kehidupan mereka. Banyak orang tahu bahaya merokok, tapi tidak banyak yang peduli. Melihat bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan rokok, kiranya diantara kita perlu bahu-membahu berbuat tiga hal utama :

Komunikasi dan informasi tentang bahaya merokok, baik bagi si perokok langsung maupun perokok pasif. Menyediakan tempat-tempat khusus bagi orang yang merokok agar yang bukan perokok tidak terkena dampak negatifnya. Jangan merasa segan untuk menegur perokok, jika anda merasa terganggu.

Surat dari Calon istri Untuk calon suami

Assalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

*•Yaa Rabbi•*´¯)Ajarilah kami bagaimana memberi sebelum meminta,berfikir sebelum bertindak,santun dalam berbicara,tenang ketika gundah,diam ketika emosi melanda,bersabar dalam setiap ujian.Jadikanlah kami orang yg selembut Abu Bakar Ash-Shiddiq,sebijaksana Umar bin Khattab,sedermawan Utsman bin Affan,sepintar Ali bin Abi Thalib,sesederhana Bilal,setegar Khalid bin Walid radliallahu’anhum?Amiin ya Rabbal’alamin.

Calon suami yg kusayang..

Kuharap kamu dalam keadaan baik-baik saja.

Adahal yg ingin kusampaikan melalui surat ini.

Hal-hal yg enggan aku katakan langsung padamu.

Hal-hal yg intinya hanya tentangaku…perempuan.

Dari kecil perempuan ini dirawat dan dijaga ayah ibu.

Tak seorang lelaki pun dibiarkan mendekatiku sampai aku pantas utk didekati.

Dan nasehat-nasehat itu tak pernah bosan meluncur dr mulut mereka.

Aku slalu ingat utk menjaga auratku..

Aku slalu ingat utk menjaga hatiku..

Aku slalu ingat utk tidak membiarkan lelaki berjalan berdua dgnku.

Aku slalu ingat utk menjaga tanganku dr genggaman lelaki.

Aku slalu ingat utk menjaga pipiku dr belaian lelaki.

Aku slalu ingatutk menjaga bibirku dr kecupan lelaki.

Aku slalu ingat utk menjagaseluruh tubuhku dari tipu daya lelaki.

Aku slalu ingat utk menjaga KEHORMATAN PEREMPUAN.

Aku slalu ingat.. Kecuali saat pertemuan itu.

Kelak saat engkau telah menjadi suamiku..

Aku tiada akan pernah merasa kebebasanku terpasung jika kelak engkau memerintahkanku untuk berhenti bekerja?

Aku merasa bahwa perintahmu itu adalah karena engkau terlalu mencintaiku, sehingga engkau sama sekali tidak rela melihatku bekerja keras demi mencari kekayaan dunia?

Aku tiada akan pernah merasa kebebasanku terpenggal jika kelak engkau memaksaku menutup auratku atau bahkan memaksaku mengenakan cadar sekalipun?

Aku merasa bahwa paksaanmu itu adalah karena engkau begitu mencemburuiku, sehingga engkau tidakakan pernah ikhlas jika lelaki lain memandangi tubuhku dengan tatapan nafsu?

Aku tiada akan pernah merasa kebebasanku terbelenggu jika kelak engkau tidak memperbolehkanku mempekerjakan pembantu dalam rumah tangga kita?

Aku merasa laranganmu itu adalah karena engkau sangat menyayangiku, sehingga engkau tidak ingin aku menyesal dikemudian hari karena aku tidak bisa melihat anak-anak kita tumbuh dalam asuhanku?

Aku tiada akan pernah merasa kebebasanku terhalang jika kelak engkau melarangku untuk bebas keluar rumah tanpa seizinmu?Aku merasa aturanmu itu adalah karena engkau sangat merindukan dan mengkhawatirkanku,sehingga engkau akan merasa gelisah jika aku tidak berada dirumah?

Aku tiada akan pernah merasa kebebasanku terinjak-injak jika kelak engkau membatasi pergaulanku?

Aku merasa perlakuanmu itu adalah karena engkau terlalu mengasihiku, sehingga engkau tidak ingin melihatku terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang akan mengantarku memasuki pintu neraka?

Yaa?aku akan sangat berterima kasih jika kelak engkau membatasi kebebasanku bukan karena ego-mu, tetapi karena engkau sangat memahami kewajiban dan tanggung jawab yang telah Alloh berikan kepadamu sebagai seorang suami?

Duhai calon suamiku? aku bukanlah robot yg tidak akan pernah merasakan letih, kelak bantulah aku dalam mengatur rumah tangga kita, jangan kau limpahkan semua urusan rumah tangga hanya padaku tanpa mau memperdulikan dan mengerti keletihanku?

Duhai calon suamiku? aku bukanlah mahkluk bisu tempat engkau memuaskan nafsumu, kelah janganlah engkau mencumbuiku dengan cara yang kasar dan dingin, cumbuilah akudengan lembut dan penuh kasih sayang?

Duhai calon suamiku? aku bukanlah patung tak berperasaan, kelak setialah padaku, sayangilah aku, danhormatilah aku layaknya ratu dalam hatimu?

Duhai calon suamiku?sungguh yang kuharapkan hanyalah kebahagiannya dalam rumah tangga kita, yang kuinginkan adalah ridha dari dirimu, yang kudambakan hanyalah genggaman tanganmu yang akan membawaku ke surga dunia dan akhirat?

Untuk itu ajaklah aku untuk menyelammi kehidupan yang paling berbahagia, mari kita saling mengerti, memahami, dan mengasihi selayaknya dua insan yang raga dan jiwanya telah saling menyatu?oh sungguh bahagianya aku jika memiliki suami yang akan mengajariku dengan cinta dan membimbingku dengan kasih? SubhanAlloh?

Duhai calon suamiku? sebelumnya aku ingin berterima kasih padamu karena kelak engkaulah yang akan membawaku memasuki surga yang tiada akan pernah terbayangkan indahnya, engkaulah yang akan menuntunku mencapai Ridha Illahi, engkaulah yang akan menjagaku dalam mengarungi lautan hidup, engkaulah yang akan menjadi sandaran saat ragaku letih dan bersedih, engkaulah yang akan membantuku untuk menjadi seorang ibu yang paling berbahagia, engkaulah yang akan menemaniku disaat usiaku telah senja, dan engkaulah yang akan menjadi tempat untuk aku mencurahkan seluruh perasaan hatiku? Sungguh aku akan menjadi istri yg paling berbahagia jika memiliki suami yg menyayangi dan mencintaiku karena Allah dan semoga itu adalah dirimu?

Calon suamiku sekian surat cinta untukmu yang ku tulis penuh dengan kasih dan harapan?

Semoga Alloh selalu Meridhai dan Memberkahi rumah tangga kita nanti dengan kebahagiaan yg tiada akan pernah berakhir? Amiin…

Wanita yang akan kau bawa ke SurgaNya

SEMOGA BERMANFAAT ?

Renungan usia kita

Lupa dgn berbagai aktifitas hidup kita sehari-hari tak terasa kita lalui detik demi detik menit ke menit jam demi jam hingga tahun berganti tahun kini kita telah melewati bulan yg agung yg penuh berkah. Tiada yg tahu apakah yg akan datang ini akan menjumpainya lagi atau tidak. Kita telah merayakan hari yg fitri sebagai hari kegembiraan ummat Islam yg beriman atas perjuangannya mengendalikan hawa nafsu serta meningkatkan ibadah atau ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan berganti tahun maka semakin bertambah umur kita akan tetapi sesungguhnya semakin berkurang jatah hidup kita di dunia. Dari seolah kita menatap pada ujung usia dan merasakan langkah demi langkah kita tiap detik menuju ke sana kita rasakan dalam getaran hati dan jiwa ini sungguh semakin dekat seakan ajal menyongsong. Lalu apakah yg telah kita perbuat selama ini dihadapan Allah. Sudah siapkah kita jika sewaktu-waktu Allah mengambil kita. Orang yg cerdik adl orang yg berjuang keras mempergunakan umurnya dgn berbakti kepada Allah SWT. Tiada jalan lain selain mengisi umur kita dgn berbagai macam kebaikan dan kemuliaan. Dengan demikian kita telah menempuh hidup atau mengisi usia ini dgn tidak sia-sia. Agama ini menganjurkan agar hidup kita di hari ini lbh baik daripada kemarin. Jika tidak demikian maka kita termasuk orang yg merugi . Umur atau usia jatah kita adl bekal kita. Siapa yg menyia-nyiakannya maka sia-sialah hidupnya. Dan kelak dapat menemuinya hasil-hasil apa yg telah disia-siakan selama hidupnya. Keyakinan dgn membenarkan sebenar-benarnya akan tugas hidup akan datang dan di saat kedatangannya itu tiada berguna krn sudah berlalu masanya. Selanjutnya hadapilah keadaan hidup yg tiada batas akhirnya nan abadi dgn imbalan setimpal sesuai hasil yg diperolehnya tatkala itu. Oleh krn itu tidak sepantasnya kita sebagai seorang Muslim yg beriman menyambut tiap pergantian tahun dgn hura-hura apalagi pesta pora. Seharusnya kita merayakannya dgn introspeksi diri bertaubat kemudian berbenah diri. Adapun rasa kegembiraan sebagai sifat dasar yg umum sebagai manusia maka cukuplah dgn mengungkapkan kegembiraan yg tidak berlebihan. Allah SWT berfirman yg artinya “Wahai orang-orang yg beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah tiap diri memperhatikan apa yg telah diperbuatnya utk hari esok dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Mahamengetahui apa yg kamu kerjakan.” . Ajal adl urusan ghoib. Tidak ada yg tahu kapan kita akan mati. Maka jika kita telah mati maka habislah riwayatmu di dunia dan mulailah riwayatmu kini dgn kehidupan baru. “Dan jika sekiranya kamu melihat orang-orang yg berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya ‘Ya Tuhan kami kami telah melihat dan mendengar maka kembalikanlah kami kami akan mengerjakan amal saleh sesungguhnya kami adl orang-orang yg yakin’.” . Semoga Allah melindungi orang-orang yg beriman dan bertakwa kepada-Nya dgn terhindar dari yg demikian itu. Dan semoga kita tergolong orang-orang yg beriman dan bertakwa kepada Allah SWT amin. Selamat tinggal kehinaan keburukan dan kedzaliman di masa yg lalu. Mari kita mulai melangkah yg lbh baik lagi dgn tidak lupa berdo’a mengharap pertolongan dan petunjuk serta ridho dan kasih sayang-Nya. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan orang-orang yg berharap dan berdo’a kepada-Nya.

Istihsan

Istihsan

Orang yang menetapkan hukum berdasarkan istihsan tidak boleh berdasarkan rasa dan keinginannyya semata, akan tetapi haruslah berdasarkan hal-hal yang diketahui bahwa hukum itu sesuai dengan tujuan Allah SWT menciptakan syara’ dan sesuai pula dengan kaidah-kaidah syara’ yang umum”

1. Pengertian

Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama ushul fiqh, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil syara’, menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil syara’ yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dalil yang terakhir disebut sandaran istihsan.

Qiyas berbeda dengan istihsan. Pada qiyas ada dua peristiwa atau kejadian. Peristiwa atau kejadian pertama belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan dasarnya. Untuk menetapkan hukumnya dicari peristiwa atau kejadian yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash dan mempunyai persamaan ‘illat dengan peristiwa pertama. Berdasarkan persamaan ‘illat itu ditetapkanlah hukum peristiwa pertama sama dengan hukum peristiwa kedua. Sedang pada istihsan hanya ada satu peristiwa atau kejadian. Mula-mula peristiwa atau kejadian itu telah ditetapkan hukumnya berdasar nash. Kemudian ditemukan nash yang lain yang mengharuskan untuk meninggalkan hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan itu, pindah kepada hukum lain, sekalipun dalil pertama dianggap kuat, tetapi kepentingan menghendaki perpindahan hukum itu.

Dengan perkataan lain bahwa pada qiyas yang dicari seorang mujtahid ialah persamaan ‘illat dari dua peristiwa atau kejadian, sedang pada istihsan yang dicari ialah dalil mana yang paling tepat digunakan untuk menetapkan hukum dari satu peristiwa.

2. Dasar hukum istihsan

Yang berpegang dengan dalil istihsan ialah Madzhab Hanafi, menurut mereka istihsan sebenarnya semacam qiyas, yaitu memenangkan qiyas khafi atas qiyas jali atau mengubah hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar ketentuan umum kepada ketentuan khusus karena ada suatu kepentingan yang membolehkannya. Menurut mereka jika dibolehkan menetapkan hukum berdasarkan qiyas jali atau maslahat mursalah, tentulah melakukan istihsan karena kedua hal itu pada hakekatnya adalah sama, hanya namanya saja yang berlainan. Disamping Madzhab Hanafi, golongan lain yang menggunakan istihsan ialah sebagian Madzhab Maliki dan sebagian Madzhab Hambali.

Yang menentang istihsan dan tidak menjadikannya sebagai dasar hujjah ialah Madzhab Syafi’i. Istihsan menurut mereka adalah menetapkan hukum syara’ berdasarkan keinginan hawa nafsu. Imam Syafi’i berkata: “Siapa yang berhujjah dengan istihsan berarti ia telah menetapkan sendiri hukum syara’ berdasarkan keinginan hawa nafsunya, sedang yang berhak menetapkan hukum syara’ hanyalah Allah SWT.” Dalam buku Risalah Ushuliyah karangan beliau, dinyatakan: “Perumpamaan orang yang melakukan istihsan adalah seperti orang yang melakukan shalat yang menghadap ke suatu arah yang menurut istihsan bahwa arah itu adalah arah Ka’bah, tanpa ada dalil yang diciptakan pembuat syara’ untuk menentukan arah Ka’bah itu.”

Jika diperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan kedua pendapat itu serta pengertian istihsan menurut mereka masing-masing, akan jelas bahwa istihsan menurut pendapat Madzhab Hanafi berbeda dari istihsan menurut pendapat Madzhab Syafi’i. Menurut Madzhab Hanafi istihsan itu semacam qiyas, dilakukan karena ada suatu kepentingan, bukan berdasarkan hawa nafsu, sedang menurut Madzhab Syafi’i, istihsan itu timbul karena rasa kurang enak, kemudian pindah kepada rasa yang lebih enak. Seandainya istihsan itu diperbincangkan dengan baik, kemudian ditetapkan pengertian yang disepakati, tentulah perbedaan pendapat itu dapat dikurangi. Karena itu asy-Syathibi dalam kitabnya Al-Muwâfaqât menyatakan: “orang yang menetapkan hukum berdasarkan istihsan tidak boleh berdasarkan rasa dan keinginannyya semata, akan tetapi haruslah berdasarkan hal-hal yang diketahui bahwa hukum itu sesuai dengan tujuan Allah SWT menciptakan syara’ dan sesuai pula dengan kaidah-kaidah syara’ yang umum”.

3. Macam-macam istihsan

Ditinjau dari segi pengertian istihsan menurut ulama ushul fiqh di atas, maka istihsan itu terbagi atas dua macam, yaitu:

  1. Pindah dari qiyas jali kepada qiyas khafi, karena ada dalil yang mengharuskan pemindahan itu.
  2. Pindah dari hukum kulli kepada hukum juz-i, karena ada dalil yang mengharuskannya. Istihsan macam ini oleh Madzhab Hanafi disebut istihsan darurat, karena penyimpangan itu dilakukan karena suatu kepentingan atau karena darurat.

Contoh istihsan macam pertama:

  1. Menurut Madzhab Hanafi: bila seorang mewaqafkan sebidang tanah pertanian, maka termasuk yang diwaqafkannya itu hak pengairan, hak membuat saluran air di atas tanah itu dan sebagainya. Hal ini ditetapkan berdasar istihsan. Menuryt qiyas jali hak-hak tersebut tidak mungkin diperoleh, karena mengqiyaskan waqaf itu dengan jual beli. Pada jual beli yang penting ialah pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Bila waqaf diqiyaskan kepada jual beli, berarti yang penting ialah hak milik itu. Sedang menurut istihsan hak tersebut diperoleh dengan mengqiyaskan waqaf itu kepada sewa-menyewa. Pada sewa-menyewa yang penting ialah pemindahan hak memperoleh manfaat dari pemilik barang kepada penyewa barang. Demikian pula halnya dengan waqaf. Yang penting pada waqaf ialah agar barang yang diwaqafkan itu dapat dimanfaatkan. Sebidang sawah hanya dapat dimanfaatkan jika memperoleh pengairan yang baik. Jika waqaf itu diqiyaskan kepada jual beli (qiyas jali), maka tujuan waqaf tidak akan tercapai, karena pada jual beli yang diutamakan pemindahan hak milik. Karena itu perlu dicari ashalnya yang lain, yaitu sewa-menyewa. Kedua peristiwa ini ada persamaan ‘illatnya yaitu mengutamakan manfaat barang atau harta, tetapi qiyasnya adalah qiyas khafi. Karena ada suatu kepentingan, yaitu tercapainya tujuan waqaf, maka dilakukanlah perpindahan dari qiyas jali kepada qiyas khafi, yang disebut istihsan.
  2. Menurut Madzhab Hanafi: sisa minuman burung buas, seperti sisa burung elang burung gagak dan sebagainya adalah suci dan halal diminum. Hal ini ditetapkan dengan istihsan. Menurut qiyas jali sisa minuman binatang buas, seperti anjing dan burung-burung buas adalah haram diminum karena sisa minuman yang telah bercampur dengan air liur binatang itu diqiyaskan kepada dagingnya. Binatang buas itu langsung minum dengan mulutnya, sehingga air liurnya masuk ke tempat minumnya. Menurut qiyas khafi bahwa burung buas itu berbeda mulutnya dengan mulut binatang huas. Mulut binatang buas terdiri dari daging yang haram dimakan, sedang mulut burung buas merupakan paruh yang terdiri atas tulang atau zat tanduk dan tulang atau zat tanduk bukan merupakan najis. Karena itu sisa minum burung buas itu tidak bertemu dengan dagingnya yang haram dimakan, sebab diantara oleh paruhnya, demikian pula air liurnya. Dalam hal ini keadaan yang tertentu yang ada pada burung buas yang membedakannya dengan binatang buas. Berdasar keadaan inilah ditetapkan perpindahan dari qiyas jali kepada qiyas khafi, yang disebut istihsan.

Contoh istihsan macam kedua

  1. Syara’ melarang seseorang memperjualbelikan atau mengadakan perjanjian tentang sesuatu barang yang belum ada wujudnya, pada saat jual beli dilakukan. Hal ini berlaku untuk seluruh macam jual beli dan perjanjian yang disebut hukum kuIIi. Tetapi syara’ memberikan rukhshah (keringanan) kepada pembelian barang dengan kontan tetapi barangnya itu akan dikirim kemudian, sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan, atau dengan pembelian secara pesanan (salam). Keringanan yang demikian diperlukan untuk memudahkan lalu-lintas perdagangan dan perjanjian. Pemberian rukhshah kepada salam itu merupakan pengecualian (istitana) dari hukum kulli dengan menggunakan hukum juz-i, karena keadaan memerlukan dan telah merupakan adat kebiasaan dalam masyarakat.
  2. Menurut hukum kulli, seorang pemboros yang memiliki harta berada di bawah perwalian seseorang, karena itu ia tidak dapat melakukan transaksi hartanya tanpa izin walinya. Dalam hal ini dikecualian transaksi yang berupa waqaf. Orang pemboros itu dapat melakukan atas namanya sendiri, karena dengan waqaf itu hartanya terpelihara dari kehancuran dan sesuai dengan tujuan diadakannya perwalian, yaitu untuk memelihara hartanya (hukum juz-i).

Dari contoh di atas nampak bahwa karena adanya suatu kepentingan atau keadaan maka dilaksanakanlah hukum juz-i dan meninggalkan hukum kulli. Ditinjau dari segi sandarannya, maka istihsan terbagi kepada:

  1. Istihsan dengan sandaran qiyas khafi;
  2. Istihsan dengan sandaran nash;
  3. Istihsan dengan sandaran ‘urf; dan
  4. Istihsan dengan sandaran keadaan darurat

 

Imam Fakhruddin al-Razi

Nama kecilnya Muhammad. Lahir pada bulan Ramadhan 544 H, di kota Rayy. Ia masih keturunan Ali ibn Abi Thalib dari jalur Hasan. Nama lengkapnya Fakhruddin Abu Abdillah Muhammad ibn Umar Diya’uddin ibn Husayn bin Hasan bin Ali al-Quraysyi al-Bakri al-Thabaristani. Imam Dhiya’uddin Umar, ayah al-Razi, tidak hanya seorang pakar fikih madzhab Syafi`i, tapi juga  pakar ushūl fiqh dan hadits.

Polesan sang ayah menghasilkan buah yang hebat pada diri al-Razi. Ditinggal ayahnya, al-Razi sudah mahir fikih, ushūl fiqh, dan ilmu kalam (teologi). Berikutnya, ia menguras berbagai disiplin ilmu pengetahuan dari ulama-ulama terkemuka. Melanjutkan studi teologi dan filsafat kepada Imam Jadduddin al-Jili, studi fikih dan ushūl fiqh kepada al-Kamal al-Samnani.

Ketekunan al-Razi dalam mendalami sebuah pengetahuan patut diacungi jempol. Nyaris tidak ada waktu senggang untuk sekedar melepas jenuh. Bahkan, untuk makanpun hampir tidak ada waktu. “Demi Allah sesungguhnya aku tidak pernah menyia-nyiakan waktu senggang, bahkan untuk makan sekalipun. Sebab, waktu itu sangat berharga,” kata al-Razi.

Dengan ketekunannya itu, ia mampu menghafal kitab al-Syāmil karya Imam al-Haramayn, al-Mustasyfā, karya ushūl fiqh al-Ghazali, juga al-Mu`tamad karya Imam Abu al-Husayn al-Bashri. Kegigihan al-Razi menghafal sejumlah referensi penting itu di antaranya berkat motivasi sang ayah yang selalu mengilhami batinnya. “Aku tidak direstui untuk belajar ilmu kalam oleh ayah sampai aku hafal seratus ribu lembar kitab,” cerita al-Razi.

Ilmuwan Ensiklopedik

Al-Razi tidak hanya pakar ilmu-ilmu agama, tapi juga seorang ilmuwan eksiklopedik yang menguasai disiplin filsafat, teknologi dan sains. Selain ulama besar dalam bidang fikih, ushūl fiqh dan teologi Islam, ia juga ahli di bidang logika, filsafat, matematika, fisika dan kedokteran. Tidak mengherankan jika Sang Ensiklopedik ini dinobatkan sebagai “Mujaddid Abad Keenam”, menggantikan Abu Hamid al-Ghazali, mujaddid Abad Kelima.

Di antara pemicu kegigihan intelektualitas al-Razi adalah setting pemikiran Dunia Islam pada saat itu yang diramaikan dengan perdebatan teologis Mu`tazilah-Ahlussunnah. Sebagai pembela Ahlussunnah, tidak ada pilihan lain baginya kecuali mementahkan berbagai argumen teologis Mu’tazilah yang seringkali dibangun dengan menggunakan pola pikir filsafat. Maka, al-Razi pun melayani mereka dengan pola yang sama, menyerang mereka dengan pisau mereka sendiri, yaitu filsafat. Dinamika pemikiran inilah yang juga ikut melahirkan al-Razi sebagai pakar logika dan filsafat.

Dalam kematangan intelektualnya, al-Razi menjadi aktivis meja diskusi. Di arena pemikiran, ia gigih membela Ahlussunnah, terutama aliran teologis al-Asy`ariyah dan madzhab fikih Imam al-Syafi`i. Pengembaraan intelektual itu disertai dengan pengembaraan jasmaniah ke berbagai kota untuk memperjuangkan keyakinannya. Ia masuk ke kantong Mu`tazilah di Khawarizm. Kemudian, ke Bukhara dan Samarkand di Asia Tengah. Berikutnya mengajar di Herat dengan perlindungan dari penguasa setempat. Dan, sepuluh tahun sebelum wafat, al-Razi berpindah ke Jurjan. Beliau mengajar di sana dengan perlindungan dari Kesultanan Khawarzamsyahiah.

 

Kepiawaian al-Razi dalam berdebat di antaranya tergambar dalam kitabnya al-Munāzharah Bayn al-Nashārā, catatan atas perdebatannya dengan seorang pendeta Kristen.

Seorang Orator Ulung

Perjuangan Fakhruddin al-Razi dalam membela Ahlussunnah memang patut dikagumi. Semua sarana dan media ia gunakan. Tidak hanya menulis tentang Ahlussunnah, tapi juga memberikan ceramah-ceramah teologis untuk meyakinkan publik akan kebenaran aliran teologis yang dianutnya itu. Kadang ia harus menuai perlakuan kasar karena kegigihannya menyerang yang paham-paham yang bertentangan dengan Ahlussunnah. Di Herat, al-Razi nyaris dikeroyok massa penganut Karramiyah karena ceramahnya menyerang keyakinan mereka. Tapi, ia selamat berkat bantuan aparat keamanan negara.

Bila al-Razi dikagumi karena tulisan-tulisannya yang tajam, ia juga dikagumi karena gaya pidatonya yang elegan. Al-Razi rupanya mewarisi kepiawaian ayahnya yang juga seorang orator hebat. Kepiawaian ceramah itu dibantu dengan penguasaan Bahasa Arab yang sangat baik.  Kalimat demi kalimat dalam pidatonya mengalir dengan semangat yang menggebu-gebu. Suaranya lantang, terdengar jelas oleh para audiens dalam jarak yang cukup jauh. Dan, para hadirin di hadapannya meresapi dengan khusyu’ serta khidmat. Tidak jarang, ada yang sampai menitikkan air mata.

Di Mata Murid-Muridnya

Al-Razi memiliki tubuh tegak, gagah, berjenggot tebal dan bersuara lantang. Ia disegani karena selalu bersikap tawadhu’ di hadapan siapapun. Banyak yang tertarik untuk menimba ilmu kepada al-Razi karena kepakarannya dalam segala bidang ilmu pengetahuan dan cara berbicaranya yang lugas dan bijak. Semua murid-murid al-Razi mengagumi luasnya pengetahuan yang dimiliki gurunya itu. Mereka menyebutnya dengan “al-Imām”. Hal itu tergambar dengan sangat jelas dalam karya-karya muridnya yang mayoritas bermadzhab Syafi`i dalam fikih dan Asy’ariyah dalam teologi. Jika mereka menyebut kata “al-Imām” maka yang dimaksud adalah al-Imam Fakhruddin al-Razi.

Ketajaman Pena al-Razi

Intelektualitas al-Razi tidak hanya disuarakan melalui kata, tapi juga digaritkan melalui pena. Pena al-Razi di atas lembaran  kertas tidak kalah tajam dengan suaranya di atas podium. Tidak kurang dari seratus karyanya menjadi referensi penting bagi ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan Islam. Karya-karya itu rata-rata menyangkut fikih, ushūl fiqh, teologi, sastra Arab, fisika, matematika, filsafat dan kedokteran.

Dalam bidang ushūl fiqh ia menulis al-Mahshūl fi `Ilm al-Ushūl dan Nihāyat al-`Uqūl fi-Dirāyat al-Ushūl. Dalam bidang teologi ia menulis kitab al-Muhasshal fi `Ilm al-Kalām dan Asās al-Taqdīs. Dalam kajian filsafat ia menulis al-Inārāt fi Syarh al-Isyārāt dan Ta`jīz al-Falāsifah.

Salah satu karya terpenting al-Razi adalah al-Tafsīr al-Kabīr yang terdiri dari belasan jilid. Karya tafsir ini berbeda dengan kajian-kajian tafsir yang lain. Tafsir al-Razi begitu lengkap dan ensiklopedis. Ketika bersentuhan dengan ayat filsafat maka ia mengulasnya dengan pola filsafat. Dalam ayat-ayat yang berkenaan dengan perdebatan teologi, ia mencurahkan seluruh argumentasi teologis dalam membela paham Ahlussunnah, dalam hal ini Asy’ariyah. Dan, ketika ia bersentuhan dengan ayat-ayat hukum maka ia kemukakan pemikiran-pemikiran madzhab Syafi`i. Begitu pula ketika bersinggungan dengan ayat-ayat lain, semisal kedokteran dan fisika.

Melalui karya besarnya ini, al-Razi mampu menunjukkan bahwa Al-Qur`an bisa dihadirkan untuk seluruh aspek kehidupan masyarakat secara nyata, bahwa Al-Qur`an memiliki kelenturan untuk dikaji dengan kacamata apapun. Inilah yang hampir tidak dimiliki oleh para mufassir pada masa al-Razi.

Selain dalam bahasa Arab, al-Razi juga menulis dalam bahasa Persia. Di antara karyanya dalam bahasa Persia adalah Risālat al-Kamāliyyah dan Barāhīn al-Bahāiyyah.

Al-Razi juga memiliki beberapa karya yang masih belum selesai karena beliau keburu wafat. Di antara karya yang belum selesai itu adalah syarah kitab Siqth al-Zanad dan syarah al-Wajīz karya fikih Imam al-Ghazali. Ini menunjukkan bahwa sampai detik-detik akhir wafatnya, menulis merupakan aktivitas yang tidak pernah ditinggalkan oleh al-Razi.

Berakhir Seperti al-Ghazali

Mirip dengan al-Ghazali, pada tahun-tahun terakhir dari pengembaraan hidupnya, al-Razi merasakan kehampaan dan kegoncangan spiritual. Batinnya bergolak dan tidak puas dengan spekulasi-spekulasi teologis-filosofis. Hari-hari terakhirnya, diliputi renungan batin dan tangis mengingat hari kematian. Di hari tuanya, akhirnya al-Razi memiliki kesimpulan puncak bahwa baginya membaca Al-Qur`an lebih nikmat dari pada membaca buku-buku kajian teologis-filosofis.

Dan, Sang Imam dipanggil Allah di usianya yang ke 62.  saat Hari Raya Idul Fitri 606 H.

(Muhammadun Aslam)

Lingkungan dan Kadar Iman Kita

Banjir, tanah longsor, dan  lumpur panas di Sidoarjo yang hingga saat ini belum ada bentuk evaluasi yang efektif baik dari pihak Lapindo sendiri maupun dari Pemerintahan, semua ini pemandangan kita sehari-hari. Mengapa kasus seperti ini kerap terjadi? bukankah Al-Qur’an mengajarkan menjaga lingkungan?

Hujan, banjir disertai longsor adalah pemandangan ‘mengerikan’ yang sedang terjadi di negeri kita. Pada intinya, kerusakan alam yang terjadi, banyak disebabkan ketidaktaatan kita mengelola alam. Padahal, dalam agama kita (Islam) pengelolaan alam banyak ditegaskan dalam ayat suci Al-Qur’an.

Beberapa hari lalu, Menteri Lingkungan, Rachmat Witoelar merasa miris oleh fakta bahwa pada tahun 2005 lalu ada 62 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berstatus kritis. Angka ini tiga kali lipat dibanding tahun 1984  yang hanya ada 22. “Lama-lama bisa habis,” kata Menteri Negara Lingkungan Hidup dikutip wartawan.

Sadar dengan kondisi gawat ini, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melancarkan jurus anyar guna menyelamatkan DAS-DAS kritis. Caranya, tentu saja, menghambat laju pembabatan hutan.

Namun jurusnya tak lagi mengedepankan teknik ‘mengancam’. Sebaliknya, memberi ‘iming-iming’. Jurus ini berupa sebuah kompetisi. Namanya program Menuju Indonesia Hijau (MIH). Lewat MIH, KLH mengajak seluruh Kabupaten di Indonesia berkompetisi menjadi yang terhijau.

Peristiwa rusaknya lingkungan, barangkali menjadi pemandangan kurang mengenakkan dalam kurun waktu setahun ini. Jangan heran, bila di mana-mana banyak longsor atau banjir. Mulai banjir di sungai Citarum, di Dayeuh kolot (Bandung), banjir dan longsor Jember, Jawa Tengah, sampai Ambon dan Sinjai.

Yang paling Sulit ditangani, adalah peristiwa banjir lumpur panas yang menggenangi desa Siring, Porong, Sidoarjo yang kemudian merembet hingga beberapa kecamatan akibat eksplorasi gas yang dilakukan PT Lapindo Brantas. Mengapa kasus-kasus seperti ini terjadi?

 

Islam dan lingkungan hidup

Masalah lingkungan hidup belum digarap serius sebagai bagian integral dari dakwah Islamiah. Lingkungan hidup makin rusak, karena insan Indonesia telah gagal mengemban misinya sebagai khalifah di muka bumi; untuk memelihara lingkungan hidup. Salah satu faktor penyebabnya adalah “nonsatiation rule” (sikap jemu terhadap peraturan) yang telah merasuk dalam prinsip hidup sehari-hari. Menjadikan insan Indonesia dengan kadar keimanan tipis dan acuh terhadap proses perusakan lingkungan yang makin cepat dan meluas.

Sebelumnya, jarang kita dengar tema lingkungan hidup menjadi bagian obyek dakwah di Indonesia. Kalaupun ada, seperti gencarnya publikasi “Agama dan Lingkungan Hidup” baru pada tahun 1980-an. Itupun, konteksnya tak jauh dari kampanye ‘Keluarga Berencana saja’.

Beberapa kajian yang pernah ditulis dalam disertasi Dr. Mujiono Abdillah, MA serta jurnal dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta hanya merupakan upaya awal mengangkat masalah lingkungan hidup sebagai bagian dari pengkajian agama.

Belum banyak pemuka agama yang menyempatkan diri untuk mengusik isu lingkungan hidup. Tak jarang diskusi agama menjadi kering dan jauh dari hal keseharian seperti masalah lingkungan.

Walaupun ada angin segar yang dihembus tokoh-tokoh seperti Aa Gym dengan Manajemen Qolbu-nya atau  Ary Ginanjar dengan ESQ-nya, hal ini tidaklah merubah persepsi bahwa umat Islam belum terlalu perduli dengan urusan lingkungan hidup yang sudah semakin parah di Indonesia.

Masalah lingkungan hidup sangatlah luas, dimulai dari hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya sampai kepada penggunaan ampas uranium dalam peperangan. Untuk kasus Indonesia, indikator lingkungan disederhanakan mencakup masalah polusi udara, persampahan, air bersih, perumahan, konservasi lahan, dan kemacetan lalu-lintas.

Banyak orang berpikir bahwa terminologi lingkungan hidup lebih dikenal sebagai kosa kata dari peradaban barat, seperti “Agenda 21”, Habitat, dan “Greenhouse effect”, “Ecolabeling”, dan “Sustainable Development”. Sehingga tumbuh anggapan yang salah bahwa hanya ahli-ahli dari negara baratlah yang menguasai masalah lingkungan hidup. Padahal untuk seorang muslim masalah lingkungan hidup sifatnya inheren (berhubungan erat) sebagai bagian dari kepribadian.

Namun banyak yang secara tidak sengaja memisahkan masalah lingkungan hidup dari urusan agama. Benarkah demikian?

Perhatikan isi Surat Al An’aam 101 yang berarti sebagai berikut, “Dia pencipta langit dan bumi…. Dia menciptakan segala sesuatu, dan Dia mengetahui segala sesuatu”. Urusan lingkungan hidup adalah bagian integral dari ajaran Islam. Seorang Muslim/Muslimah justru menempati kedudukan strategis dalam lingkungan hidup sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah 30 yang berarti sebagai berikut;  “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”.

Jelaslah bahwa tugas manusia, terutama muslim/muslimah di muka bumi ini adalah sebagai khalifah (pemimpin) dan sebagai wakil Allah dalam memelihara bumi (mengelola lingkungan hidup). Andaikan Islam dilaksanakan dengan konsisten tentunya akan tercipta lingkungan hidup yang baik. Namun tanah air tercinta justru sedang dirongrong oleh kerusakan bumi pertiwi.

Lingkungan Hidup dalam Al-Qur’an

Islam adalah agama yang realisits, banyak sekali pedoman bagi seorang Muslim/Muslimah untuk mengurus masalah sehari-hari. Karenanya, patutlah diresapkan apa yang telah dikatakan oleh ulama besar kita seperti Buya HAMKA, “Memang, begitulah kebijaksanaan Al-Quran. Karena Islam itu bukanlah semata-mata mengatur ibadah: kepentingan tiap-tiap pribadi dengan Allah saja, tetapi juga memikirkan dan mengatur masyarakat.”

Allah telah memberikan tuntunan dalam Al-Quran tentang lingkungan hidup. Karena waktu perenungan, hanya beberapa dalil saja yang diulas sebagai landasan untuk merumuskan teori tentang lingkungan hidup menurut ajaran Islam.

Dua dalil pertama pembuka diskusi ini bersumber pada Surat Al An’aam 101 dan Al Baqarah 30.

Dalil pertama adalah: “Allah pencipta langit dan bumi (alam semesta) dan hanya Dialah  sumber  pengetahuannnya”. Lalu dalil kedua menyatakan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Perlu dijelaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi itu bukan sesuatu yang otomatis didapat ketika manusia lahir ke bumi. Manusia harus membuktikan dulu kapasitasnya sebelum dianggap layak untuk menjadi khafilah.

Seperti halnya dalil pertama, dalil ke tiga ini menyangkut tauhid. Hope dan Young (1994) berpendapat bahwa tauhid adalah salah satu kunci untuk memahami masalah lingkungan hidup. Tauhid adalah pengakuan kepada ke-Esa-an Allah serta pengakuan bahwa Dia-lah pencipta alam semesta ini. Perhatikan firman Allah dalam Surat Al An’aam 79:

“Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan  Tuhan”

Dalil ke empat adalah mengenai keteraturan sebagai kerangka penciptaan alam semesta seperti firman Allah dalam Surat Al An’aam, dengan arti sebagai berikut, “Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan mengadakan gelap dan terang..”

Adapun dalil ke lima dapat ditemukan dalam Surat Hud 7 yang menjelaskan maksud dari penciptaan alam semesta, “Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa,….Dia menguji siapakah diantara kamu yang lebih baik amalnya.”

Itulah salah satu tujuan penciptaan lingkungan hidup yaitu agar manusia dapat berusaha dan beramal sehingga tampak diantara mereka siapa yang taat dan patuh kepada Allah.

Dalil ke enam adalah kewajiban bagi manusia untuk selalu tunduk kepada Allah sebagai maha pemelihara alam semesta ini. Perintah ini jelas tertulis dalam Surat Al An’aam 102 yaitu, “..Dialah Allah Tuhan kamu; tidak ada Tuhan selain Dia; Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia; dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu”

Dalil ke tujuh adalah penjabaran lanjut dari dalil kedua yang mewajibkan manusia untuk melestarikan lingkungan hidup. Adapun rujukan dari dalil ini adalah Surat Al A’raaf 56 diterjemahkan sebagai berikut; “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadaNya……..” Selanjutnya dalil ke delapan mengurai tugas lebih rinci untuk manusia, yaitu menjaga keseimbangan lingkungan hidup, seperti yang difirmankanNya dalam surat Al Hijr 19, ”Dan kami telah  menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.”

Dalil ke sembilan menunjukkan bahwa proses perubahan diciptakan untuk memelihara keberlanjutan (sustainability) bumi. Proses ini dikenal dalam literatur barat sebagai: siklus Hidrologi.

Dalil ini bersumber dari beberapa firman Allah seperti Surat Ar Ruum 48, Surat An Nuur 43, Surat Al A’raaf 57, Surat An Nabaa’ 14-16, Surat Al Waaqi’ah 68-70, dan beberapa Surat/Ayat lainnya. Penjelasan mengenai siklus hidrologi dalam berbagai firman Allah merupakan pertanda bahwa manusia wajib mempelajarinya. Perhatikan isi Surat Ar Ruum: 48 dengan uraian siklus hidrologi berikut ini. Hujan seharusnya membawa kegembiraaan karena menyuburkan tanah dan merupakan sumber kehidupan.
Surat Ar Ruum 48  Siklus hidrologi

Mencakup proses evaporasi (penguapan), kondensasi (pemadatan), hujan, dan aliran air ke sungai, danau atau laut, Al-Qur’an dengan sangat jelas menjabarkannya. Evaporasi, adalah naiknya uap air ke udara. Molekul air tersebut kemudian mengalami pendinginan yang disebut dengan kondensasi. Kemudian terjadi peningkatan suhu udara, yang menciptakan hujan. Air hujan tersebut menyuburkan bumi dan kemudian kembali ke badan air (sungai, danau atau laut). Ini dengan jelas digambarkan dalam Al-Qur’an surat ar-Ruum:48 yang berbunyi;

“Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakiNya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal; lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun mengenai hambahamba-Nya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira.”

Sebagai khalifah, sudah tentu manusia harus bersih jasmani dan rohaninya. Inilah inti dari dalil ke sepuluh bahwa kebersihan jasmani merupakan bagian integral dari kebersihan rohani.

Merujuk pada Surat Al-Baqarah 222; “Sesungguhnya Allah senang kepada orang yang bertobat, dan senang kepada orang yang membersihkan diri.” Serta Surat Al-Muddatstsir 4-5;  “..dan bersihkan pakaianmu serta tinggalkan segala perbuatan dosa.”

Meski slogan yang dikenal umum seperti “kebersihan adalah sebagian dari iman”, banyak diakui sebagai hadis dhaif, namun demikian, Rasulluah S.A.W. bersabda bahwa iman terdiri dari 70 tingkatan: yang tertinggi adalah pernyataan “tiada tuhan selain Allah” dan yang terendah adalah menjaga kerbersihan.

Jadi, memelihara lingkungan hidup adalah menjadi bagian integral dari tingkat keimanan seseorang. Khususnya beragama Islam.

Mengutip disertasi Abdillah (2001), Surat Luqman ayat 20 Allah berfirman, “Tidakkah kau cermati bahwa Allah telah menjadikan sumber daya alam dan lingkungan sebagai daya dukung lingkungan bagi kehidupanmu secara optimum. Entah demikian, masih saja ada sebagian manusia yang mempertanyakan kekuasaan Allah secara sembrono. Yakni mempertanyakan tanpa alasan ilmiah, landasan etik dan referensi memadai.”

Selain itu, Abdillah juga mengutip bahwa manusia harus mempunyai ketajaman nalar, sebagai prasyarat untuk mampu memelihara lingkungan hidup. Hal ini bisa dilihat Surat Al Jaatsiyah 13 sebagai berikut; “Dan Allah telah menjadikan sumber daya alam dan lingkungan sebagai daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. Yang demikian hanya ditangkap oleh orang-orang yang memiliki daya nalar memadai.”

Dalil-dalil di atas adalah pondasi dari teori pengelolaan lingkungan hidup yang dikenal dengan nama “Teorema Alim” yang dirumuskan sebagai berikut: Misi manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah memelihara lingkungan hidup, dilandasi dengan visi bahwa manusia harus lebih mendekatkan diri pada Allah.

Perangkat utama dari misi ini adalah kelembagaan, penelitian, dan keahlian. Adapun tolok ukur pencapaian misi ini adalah mutu lingkungan. Berdasarkan “Teorema Alim” ini, kerusakan lingkungan adalah cerminan dari turunnya kadar keimanan manusia.

Rasulullah S.A.W. dan para sahabat telah memberikan teladan pengelolaan lingkungan hidup yang mengacu kepada tauhid dan keimanan. Seperti yang dilaporkan Sir Thomas Arnold (1931) bahwa Islam mengutamakan kebersihan sebagai standar lingkungan hidup. Standar inilah yang mempengaruhi pembangunan kota Cordoba. Menjadikan kota ini memiliki tingkat peradaban tertinggi di Eropa pada masa itu. Kota dengan 70 perpustakaan yang berisi ratusan ribu koleksi buku, 900 tempat pemandian umum, serta pusatnya segala macam profesi tercanggih pada masa itu. Kebersihan dan keindahan kota tersebut menjadi standar pembangunan kota lain di Eropa.

Contoh lain adalah inovasi rumah sakit dan manajemennya (Arnold, 1931). Pada masa itu manajemen rumah sakit sudah sedemikian canggihnya sebagai pusat perawatan dan juga pusat pendidikan calon-calon dokter. Rumah sakit tersebut sudah memiliki ahli bedah, ahli mata, dokter umum, perawat, dan administrator. Tercatat 34 rumah sakit yang tersebar dari Persia ke Maroko serta dari Siria Utara sampai ke Mesir. Rumah sakit pertama yang berdiri di Kairo pada tahun 872 Masehi, bahkan beroperasi selama 700 tahun kemudian

Inovasi bidang kesehatan ini bahkan berkembang sampai pada penemuan ambulan atau menurut Arnold (1931) sebagai “traveling hospital

 

 

 

 

Asbabun Nuzul

BAB I

PENDAHULUAN

 

Al-Qur’an adalah kitab suci kaum muslimin dan menjadi sumber ajaran Islam yang pertama dan utama yang harus mereka imani dan aplikasikan dalam kehidupan mereka agar mereka memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena itu, tidaklah berlebihan jika selama ini kaum muslimin tidak hanya mempelajari isi dan pesan-pesannya. Tetapi juga telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga otentitasnya. Upaya itu telah mereka laksanakan sejak Nabi Muhammad Saw masih berada di Mekkah dan belum berhijrah ke Madinah hingga saat ini. Dengan kata lain upaya tersebut telah mereka laksanakan sejak al-Qur’an diturunkan hingga saat ini. Mengenai mengerti asbabun nuzul sangat banyak manfaatnya. Karena itu tidak benar orang-orang mengatakan, bahwa mempelajari dan memahami sebab-sebab turun  al-Qur’an itu tidak berguna, dengan alasan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat al-Qur’an itu telah masuk dalam ruang lingkup sejarah. Di antara manfaatnya yang praktis ialah menghilangkan kesulitan dalam memberikan arti  ayat-ayat al-Qur’an.

Imam al-Wahidi menyatakan; tidak mungkin orang mengerti tafsir suatu ayat, kalau tidak mengetahui ceritera yang berhubungan dengan ayat-ayat itu, tegasnya untuk mengetahui tafsir yang terkandung dalam ayat itu harus mengetahui  sebab-sebab ayat itu diturunkan.

Ulama salaf tatkala terbentur kesulitan dalam memahami ayat, mereka segera kembali berpegang pedoman asbabun nuzulnya. Dengan cara ini hilanglah semua kesulitan yang mereka hadapi dalam mempelajari al-Qur’an tentang “Asbabun Nuzul”.

Dalam hal ini penulis mencoba menuangkan dalam bentuk makalah yang berjudul “ASBABUN NUZUL” dengan harapan semoga makalah ini dapat menambah keimanan dan keilmuan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amien.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Al-Qur’an Menurut Bahasa

Al-Qur’an Menurut Bahasa

Di kalangan para ulama dan pakar bahasa Arab tidak ada kesepakatan tentang ucapan, asal pengambilan dan arti kata al-Qur’an. Di antara mereka berpendapat bahwa kata al-Qur’an itu harus diucapkan tanpa huruf hamzah. Termasuk mereka yang berpendapat demikian adalah al-Syafi’i al-Farra dan al-Asy’ari. Para pakar lain berpendapat bahwa kata al-Qur’an tersebut harus diucapkan dengan memakai huruf hamzah. Termasuk mereka yang berpendapat seperti ini adalah al-Zajjaj dan al-Lihyani.

B. Definisi Al-Qur’an

Kalau berkenaan dengan al-Qur’an menurut bahasa, para ulama telah berbeda pendapat, demikian pula sikap mereka dalam memberikan definisinya. Misalnya, Prof. DR. Syekh mahmud Syaitut mendifinisikan al-Qur’an dengan:

اللفظ العربي المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا بالتواتر

Artinya:    “Lafaz Arab yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw dan disampaikan kepada kita secara mutawatir.”

Al-Qur’an juga mengandung sebab-sebab diturunkannya suatu ayat yang dikenal dengan istilah “Asbabun Nuzul”. Tetapi dalam keseluruhan isi al-Qur’an, tidak semuanya ada ayat yang mengandung asbabun nuzul, hanya sebagian ayat saja.

C. Pengertian Asbabun Nuzul

Secara etimologis, asbabun nuzul ayat itu berarti sebab-sebab turun ayat. alam pengertian sederhana turunnya suatu ayat disebabkan oleh suatu peristiwa, sehingga tanpa adanya peristiwa itu, ayat tersebut itu tidak turun. Sedangkan menurut Subhi Shalih misalnya menta’rifkan (ma’na) sababun nuzul ialah:

ما نزلة الأية او الآيات بسببه متضمنة له أو مجيبة عنه أو مبينة لحكمه زمن وقوعه.

“Sesuatu yang dengan sebabnyalah turun sesuatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung sebab itu, atau memberi jawaban tentang sebab itu, atau menerangkan hukumnya; pada masa terjadinya peristiwa itu.”

Yakni, sesuatu kejadian yang terjadi di zaman Nabi Saw, atau sesuatu pertanyaan yang dihdapkan kepada Nabi dan turunlah suatu atau beberapa ayat dari Allah Swt yang berhubungan dengan kejadian itu, atau dengan penjawaban pertanyaan itu baik peristiwa itu merupakan pertengkaran, ataupun merupakan kesalahan yang dilakukan maupun merupakan suatu peristiwa atau suatu keinginan yang baik.

Definisi yang dikemukakan ini dan yang diistilahi, menghendaki supaya  ayat-ayat al-Qur’an, dibagi dua:

  1. Ayat yang ada sebab nuzulnya.
  2. Ayat yang tidak ada sebab nuzulnya.

Memang demikianlah ayat-ayat al-Qur’an. Ada yang diturunkan tanpa didahului oleh sesuatu sebab dan ada yang diturunkan sesudah didahului sebab. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa setiap orang harus mencari sebab turun setiap ayat, karena tidak semua ayat al-Qur’an diturunkan. Karena timbul suatu peristiwa dan kejadian. Oleh karena itu, tujuan studi al-Qur’an mencakup beberapa permasalahan yang hendaknya harus dipelajari bukan saja masalah asbabun nuzul. Tetapi juga mempelajari masalah bagaimana cara membaca al-Qur’an, bagaimana tafsirnya dan juga tidak kalah penting masalah nasakh dan mansukh,

Pembahasan dimensi sejarah. Kisah-kisah al-Qur’an ini tidak dimaksudkan untuk mempelajari makna historis kisah-kisah al-Qur’an. Namun di sini akan mencoba mengungkapkan nilai historis sejarah turunnya suatu ayat. Ada perselisihan pendapat di antara ulama tafsir, pada ungkapan sahabat: “Turunnya ayat ini dalam kasus begini”. Apakah pengertian ini masuk dalam musnad yakni sesuai bila disebutkan dengan tegas, bahwa turunnya ayat ini berkaitaan erat dengan kasus tersebut. Jadi masalah mempelajari turunnya suatu ayat bukan hanya dipahami sebagai doktrin normatif semata, tetapi juga harus dapat dikembangkan menjadi konsepsi operatif.

D. Latar Belakang Turunnya Ayat

Di antara sekian banyak aspek yang banyak memberikan peran dalam menggali dan memahami makna-makna ayat al-Qur’an ialah mengetahui sebab turunnya. Oleh karena itu, mengetahui asbabun nuzul menjadi obyek perhatian para ulama. Bahkan segolongan diantara mereka ada yang mengklarifikasikan dalam suatu naskah, seperti Ali Al-Maidienie, guru besar imam Bukhari.

Dari sekian banyak kitab dalam masalah ini, yang paling terkenal ialah: karangan Al-Wahidie, Ibnu Hajar dan As-Sayuthi. Dan As-Sayuthi telah menyusun dalam suatu kitab besar dengan judul “Lubaabun Nuquul fie Asbabin Nuzuul”.

Boleh dikata, untuk mengetahui secara mendetail tentang aneka corak  ilmu-ilmu al-Qur’an serta pemahamannya, tidak mungkin dicapai tanpa mengetahui asbabun nuzuul seperti pada firman Allah :

Artinya:    “Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemana pun kamu menghadap disitulah wajah Allah”. (Q.S. Al-Baqarah: 115)

Ayat ini kadang kala diartikan, boleh menghadap ke arah mana pun saja selain kiblat. Pengertian ini jelas salah, sebab di antara syarat sahnya sembahyang ialah menghadap kiblat.

Akan tetapi dengan mengetahui sebab-sebab turunnya, akan jelas pengertian ayat ini, di mana ayat ini diturunkan bagi siapa yang sedang di tengah perjalanan dan tidak tahu mana arah kiblat. Maka ia harus berijtihad dan menyelidiki, kemudian sembahyang kemana saja ia menghadap, sahlah shalatnya. Dan tidak diwajibkan kepadanya bersembahyang lagi setelah bersembahyang apabila ternyata salah.

E. Ilmu Asbabun Nuzul

Allah menjadikan segala sesuatu melalui sebab-musabbab dan menurut  suatu ukuran. Tidak seorang pun manusia lahir dan melihat cahaya kehidupan tanpa melalui sebab-musabbab dan berbagai tahap perkembangan. Tidak sesautu pun terjadi di dalam wujud ini kecuali setelah melewati pendahuluan dan perencanaan. Begitu juga perubahan pada cakrawala pemikiran manusia terjadi setelah melalui persiapan dan pengarahan. Itulah sunnatullah (hukum Allah) yang berlaku bagi semua ciptaan-Nya, “dan engkau tidak akan menemukan perubahan pada sunnatullah” (al-Ahzab, 62).

Tidak ada bukti yang menyingkap kebenaran sunnatullah itu selain sejarah, demikian pula penerapannya dalam kehidupan. Seorang sejarahwan yang berpandangan tajam dan cermat mengambil kesimpulan, dia tidak akan sampai kepada fakta sejarah jika tidak mengetahui sebab-musabbab yang mendorong terjadinya peristiwa.

Tapi tidak hanya sejarah yang menarik kesimpulan dari rentetan peristiwa yang mendahuluinya, tapi juga ilmu alam, ilmu sosial dan kesusastraan pun dalam pemahamanya memerlukan sebab-musabbab yang melahirkannya, di samping tentu saja pengetahuan tentang prinsip-prinsip serta maksud tujuan.

F. Pedoman Mengetahui Asbabun Nuzul

Pedoman dasar para ulama dalam mengetahui asbabun nuzul ialah riwayat shahih yang berasal dari Rasulullah Saw atau dari sahabat. Itu disebutkan pemberitahuan seorang sahabat mengenai hal seperti ini, bila jelas, maka hal itu bukan sekedar pendapat, tetapi ia mempunyai hukum marfu’ (disandarkan pada Rasulullah. Al-Wahidie mengatakan, “Tidak halal berpendapat mengenai asbabun Nuzul kitab kecuali dengan berdasarkan pada riwayat atau mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya, mengetahui sebab-sebabnya dan membahasnya tentang pengertiannya serta bersungguh-sungguh dalam mencarinya”. Al-Wahidie telah menentang ulama-ulama zamannya atas kecerobohan mereka terhadap riwayat asbabun nuzul. Bahkan ia menuduh mereka pendusta dan mengingatkan mereka akan ancaman berat, dengan mengatakan “Sekarang setiap orang suka mengada-ngada dan berbuat dusta: ia menempatkan kedudukannya dalam kebodohan, tanpa memikirkan acaman berat bagi orang yang tidak mengetahui sebab turunnya ayat”.

G. Kisah Nuzulnya Ayat

Menanamkan sebab turunnya ayat dengan kisah nuzulnya ayat, sungguhlah mengisyaratkan kepada dzauq yang tinggi. Sebenarnya, asbabun nuzul tidaklah lain daripada kisah yang dipetik dari kenyataan dan kejadian, baik mengenai peristiwanya, maupun mengenai orang-orangnya. Dan kisah nuzul menimbulkan kegemaran untuk membaca kisah itu di setiap masa dan tempat, serta menghilangkan kejemuan, karena merasakan bahwa kisah-kisah (kejadian-kejadian itu) seolah baru saja terjadi.

H. Perbedaan Pendapat Para Ulama Tentang Beberapa Riwayat Mengenai (Asbabun Nuzul)

Terkadang terdapat banyak riwayat mengenai sebab nuzul suatu ayat. Dalam keadaan demikian, sikap seorang mufasir kepadanya sebagai berikut:

1.      Apabila bentuk-bentuk redaksi riwayat itu tidak tegas, seperti: “Ayat ini turun mengenai urusan ini”, atau “Aku mengira ayat ini turun mengenai urusan ini”, maka dalam hal ini tidak ada kontradiksi di antara             riwayat-riwayat itu. Sebab maksud riwayat-riwayat tersebut adalah penafsiran dan penjelasan bahwa hal itu termasuk ke dalam makna ayat dan disimpulkan darinya, bukan menyebutkan sebab nuzul, kecuali bila ada karinah atau indikasi pada salah satu riwayat bahwa maksudnya adalah penjelasan sebab nuzulnya.

2.      Apabila salah satu bentuk redaksi riwayat itu tidak tegas, misalnya “Ayat ini turun mengenai urusan ini”. Sedang riwayat yang lain menyebutkan sebab nuzul dengan tegas yang berbeda dengan riwayat pertama, maka yang menjadi pegangan adalah riwayat yang menyebutkan sebab nuzul secara tegas; dan riwayat yang lain dipandang termasuk di dalam hukum ayat. Contohnya ialah riwayat tentang asbabun nuzul.

“istri-istrimu adalah ibarat tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki”. (Q.S. Al-Baqarah, 2 : 223)

Dari nafi disebutkan “Pada suatu hari aku membaca (istri-istri adalah ibarat tempat kamu bercocok tanam), maka kata Ibnu Umar: “Tahukah engkau mengenai apa ayat ini diturunkan?” Aku menjawab: “Tidak”, ia berkata ayat ini turun mengenai persoalan mendatangi istri dari belakang”.

Bentuk redaksi riwayat dari Ibnu Umar ini tidak dengan tegas menunjukkan sebab nuzul. Sementara itu terdapat riwayat yang sangat tegas menyebutkan sebab nuzul yang bertentangan dengan riwayat tersebut. Melalui Jabir dikatakan  orang-orang Yahudi berkata: “Apabila seorang laki-laki mendatangi istrinya dari arah belakang maka anaknya nanti akan bermata juling”, maka turunlah ayat tersebut”.

Maka Jabir inilah yang dijadikan pegangan, karena ucapannya merupakan pernyataan tegas tentang asbabun nuzul. Sedangkan ucapan Ibnu Umar, tidaklah demikian. Karena itulah ia dipandang sebagai kesimpulan atau penafsiran.

 

Diriwayatkan oleh Ibnu jarir, Abu Ya’la, Ibnu Mardaweh, Bukhari,  Ath-Thabrany dalam Al-Ausath bahwa pada masa Nabi Saw ada seorang laki-laki mendatangi istrinya dari arah belakang, kemudian orang-orang membencinya. Kemudian turunlah ayat 223 surah al-Baqarah. Dari beberapa riwayat tersebut jelaslah terdapat beberapa perbedaan tentang turunnya suatu ayat. Namun apabila riwayat itu banyak dan semuanya menegaskan sebab nuzul, sedang salah satu riwayat di antaranya itu shahih, maka yang menjadi pegangan adalah riwayat yang shahih.

BAB III

P E N U T U P

A. Kesimpulan

  1. Al-Qur’an merupakan mu’jizat terbesar yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw dengan perantaraan Malikat Jibril As. disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya baik di dalam shalat maupun di luar shalat. Al-Qur’an yang memiliki cita-cita para Nabi, dan menguraikan masalah hukum-hukum dan lain-lain ternyata ayat tersebut memiliki kekhasan tersendiri, di antaranya:

a.       Masalah asbabun nuzul ayat yaitu sebab-sebab ayat-ayat al-Qur’an diturunkan.

b.      Adapun asbabun nuzul mempunyai ruang lingkup pembahasan yang berkaitan langsung dengan peristiwa diturunkannya ayat al-Qur’an terutama dalam hubungan peristiwa dan ungkapan kata, baik teks ayat, maupun redaksi ayat.

  1. Asbabun nuzul juga mengungkapkan ilmu tentang turunnya ayat-ayat            al-Qur’an dimana para ulama berpedoman langsung kepada riwayat yang shahih yang berasal dari Nabi Saw atau dari shabat sejak zaman tarikh Islam klasik yang berisikan kisah-kisah nuzulnya ayat mengenai asbabun nuzulnya suatu ayat terkadang para ulama telah terjadi perbedaan pendapat, misalnya:

a.       Apabila bentuk-bentuk redaksi ayat itu tidak tegas, seperti “Aku mengira ayat ini turun mengenai urusan ini” maka dalam hal ini tidak ada kontradiksi.

b.      Apabila salah satu bentuk redaksi riwayat itu tidak tegas, seperti “Ayat ini turun mengenai urusan ini”, sedang riwayat lain menyebutkan sebab nuzul dengan tegas yang berbeda dengan riwayat pertama, maka yang menjadi pegangan adalah riwayat yang menyebutkan sebab nuzul secara tegas, dan riwayat yang lain dipandang termasuk di dalam hukum ayat.

c.       Para perawi dan kita sekarang dapat membaca dan meneliti keabsahan berita tentang turunnya ayat-ayat al-Qur’an itu, dan dengan demikian dapat memahami al-Qur’an dengan baik. Itulah urgensinya mengetahui asbabun nuzul.

(Muhammadun Aslam al-Fathy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manna’ Khalil Al-Qattan, Studi Ilmu-ilmu Qur’an, (Litera Antarnusa: Pustaka Islamiyah, 1973), cet. Ke-3, h. 107.

Dr. H. M. Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), cet. Ke-8, h. 19.

Muhammad A. Khalafullah, Al-Qur’an Bukan Kitab Sejarah Seni, Sastra dan Moralitas dalam Kisah-Kisah Al-Qur’an, (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 25.

Rohadi Abu Bakar, Asbabun Nuzul (Sebab-sebab Turunnya Ayat-ayat Al-Qur’an), (Semarang: Wicaksana, 1986), h. v.

Muhammad Tholhah Hasan, Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 50.

Moh. Ali Ash-Shabunie, Pengantar Ilmu-ilmu Al-Qur’an, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1983),           h. 40. Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Al-Qur’an, 1997), h. 33.

Dr. Subhi As-Shalih, Membahas Ilmu-ilmu Al-Qur’an, (Beirut: Pustaka Firdaus, 1985),      h. 153.

Ibid., h. 159.

Ibid., h. 160.

Hadits Riwayat Bukhari dan lainnya, h. 15.

Hadits Riwayat Bukhari, op. cit., h. 18

Fiqh Al-Waqi’

Fiqh al-waqi‘ (fikih realitas) merupakan gagasan dasar Yusuf al-Qaradhawi dalam upayanya melakukan pembaruan fikih untuk menyikapi realitas modern. Dalam kitabnya, Fiqih Peradaban, al-Qaradhawi menjelaskan, fiqh al-waqi’ ialah pengetahuan mengenai realitas yang sebenarnya, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Realitas ini penting dipahami karena, menurut al-Qaradhawi, pemahaman atas realitas akan menjadi pertimbangan tentang bagaimana kita berhubungan dengan realitas: apakah realitas itu akan kita terima atau kita tolak ?

alam Sirah Nabi SAW. kita akan menemukan hukum yang tidak sama penerapannya dalam berbagai situasi, yang terjadi karena perbedaan realitas yang melatar-belakanginya. Misalnya, sikap Nabi SAW. yang keras terhadap Yahudi Bani Quraizhah dengan sikap beliau yang lembut terhadap kaum musyrik Makkah saat Fathu Makkah. Karena itu, menurut al-Qaradhawi, para ulama menetapkan, fatwa itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, dan adat-istiadat. Al-Qaradhawi  menganggap kaidah ini berasal dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya, I‘lam al-Muwaqqi‘in (Al-Jauziyah, 2000: 459)

Apa yang melatarbelakangi al-Qaradhawi mencetuskan gagasan fikih barunya itu? Menurut al-Qaradhawi, sejak tahun 50-an dan 60-an, telah terjadi dua aliran paham yang tidak menguntungkan bagi upaya kebangkitan umat: pada satu sisi ada sikap berlebihan (ifrath), sedangkan pada sisi lain ada sikap meremehkan (tafrith). Sikap berlebihan, misalnya, tidak mengakui pendapat lain, keras, dan suka mengkafirkan. Sebaliknya, sikap meremehkan ialah sikap kaum liberal yang berfatwa tanpa landasan agama dan hanya mengikuti hawa nafsu. Karena itulah, perlu dihidupkan prinsip moderatisme (tawassuth) yang berintikan dua prinsip: (1) berasaskan kemudahan (taysir) dan kabar gembira; (2) perpaduan salafiyah dan pembaruan (tajdîd). Maksud salafiyah adalah mengikuti sumber pokok, yakni al-Quran dan as-Sunnah; sedangkan pembaruan, maksudnya, adalah menyatu dan mengikuti zaman, tidak jumud (beku) atau taklid buta. Dalam rangka pembaruan itu, digagaslah fiqh al-waqi‘ (Fiqih Peradaban, 1997: 291-313)

Landasan

Landasan fiqh al-waqi‘ dapat dicermati dari manhaj (metode) al-Qaradhawi dalam berfatwa, yang diuraikannya dalam Al-Fatwa bayna al-Indhibath wa at-Tasayyub (Ikut Ulama Yang Mana?, 1994). Dapat dilihat juga dari segi ushul fikihnya dalam kitab Taysir al-Fiqh (Fikih Praktis, 2003). Manhaj al-Qaradhawi dalam berfatwa adalah: (1) melepaskan diri dari fanatisme mazhab dan taklid buta; (2) memberikan kemudahan (taysir) dan keringanan (takhfif), bukan memberikan keketatan (tasydid) dan mempersulit (tas‘ir); (3) berfatwa dengan bahasa yang populer; (4) tidak menyibukkan diri kecuali untuk hal-hal yang bermanfaat; (5) mengedepankan ruh moderat (tawassuth), antara ifrâth dan tafrîth; (6) berfatwa dengan penjelasan dan syarh (Al-Qaradhawi, 1994: 107-145; al-Khurasyi, 2003: 364-365)

Dalam kitab Taysir al-Fiqh (2004: 35-91), al-Qaradhawi menjelaskan dalil-dalil syariat yang melandasi fatwanya. Selain berpegang dengan 4 (empat) dalil pokok (Al-Quran, as-Sunnah, Ijma Sahabat, dan Qiyas), al-Qaradhawi juga berpegang dengan dalil al-Istihsân dan al-Mashâlih al-Mursalah. Al-Qaradhawi berpegang pula pada kaidah, “Adanya perubahan fatwa berdasarkan berubahnya zaman, tempat, dan kondisi.” Kaidah ini tampaknya sangat diutamakan dan ditonjolkan oleh al-Qaradhawi, yang bahkan secara khusus beliau jelaskan menjadi satu kitab tersendiri, yaitu kitab Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam (‘Awamil as-Sa’ah wa al-Murûnah fî asy-Syari‘ah al-Islâmiyyah) (1993).

Contoh

Fiqh al-waqi’ al-Qaradhawi berdasarkan landasan-landasan tersebut, misalnya: membenarkan sistem demokrasi dan tidak dianggap bertentangan dengan Islam (Fiqih Daulah, 2000: 181) dan membolehkan bergabung dengan pemerintahan yang bukan Islam (Fiqih Daulah, 2000:249). Mengapa Islam dapat menerima demokrasi? Sebab, menurut al-Qaradhawi, substansi demokrasi adalah suatu proses pemilihan yang melibatkan orang banyak untuk mengangkat seseorang (kandidat) yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka.

Ini, menurutnya, sejalan dengan Islam, dan bahkan, berasal dari Islam itu sendiri. Sebab, Islam menolak seseorang menjadi imam shalat yang tidak disukai makmum. Jika dalam shalat saja demikian, apa lagi dalam urusan politik (2000: 183-184). Prinsip kedaulatan rakyat, kata al-Qaradhawi, tidak mesti dipertentangkan dengan kedaulatan Allah, selama tidak ada pertentangan di antara keduanya (2000: 197)

Bolehnya bergabung dengan pemerintahan bukan Islam, menurut al-Qaradhawi, hukum dasarnya sebenarnya tidak boleh. Akan tetapi, al-Qaradhawi lalu keluar dari hukum dasar ini dan kemudian membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu. Alasannya: (1) tuntutan meminimalkan kejahatan dan kezaliman adalah menurut kesanggupan; (2) itu dilakukan untuk memilih kemadlaratan yang paling ringan; (3) karena melepaskan nilai tertinggi lalu turun ke realitas terendah; (4) ada prinsip pentahapan (tadarruj). (2000: 249-260)

Kritik

Terhadap konsep fiqh al-waqi‘ al-Qaradhawi dapat diberikan beberapa catatan kritis berikut:

Kelemahan Tatabbu‘ ar-Rukhash

Apa yang digagas al-Qaradhawi sebagai fiqh taysîr, dalam ungkapan para ahli ushul fikih, disebut dengan tatabbu’ ar-rukhash. Maksudnya bukanlah mengikuti rukhshah (keringanan), seperti berbuka puasa Ramadhan ketika dalam perjalanan, tetapi mengambil pendapat yang teringan di antara hukum-hukum syariat ketika terjadi perbedaan pendapat (Abdullah, 1995: 376). Az-Zuhaili mengungkapkan istilah ini dengan ungkapan ikhtiyâr al-aysar (memilih pendapat termudah) (Az-Zuhaili, 1996: 39). Misalnya, seseorang mengambil pendapat bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudlu (mazhab Hanafi), seraya meninggalkan pendapat bahwa menyentuh perempuan membatalkan wudlu (mazhab Syafi’i). Hal ini serupa dengan manhaj al-Qaradhawi yang selalu menekankan prinsip kemudahan dan keringanan. Dalam contoh di atas akan terlihat jelas manhaj al-Qaradhawi ini.

Di kalangan umat Islam, ada yang mengharamkan demokrasi, seperti Taqiyuddin an-Nabhani, Al-Maududi, dan Abdul Qadim Zallum; ada pula menghalalkan demokrasi, seperti Fahmi Huwaidi, Sulaiman ath-Thamawi, dan Abdul Hamid Mutawalli. Al-Qaradhawi cenderung pada yang mudah dan ringan, yakni yang menghalalkan demokrasi, yang sedang mendominasi realitas. Di kalangan umat ada ulama yang menghalalkan bergabung dengan sistem pemerintahan bukan Islam (yang menjadi realitas di tengah umat), ada pula ulama yang mengharamkannya. Al-Qaradhawi cenderung pada yang mudah dan gampang, yakni yang menghalalkannya, walaupun menurutnya pada dasarnya tidak boleh.

Memang, menurut pengakuannya dalam kitab Al-Fatâwâ al-Mu‘ashirah (II/128), Al-Qaradhawi menolak tatabbu’ ar-rukhash (Al-Khurasyi, 2003:269). Akan tetapi, klaim itu patut diragukan karena bertentangan dengan kaidah taysîr, yang selalu ditekankannya, dan dengan sebagian fatwanya yang cenderung menggampangkan masalah.

Di antara ulama ushul telah terjadi perbedaan pendapat dalam masalah tatabbu’ ar-rukhash. Menurut Muhammad Husain Abdulah dalam Al-Wâdhih fî Ushûl al-Fiqh (hlm. 376), dalam masalah ini ada 3 pendapat: Pertama, ada ulama yang melarang tatabbu’ rukhash, seperti Imam Ahmad (dalam satu riwayatnya), Abu Ishaq al-Marwazi, Imam asy-Syatibi, Imam al-Ghazali, ulama Hanabilah, dan ulama Malikiyah (Az-Zuhaili, 1996: 40). Tatabbu’ rukhash dilarang karena merupakan kecenderungan berdasarkan hawa nafsu, sedangkan syariat melarang mengikuti hawa nafsu. Selain itu, jika ada perbedaan pendapat, wajib dikembalikan pada syariat dengan jalan tarjîh (memilih pendapat dengan dalil terkuat), bukan memilih sesuka hati, sesuai dengan firman Allah Swt.:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ

” Jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (as-Sunnah)”. (QS an-Nisa’ [4]: 59]

Kedua, ada ulama yang membolehkan tatabbu’ ar-rukhash secara bersyarat, misalnya Imam al-‘Izz bin Abdissalam. Menurut beliau, jika tatabbu’ ar-rukhash terjadi pada masalah yang keharamannya menurut syariat sudah masyhur maka tidak boleh ada tatabbu’ ar-rukhash. Pengertiannya, jika masalahnya tidak masyhur, boleh tatabbu’ ar-rukhash (Abdullah, 1995: 376)

Ketiga, ada ulama yang membolehkan tatabbu’ ar-rukhash (tanpa syarat seperti no. 2 di atas), misalnya al-Qarafi (bermazhab Maliki), dan ini merupakan pendapat yang râjih (kuat) di kalangan ulama Hanafiyah, seperti Kamal ibn al-Humam dalam kitabnya, At-Tahrîr, dan Ibnu Abdisysyakur, dalam kitabnya, Musallam ats-Tsubût. Dalilnya antara lain hadis Rasulullah saw. berikut:

مَا خَيَّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطَّ إِلاَّ اِخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ مَأْثَمًا

” Rasulullah saw. tidak pernah memilih satu pun di antara dua perkara kecuali yang paling mudah di antara keduanya, selama bukan dosa”. (HR al-Bukhari, Malik, dan at-Tirmidzi).

Dari tiga pendapat tersebut, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani memandang pendapat pertamalah yang lebih kuat (râjih), yakni yang melarang tatabbu’ ar-rukhash. Dalam kitabnya, Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah (I/226-228), An-Nabhani menerangkan bahwa jika ada dua pendapat yang berbeda maka seorang muqallid (juga mujtahid) wajib melakukan tarjîh (analisis), bukan memilih pendapat mana saja sesuai kehendaknya. Memilih salah satu pendapat berdasar hawa nafsu sama saja dengan mengikuti hawa nafsu. Ini dilarang syariat, juga bertentangan dengan kewajiban mengembalikan perselisihan pada syariat (QS an-Nisa’ [4]: 59) dan kewajiban tarjîh berdasarkan Ijma Sahabat. Jika mujtahid men-tarjîh dalil maka muqallid men-tarjîh mujtahid atau hukum dengan murajjih (kriteria pen-tarjîh-an) yang dibenarkan syariat, yaitu dengan melihat siapa mujtahid yang dipandang lebih berilmu (al-a‘lamiyah), dengan syarat, mujtahid itu harus memenuhi kriteria al-‘adalah (konsisten mengamalkan agama, bukan fasik).

Bantahan An-Nabhani terhadap tatabbu’ rukhash ini pada dasarnya mengadopsi pendapat para ulama terdahulu yang menolak tatabbu’ ar-rukhash, seperti Imam al-Ghazali dalam Al-Mustashfa (II/125) dan Imam asy-Syatibi dalam Al-Muwâfaqât (IV/71).

Hadits di atas yang digunakan pendukung tatabbu’ ar-rukhash tidak tepat jika dijadikan dasar bolehnya memilih pendapat paling ringan di antara dua pendapat yang bertentangan tanpa dalil pen-tarjîh yang mendasarinya, sebagaimana yang ada dalam tatabbu’ ar-rukhash. Maknanya, boleh memilih perkara paling ringan dari dua perkara, tetapi dua perkara itu masih ada dalam lingkup satu hukum, yaitu kebolehan (mubah), bukan dalam dua hukum yang bertentangan. Misalnya, ketika imam membaca surat setelah membaca al-Fatihah, maka imam boleh membaca surat yang pendek, boleh yang panjang. Keduanya masih dalam lingkup satu hukum, yakni sunnah. Akan tetapi, yang lebih disukai adalah membaca surat yang pendek, karena ini lebih ringan bagi para makmum. Dapat pula dimaknai, boleh memilih perkara paling ringan (di antara dua perkara) yang merupakan rukhshah, yang telah ditunjukkan oleh dalil syariat. Misalnya, orang yang merasa berat untuk tetap berpuasa Ramadhan dalam perjalanan boleh tetap berpuasa dan boleh pula berbuka. Akan tetapi, berbuka adalah lebih baik, karena ini lebih ringan bagi musafir yang kepayahan dalam perjalanannya. Ini ditunjukkan oleh dalil syariat berupa sabda Nabi SAW. kepada orang yang tetap berpuasa dalam perjalanannya padahal dia merasa berat:

لَيْسَ مِنَ اْلبِرِّ الصِّيَامُ فِيْ السَّفَرِ

” Tidak termasuk kebajikan, berpuasa dalam perjalanan”. (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa’i, dan Ahmad).

Kekeliruan Kaidah Perubahan Hukum (Taghayyur al-Ahkâm)

Memang, ada kaidah dalam kitab kodifikasi undang-undang Daulah Utsmaniyah, yakni Majallah al-Ahkam Al-Adliyah, pasal 39, yang berbunyi: Lâ yunkaru taghayyur al-ahkâm bi taghayyur az-zamân (Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman) (Az-Zuhaili, 2001: 1181). Kaidah ini sebenarnya sangat lemah, lagipula sering disalahpahami, seakan-akan faktor satu-satunya yang mengubah hukum adalah zaman; atau semisalnya seperti tempat, kondisi, dan adat. Padahal, dengan mencermati kitab I‘lâm al-Muwaqqi‘în, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang sering dirujuk sebagai sumber kaidah ini, akan jelas bahwa duduk perkaranya tidaklah demikian. Yang benar, perubahan hukum itu terjadi karena adanya nash itu sendiri, yang menunjukkan perubahan hukum, bukan karena faktor waktu, zaman, dan sebagainya (Sa’id, 1995: 309). Waktu dan tempat tidak dapat mengubah hukum jika tidak ada nash yang menunjukkan perubahan hukum. Ibnu Qayyim mencontohkan, Rasulullah SAW. tidak menjatuhkan hukum potong tangan pada saat perang. Tindakan Rasul itu bukan karena perang itu sendiri, tetapi karena ada nash lain yang menetapkan tidak dilaksanakannya hukum potong tangan pada saat perang (Al-Jauziyah, 2000:463).

Menjustifikasi Realitas yang Rusak.

Pendapat fikih yang keliru dan lemah pada dasarnya masih tergolong pendapat Islami (ar-ra’yu al-islâmî), selama masih berlandaskan dalil atau syubhah ad-dalîl (dalil syariat yang lemah) seperti al-Istihsân, al-Mashâlih al-Mursalah, atau konsep tatabbu’ ar-rukhash. Namun, mungkin orang lupa, bahwa dulu ketika para ulama mencetuskan pendapat-pendapat itu, mereka hidup dalam masyarakat Islami dan dalam Daulah Khilafah Islamiyah sehingga pendapat-pendapat mereka dapat dinilai sebagai opini intelektual murni yang tidak akan menimbulkan suatu bahaya (mudlarat), karena mereka hidup dalam suasana kehidupan Islami.

Para ulama semata-mata berijtihad, bukan melakukan justifikasi terhadap penyimpangan agama. Ini jelas berbeda dengan fiqh al-wâqi‘ gagasan al-Qaradhawi, yang lahir di tengah masyarakat yang tidak Islami, dalam sistem kehidupan yang dicengkeram oleh sistem demokrasi sekular yang kufur.

Gagasan seperti ini sangat berbahaya, kontraproduktif, dan sulit diterima akal sehat. Sebab, yang seharusnya dilakukan umat Islam justru menghancurkan sistem sekular yang ada, karena sistem itu adalah thâghût yang wajib diingkari. Jelas pendapat seperti ini sangat berbahaya. Sebab yang seharusnya dilakukan umat Islam justru mengubah sistem demokrasi sekuler yang ada ini dengan sistem Islam ajaran Rasulullah SAW.

(Muhammadun Aslam )

PERAN MORAL DI DUNIA EKONOMI


Diantara sisi-sisi positif yang dimiliki sistem ekonomi konvensional, ada celah negatif yang dimarginalkan oleh para pelaku ekonomi. Munculnya ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan masyarakat merupakan akibat dari terabaikannya aspek moralitas pada setiap kegiatan ekonomi.

Dari sini moralitas memegang peranan penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan pembangunan manusia seutuhnya.

Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.  Kebebasan merupakan unsur dasar dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Segala upaya akan dilakukan untuk sekedar mampu memenuhi segala kebutuhan hidup dan sebisa mungkin menarik keuntungan yang sebesar-besarnya dari sedikit usaha yang dilakukan. Jika tidak dibatasi, kebebasan ini akan membawa manusia kedalam pola hidup yang transaksional terhadap sesamanya. Karena, kebaikan yang dilakukan seorang penjual terhadap pembelinya, demikian pula sebaliknya, seorang pembeli akan bersikap manis kepada penjual bukan karena unsur kemanusiaan untuk dapat saling membantu antara satu dengan yang lain, melainkan semata-mata faktor konsistensi usaha penjual tergantung dari konsistensi pembeli untuk memenuhi usaha penjualan. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir segala bentuk kerugian. Takaran untung-rugi semacam ini akan menjadikan perilaku mekanistik, segala sesuatu diatur oleh pola produksi yang berlangsung, sehingga nilai-nilai kemanusiaan tereduksi oleh dominasi nilai materi.[1] Bila keadaan ini mulai menggejala, maka ukuran-ukuran ketentraman, kesejahteraan dan kebahagiaan secara umum didasarkan atas definisi ukuran produksi, bukan didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur kemanusiaan.

Islam sangat menggantungkan kepentingan bangunan ekonomi pada sisi kemanusiaan. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi perindustrian dan peningkatan nilai-nilai produksi tidak akan berarti apa-apa, bahkan mungkin akan menjadi “mesin penghancur” tatanan kehidupan masyarakat, jika tidak diimbangi dengan peningkatan mutu dan kwalitas manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika yang Islami. Oleh karenanya, tak jarang Islam melarang praktek-praktek tertentu yang sepintas nampaknya membawa manfaat dan keuntungan, namun hakikatnya tersimpan beragam resiko yang merugikan, bahkan sampai mengancam keutuhan akidah yang dipegangnya.

Jika orang-orang kapitalis demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dapat menggunakan segala cara asal dapat mencapai tujuannya,[2] seorang muslim akan senantiasa terikat oleh berbagai aturan main dan batas-batas moral serta etika yang di gariskan syariat.

MENGAPA ISLAM MENGKOMBINASIKAN EKONOMI DAN MORALITAS

Satu hal yang mendasari mengapa Islam selalu mengaitkan pentingnya peran moral dan etika dalam setiap aktivitas hidup manusia, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi, yaitu Islam adalah Risalah Akhlaqiyah.[3] Dalam Islam, etika, moral, akhlak adalah inti dalam segala hal. Itulah sebabnya misi utama risalah Islamiyyah yang dibawa Rasulullah Sallawallahu Alihi Wa sallam adalah menyempurnakan akhlak yang mulia انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق  .

Akhlak adalah hal yang sangat urgen dalam kehidupan seorang muslim. Oleh karena itu tak ada celah dalam tiap sendi kehidupan manusia, dalam tataran personal maupun komunal, individu ataupun sosial demikian juga pada aspek ibadah maupun mu’amalah yang terlepas dari kendali akhlak.

Banyak diantara para pengkaji yang telah dengan jujur mengakui dan memuji keistimewaan ini. Seorang penulis Perancis misalnya, dalam bukunya yang telah dialih bahasakan oleh Dr. Nabil Ath Thowil menyatakan:

Islam adalah perpaduan sistem hidup yang implementatif dan nilai moral yang saling terkait erat dan tidak akan pernah terpisah selamanya.[4]

Dalam bidang ekonomi, moralitas ini akan mampu memberi makna baru pada pemahaman sebuah nilai dan memenuhi kekosongan pemikiran yang muncul dari konsekuensi mekanisme industri.[5]

Antara nilai moral dan segala bentuk kegiatan ekonomi tidak akan mengakibatkan benturan-benturan yang dapat melemahkan satu dengan yang lain. Justru karena Islam menjadikan hal-hal yang bersifat material dan spiritual, immanen dan transenden dalam tataran yang sama, akan terpenuhi segala kebutuhan dan hajat hidup manusia sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat luas. Manusia akan menemukan fitrah kemanusiaannya apabila ia telah mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin bagi dirinya, keluarga dan memanusiakan manausia dalam komunitas sosialnya.

Pengalaman kapitalis telah membuktikan, sistem yang selama ini begitu diagung-agungkan, dan menjadi kiblat berbagai negara di dunia, ternyata tidak mampu memberi ketentraman dan kesejahteraan bagi tiap individu dan masyarakat lewat konsep ekonomi yang ditawarkan. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Sementara di sekeliling mereka masih banyak yang harus rela menerima “kekalahan” terhimpit beban hidup tanpa peluang untuk membebaskannya. Keberadaan mereka tidak lagi mendapat tempat di hati masyarakat kapitalis yang materialistis. Kebebasan yang merupakan prinsip dasar kehidupan manusia telah di monopoli oleh mereka yang kuat sementara yang lemah tak pernah bisa mengerti apalagi merasakan arti sebuah kebebasan.

PERAN MORAL DALAM BIDANG EKONOMI

Harta dan kekayaan merupakan unsur penting yang turut menunjang lahirnya kekuatan besar suatu kelompok masyarakat, komponen utama bagi kebangkitan dan kemajuannya.

Dengan kekayaan alam yang dimiliki dan ditunjang sumber daya manusia yang memadai, suatu kelompok sosial, masyarakat atau negara, akan berkembang dengan pesat, tumbuh dalam dirinya suatu kepercayaan diri yang mantap dan dalam kiprahnya di dunia internasional ia akan mendapatkan posisi yang terhormat.

Di sisi lain harta kekayaan akan menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan moral maupun spiritual tiap-tiap individu dan masyarakat apabila hal itu menjadi prioritas utama tujuan hidup sehingga segala cara ditempuh untuk meraih keuntungan dan berlomba-lomba saling menumpuk kekayaan tanpa peduli dengan keadaan di sekitarnya.

Islam tidak menafikan profit oriented suatu usaha. Akan tetapi tetap harus memperhatikan aturan main dan tata nilai normatif dalam menggeluti suatu bidang usaha. Bagaimana seseorang bisa berperan aktif dalam program peningkatan kesejahteraan umum dan menorehkan citra yang baik bagi kelangsungan hidup manusia lebih diutamakan dari pada sekedar keuntungan yang bersifat materi.

Dengan dasar keyakinan yang kuat bahwa rizki adalah amanah dan keberhasilan suatu usaha datangnya dari Allah dan kelak   pada akhirnya akan diminta pertanggungjawaban di hadapanNya, seseorang akan mempertimbangkan baik buruknya suatu hasil usaha bagi kehidupan diri sendiri, keluarga dan masyarakatnya. Menghindari jenis-jenis usaha yang dapat merusak fisik, mental dan spiritual.

Islam memandang aspek ekonomi dan semua kegiatan yang turut menunjang perkembangan dan kemajuannya sebagai suatu kebutuhan manusia itu sendiri, sebuah sarana bagaimana seseorang tetap dapat mempertahankan hidup, beramal demi tujuan yang utama, mewujudkan pengabdian kepada agama dan keyakinan yang dipegang teguhnya. Pendeknya, ekonomi bukanlah substansi melainkan hanya watsilah lil gyoyah. Harta adalah rizki yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Karenanya, dalam proses mendapatkan kemudian membelanjakannya harus tetap sesuai dengan garis-garis ketentuan Allah, Dzat yang memiliki segalanya.

Kalau mungkin sistem-sistem lain begitu mengutamakan pembangunan ekonomi, peningkatan produksi dan daya beli masyarakat yang berkonsekuensi pada munculnya kompetisi-kompetisi liar tanpa mempedulikan batas-batas norma kemanusiaan dan keadilan, Islam lebih menekankan pada pembangunan keimanan dan moralitas para pelaku ekonomi.

Andaikata dalam dunia ekonomi moralitas dianggap sebuah penghalang dalam meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dan merupakan hambatan yang harus disingkirkan bagi kemajuan dan perkembangannya, ini berarti sama halnya dengan mengkondisikan dunia dan manusia pada keadaan dimana hati nurani dan perasaan telah dibekukan sedemikian rupa sehingga yang kuat menggilas yang lemah dan yang kecil menjadi mangsa bagi mereka yang besar. Manusia akan semakin menjauh dari fitrahnya. Kehidupan akan diselimuti persaingan-persaingan membabi buta, saling menghancurkan satu sama lain berlomba-lomba untuk menjadi yang terkuat.

Disinilah moralitas, akhlak dan etika memegang peranan penting agar manusia tetap pada eksistensinya sebagai manusia. Dimana satu dengan yang lain dapat saling mengisi dan melengkapi. Yang kuat memandang yang lemah sebagai pihak yang membutuhkan uluran tangan untuk tetap dapat menikmati kehidupannya, dan yang lemahpun melihat yang kuat sebagi pihak yang dapat mengayomi dan melindungi. Antara penjual dan pembeli terjalin suatu kemitraan yang saling menguntungkan, bukan sekedar prinsip kebutuhan temporal.

ETIKA BISNIS

Terciptnya kesejahteraan masyarakat dengan terpenuhinya semua kebutuhan hidup bagi tiap-tiap individu sangat di pengaruhi oleh meknisme pasar dimana antara permintaan dan penawaran berada pada titik yang seimbang. Dalam hal ini dibutuhkan keterlibatan semua pihak, produsen dan konsumen, penjual dan pembeli dan termasuk juga pemerintah yang dengan otoritasnya mampu menyamakan persepsi tentang keberadaan harga dan stabilitas pasar.

Ketidakstabilan harga sebab perilaku nakal para pelaku pasar yang merusak mekanismenya, misalnya dengan praktek spekulasi, manipulasi, penimbunan, pembajakan, pasar gelap dan sejenisnya akan berdampak pada ketidak-nyamanan produsen dalam berproduksi, penjual terancam kerugian dan konsumen akan kesulitan mendapat kepuasan atas barang yang dikonsumsinya.

Disini peran serta dan tanggung jawab masing-masing pihak sangat menentukan. Artinya produsen, konsumen, penjual dan pembeli berada pada posisi dimana yang satu tidak merugikan yang lain. Sedapat mungkin saling membantu, tolong menolong dalam mengemban amanah social yang berada di pundak mereka. Singkatnya keterikatan masing-masing pihak terhadap norma dan etika bisnis yang sesuai dengan ketentuan syariat menjadi faktor utama terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Beberapa prinsip utama dalam kaitannya dengan etika bisnis ini antara lain:

  1. 1. LARANGAN BISNIS PADA MUHARRAMAT

Pertama kali yang harus senantiasa diperhatikan oleh setiap pebisnis adalah apakah bidang yang di gelutinya sudah mendapat legitimasi kehalalan dari syara’? Dalam arti usaha tersebut bebas dari muharramat dan I’anah alal ma’shiyat. Karena betapapun visibilitas suatu usaha sangat menjanjikan dilihat dari kaca mata bisnis, akan tetapi dalam perspektif syari’at terdapat penilaian lain terhadap kelayakan suatu usaha. Mengapa? Semua kembali pada persoalan awal yaitu keterikatan setiap pribadi muslim dengan nilai moral, etika dan segala macam norma yang mengidentifikasikan pebisnis muslim dan “non-muslim” dalam kapasitasnya sebagai seorang hamba dari Khaliqnya dan tanggung jawab social terhadap sesamanya. Tanggung jawab ini terpresentasikan dalam pesan syari’at لا ضرر ولا ضرار.

Suatu usaha dinilai tidak layak jika ia berseberangan dengan garis ketentuan syara’ yang mana di dalamnya terkandung begitu banyak hikmah dan manfaat bagi kemaslahatan hidup manusia. Ketidak layakan itu bisa terjadi karena memang nash mengatakannya haram, semisal bisnis minuman keras, obat-obatan terlarang, perjudian dan lain sebagainya, atau bisa saja karena ada unsure I’anah alal ma’shiyat yang berpotensi besar menimbulkan kerusakan bagi kehidupan masyarakat, seperti industri hiburan yang membuka peluang ajang kemaksiatan atau usaha yang bergerak pada bidang informasi dan mass media yang di sinyalir paling efektif membawa perubahan gaya hidup dan pemikiran masyarakat yang sedang bergerak ke arah perubahan.

  1. KEJUJURAN dan KEPERCAYAAN

Dalam sebuah Hadits di sebutkan:

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء , رواه الترمذى

Pedagang yang jujur terpercaya (nanti akan berkumpul) bersama para Nabi, Shiddiqin dan para pahlawan syahid” (HR. Tirmidzi)

Pertanyaannya mengapa harus pedagang (businesmen)? Kenapa bukan dokter, teknokrat, menteri, ulama, kyai atau yang lain?  Karena menjadi sosok pebisnis yang jujur adalah sebuah pertaruhan. Sebesar apa keuntungan yang akan di dapat akan banyak dipengaruhi oleh bagaimana ia memaksimalisasi laba dengan modal yang seminim mungkin dan hal ini akan memicu seseorang untuk berbuat tidak fair dalam permainan bisnisnya. Disana terbuka peluang lebar melakukan segala macam manipulasi mengingat posisinya yang bebas dari intervensi dan kontrol social.

Seorang pebisnis yang jujut hanya bisa terbentuk dari dalam pribadi yang peka terhadap pesan-pesan agama dan senantiasa melandasi gerak aktivitasnya dengan iman dan kepercayaan penuh kepada Dzat sang pengatur segalanya.

Bagaimanpun bisnis adalah lahan yang rentan terhadap penipuan dan kebohongan. Bahkan tak segan-segan seseorang harus bersumpah atas nama Allah untuk tujuan meraih keuntungan yang tidak seberapa. Jika hal ini dilakukan maka akibatnya akan merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain.

Kerugian bagi dirinya sendiri adalah karena secara tidak langsung ia telah “mengkomersilkan” asma Allah yang suci demi kepentingan duniawi lewat kebohongan dan sumpah palsunya yang dapat mengancam keselamatan dirinya di akhirat kelak. Untuk kebenaran saja syara’ sangat menekankan agar berhati-hati dan tidak sembrono dalam menggunakan sumpah, apalagi untuk kebohongan dan penipuan.

Sementara itu kerugian bagi pihak lain akibat ulah yang dilakukannya tersebut sudah sangat jelas yaitu perasaan kecewa dan ketidak-puasan atas barang yang di terima sebab tidak sesuai dengan harapan dan permintaan. Lebih fatal lagi, pebisnis semacam ini tidak akan lagi mendapt kepercayaan publik yang berimbas pada suramnya prospek kedepan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Selanjutnya yang terkait erat dengan prinsip kejujuran ini adalah bagaimana seorang pebisnis tetap dapat mempertahankan kepercayaan yang di berikan kepadanya. Sedikit saja dia menyalah gunakan kepercayaan itu akan berkonsekuensi hilangnya peluang untuk masa yang akan datang atau membuat kekaburan prospek ke depan.

Dari kedua prinsip etika tersebut (kejujuran dan kepercayaan) bisa menelorkan beberapa nilai yang lebih terperinci. Seperti mengutamakan kepentingan dan kebaikan orang lain, tidak bersikap curang, menghindari praktek spekulasi, penimbunan dan lain sebagainya.

  1. KEADILAN dan KEKELUARGAAN

Termasuk prinsip utama dunia bisnis yang telah ditetapkan Islam adalah bagaimana terbentuk sebuah interaksi yang bersifat kekeluargaan dan penuh keadilan. Sebagaimana dimaklumi Islam adalah agama anti kesewenang-wenangan dan kedhaliman. Pada aspek ekonomi dan kegiatan bisnis pada khususnya, keadilan ini dimaksudkan agar masing-masing pihak mendapatkan hak-haknya secara penuh. Seorang pebisnis harus mempunyai kontrol yang tinggi agar tidak terjebak dalam perilaku tabassuth kullal basthi hingga akhirnya hanya kerugian yang didapatkan. Karena pada dasarnya yang dikehendaki dari prinsip Al Ihsan, Al Samahah dan Al Rahmah dalam Islam adalah bagaimana kita membudayakan sikap altruism dalam tiap sendi kehidupan tanpa harus mengorbankan kemaslahatan diri sendiri.

Prinsip ini mengindikasikan bahwa seorang pebisnis tidak akan melepas suatu komoditi ke pasaran dengan harga yang tidak sepadan atau mungkin bahkan jauh di bawah besar biaya yang ia keluarkan. Karena dengan demikian ia telah mengorbankan diri sendiri untuk tujuan yang tidak pasti dan yang jelas ia akan menderita kerugian akibat deficit terhadap pendapatannya.

Dan sebaliknya, sebagai balance-nya, dia juga tidak akan mematok harga terlampau tinggi di atas harga pasar agar mendapat keuntungan yang berlipat ganda meskipun pada kondisi di mana konsumen sangat membutuhkan sementara stok barang terbatas atau mungkin hanya factor tuntutan selera sehingga berapapun harga ditawarkan akan di terima tanpa keberatan.[6]

Disisi lain prinsip keadilan ini mencakup beberapa hal yang sangat urgen yang justru kerapkali diabaikan oleh para pelaku pasar. Diantaranya adalah:

–          keadilan dalam kesempurnaan takaran /timbangan[7]dan transparansi kwalitas barang.[8]

–          Keadilan dalam memenuhi tanggungan (pembayaran hutang).[9]

–          Keadilan dalam stabilisasi harga.[10]

Apabila prinsip keadilan ini berhasil di wujudkan, akan menimbulkan reaksi positif dari berbagai pihak sehingga tercipta interaksi pasar yang terbingkai rasa persaudaraan dan kekeluargaan di mana yang besar membantu yang kacil dan yang kuat menaungi yang lemah. Pada konteks ini syara’ telah dengan tegas mengharamkan praktek talaqi al rukban[11] dan najsy,[12] karena di dalamnya terkandung tindak kedhaliman serta jauh dari sikap rahmah dan samahah yang menjadi identitas dan karakteristik Al Risalah Al Muhammadiyyah.

MODAL SUKSES

Suksesi terbesar seorang pebisnis tidak sekedar didasarkan pada perolehan keuntungan yang didapat atau perkembangan dan kemajuan usahanya. Peningkatan laba usaha dari tahun ke tahun bisa dikatakan hanya kesuksesan semu dan sementara. Karena dengan berakhirnya kehidupan di dunia berarti berakhir pula karir yang telah dirintis sekian waktu dengan segala upaya dan kerja kerasnya. Dengan begitu, hilang juga kesempatan untuk menikmati keberhasilan usaha dan buah kesuksesannya.

Suksesi terbesar bagi seorang pebisnis, yang bisa dikatakan, ia telah berada di puncak karir adalah manakala ia telah mampu meraih keuntungan yang bersifat abadiyyah,  keuntungan nikmat akhirat yang jelas lebih baik dari pada keuntungan material di dunia.

Keuntungan abadi ini bisa di peroleh apabila program usaha sesuai dengan mekanisme syariat,[13] yaitu:

  1. Meluruskan Niat

Dalam berbisnis hendaknya berniat mencukupi kebutuhan hidup bagi diri sendir dan keluarga sehingga terhindar dari meminta-minta, mencegah perasaan tamak atas nikmat orang lain dan merasa cukup dengan hasil jerih payah sendiri, niat membantu tetap tegaknya agama dan berbuat kebajikan kepada sesama manusia.

  1. Bertujuan Menunaikan Fardlu Kifayah

Variasi usaha sangat di butuhkan agar kebutuhan hidup manusia dapat tercukupi. Seandainya semua orang di dunia ini hanya menggeluti satu bidang usaha tertentu, maka roda perekonomian akan “mandek”, yang akibatnya akan membawa kehancuran dunia sebagai akibat tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia.

Karena itu mencari terobosan baru dalam dunia usaha yang hasilnya dapat membawa manfaat bagi masyarakat luas adalah sebuah fardlu kifayah.

  1. Memprioritaskan “Pasar Akhirat”

Pasar akhirat adalah masjid. Artinya kegiatan bisnis yang di lakukan sehari-hari jangan samapai membuat lupa akan kewajiban beribadah dan senantiasa mengingat Allah.[14]

Mengingat Allah tidak hanya sebatas mengingat nama dan kebesanNya. Lebih dari itu yang lebih penting adalah selalu menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasi segala gerak dan aktivitas manusia. Dengan demikian seorang pebisnis tidak akan melanggar keharaman dan melampaui batas-batas ketentuan syariatNya.

  1. Qona’ah

Dalam sebuah riwayat Abdullah Ibn ‘Amr Ibn ‘Ash berkata: “janganlah engkau menjadi orang pertama yang memasuki pasar dan orang terakhir yang keluar darinya…….”.[15]

Riwayat ini memberi pengertian bahwa seseorang tidak boleh terlampau berambisi untuk mencari kekayaan sehingga keuntungan yang besar menjadi obsesi utama tujuan hidup sementara urusan akhirat nyaris terlupakan karena kesibukan bisnisnya, yang di gambarkan dengan “kedisiplinan” di pasar sebagai pusat transaksi.

Dengan memelihara sifat qana’ah dia akan selalu merasa bersyukur atas hasil yang di dapatkan. Meskipun suatu ketika ia menderita kerugian di dunia karena factor-faktor tertentu yang menghambat kegiatan bisnisnya namun jelas dia akan mendapat keuntungan sebenar-benar keuntungan di akhirat kelak.

  1. Mewaspadai Syubuhat

Dalam beberapa prinsip etika sebagaimana  di singgung di atas, yang utama adalah bahwa bidang usaha yang digeluti benar-benar jauh dari muharramat. Lebih dari itu, waspada terhadap syubuhat yang seringkali terbungkus oleh klaim “syar’i”   menjadi hal yang sangat perlu di perhatikan. Meski ditengah kesimpang-siuran fatwa berbagai lembaga kajian hokum-hukum Islam, seorang pebisnis yang konsis memegang syari’at tidak akan mudah terpancing dengan munculnya kamuflase-kamuflase yang di buat orang-orang yang tidak menginginkan Islam tetap pada garis yang semestinya. Dengan menjungkir-balikkan fakta dan mereinterpresi dalil sesuai keinginan mereka (musuh-musuh Islam), umat Islam “dipaksa” untuk menerima hasil reinterpretasi tersebut dan menjustifikasi keabsahaannya sebagai landasan muamalah yang dengan berbagai upaya berusaha menampilkan wajah kebenaran yang hakiki.

Di samping itu yang masuk dalam kategori syubuhat di sini adalah peran yang dimainkan seorang pebisnis dibalik ikatan kerjasama atau perserikatan dengan pihak-pihak yang tidak jelas misi dan mekanisme kerjanya. Harus ada garis demarkasi yang jelas antara pihak yang bisa untuk kerjasama dan pihak-pihak yang semestinya di kesampingkan.


[1] Abul A’la  Al maududi, Usulul Iqtishad bainal-Islam wan Nudhum Al Mu’ashirah, Darul Urubah, Lahore.

[2] Dalam sistem kapitalis, karena faktor kebebasan dan supaya seseorang tidak tersingkir dari pasar, orang akan didorong untuk berpikir oportunis dan materialistis dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi sehingga tidak peduli apakah usahanya sesuai dengan moral atau tidak. Lihat, Heri sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Sebuah Pengantar. Ekonisia-Yogyakarta (2002).

[3] Dr. Yusuf Al Qordlowi, Daurul Qiyam wa Al Akhlaq fi Al Iqtishad Al Islami, Hal. 61, Maktabah Wahbah-Kairo (1995).

[4] Dr. Nabil Ath Thowil, Al Islam wat Tanmiyah Al Iqtishadiyyah

[5] Dr. Yusuf Al Qordlowi (1995). Op Cit.

[6] . Al Ghozali, Ihya’ Ulumuddin kitabAl Kasbu wal Ma’asy

[7] . QS. Al ‘An Aam: 152, A Isro’: 35

[8] . QS. Hud: 85

[9] . لي الواجد يحل عرضه وعقوبته, رواه الجماعة

[10] . Apabila pasar dalam keadaan kondusif, tidak ada pihak yang boleh mengintervensi masalah harga. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits bahwa Rasulullah enggan memenuhi permintaan beberapa sahabat yang menuntut standararisasi harga pasar.

[11] . Talaqi Al Rukban adalah istilah yang digunakan para fukaha untuk praktek perdagangan dengan memapak orang-orang desa yang ingin menjual barang dagangan ke kota sebelum mereka sampai di kota/pasar dengan tujuan mengelabui mereka akan harga pasar sehingga mereka bersedia menjual dengan harga di bawah harga pasar. Istilah ini di gunakan dengan dasar Hadits “ لا تتلقوا الركبان………(الجديث) متفق عليه “

[12] . Najy (Banjet-jawa) adalah tindakan pihak ketiga, di hadapan penjual dan pembeli, untuk mempengaruhi seorang pembeli agar menaikkan tawarannya dengan cara berpura-pura menawar harga di atas penawaran pembeli.

[13] . Yusuf Al Qardlawi, Daurul Qiyam (Op Cit) Hal. 304-314.

[14] . sebagaimana pesan Al Qur’an dalam surah Al Nuur: 37

[15] . An Nawawi, Riyadlush Shalihin, Hadits ke 1842.

Maslahah dalam Islam


OLEH: Muhammadun Aslam

Takaran maslahah tidak didasarkan pada penilaian akal manusia yang bersifat relatif-subyektif dan dibatasi ruang dan waktu tetapi harus sesuai petunjuk syara’ yang mencakup kepentingan dunia dan akherat. Serta tidak terbatas pada rasa enak atau tidak enak dalam artian fisik tetapi juga dalam artian mental-spiritual.

Dewasa ini umat Islam sedang mengalami invasi (serangan) dari segala penjuru. Dari fitnah politik, issu terorisme, sampai serangan yang bersifat intelektual. Semuanya tersusun secara rapi dan sistematis, sehingga umat Islam tidak begitu merasakan adanya serangan ini. Berbagai alasan digunakan untuk menutup-nutupi berbagai aksi semacam ini, dari mulai stabilitas ekonomi, kemanan global, bantuan kemanusiaan, pembelaan kaum lemah dan lain sebagainya.

Dan yang paling berbahaya dan harus diwaspadai oleh umat Islam adalah gerakan pemurtadan besar-besaran melalui pendangkalan akidah dan pengkaburan ajaran-ajaran agama yang semakin hari semakin gencar dihembuskan oleh mereka. Sebab, untuk meloloskan skenario ini mereka dibantu oleh agen-agen mereka yang nota bene adalah putera-puteri Islam, yang dengan sadar atau tidak sadar mereka masuk di dalamnya. Dalam melakukan aksi  ini mereka menggunakan teori vaksinasi (menyuntikkan bibit penyakit yang sama kedalam tubuh). Yaitu untuk mendangkalkan akidah umat Islam mereka menggunakan ajaran-ajaran agama pula.

Dengan alasan reaktualisasi dan reinterpretasi mereka mengaburkan ajaran-ajaran syariat yang sebenarnya sudah jelas dan  tidak perlu diperdebatkan. Ajaran-ajaran yang sudah final,  dikaji kembali oleh mereka yang mengaku sebagai pembaharu Islam, dengan alasan bahwa ajaran tersebut sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan semangat ajaran Islam yang bertujuan menjaga lima prinsip pokok atau yang lebih dikenal dengan istilah maqhosid al syariyyah (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Karena pada dasarnya, syariat diberlakukan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia. Intinya menurut mereka semua syariat yang tidak menjamin kemaslahatan umat manusia harus dirubah.

Risalah singkat ini mencoba menjlentrehkan sedikit tentang seputar maslahah dan batasan-batasannya. Untuk menambah khazanah keilmuan ditanah air kita dan dijadikan lentera dalam kehidupan sehari-hari.

I. Definisi Maslahah

Secara bahasa, maslahah adalah bentuk masdar dari madli sholaha dan bentuk tunggal dari jama’ masholeh yang artinya sama dengan manfaat. Oleh karenanya, segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat bisa disebut maslahah.

Maslahah menurut istilah ulama bisa didefinisikan sebagai berikut :

  • Manfaat yang ditujukan kepada umat manusia oleh syari’ untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sesuai ranking.
  • Menurut pengertian al-Rozi, maslahah adalah manfaat yang menghasilkan kenikmatan atau untuk menolak bahaya.

Pengertian ini bertentangan dengan pengertian sebagaian filosof. Menurut mereka, maslahah adalah sebuah manfaat untuk menuju kenikmatan, atau menolak bahaya di dunia semata. Sebab, segala sesuatu di muka bumi ini baik berupa kebajikan atau kejehatan tergantung pada kesepakatan bersama umat manusia. Karena memandang manusia sebagai subjek yang bisa menentukan standar nilai perbuatan mereka (baik/jelek). Epicurus [1] mengatakan: “maslahah itu bersifat relatif dan subjektif, tergantung individu seseorang, tanpa memandang dampak yang ditimbulkan”. Pola pikir seperti ini berpengaruh kuat pada masyarakat Eropa, sehingga melahirkan ide-ide seperti: HAM, persamaan hak, dan lain-lain. Mereka berasumsi bahwa akal manusia tidak perlu lagi sesuatu yang lain (agama) dalam menentukan maslahah.[2]

Yang pasti, pertimbangan maslahah dan mafsadah dikembalikan pada syari’at bukan pada pertimbangan pengalaman atau budaya umat manusia. Sebab, syari’at telah menetapkan maslahah dengan menerapkan lima prinsip pokok di atas. Oleh karena itu setiap yang dianggap maslahah namun bertentangan dengan nash-nash atau dalil qoth’iy, tidak bisa disebut sebagai maslahah atau bahkan berlawanan dengan yang dikehendaki oleh Syari’.

II. Cakupan Maslahah

Maslahah dalam tinjauan syari’at Islam mempunyai beberapa kriteria :

A. Maslahah harus mencakup dan bertumpu pada kepentingan dunia dan akhirat. Karena, kehidupan akhirat ‑sebagaimana risalah para nabi dan rasul‑ merupakan kelanjutan dari pada kehidupan dunia. Oleh karena itu relasi keduanya tidak bisa dipilah-pilah.

وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Alloh kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat ”. (Q.S. Al-Qashash : 77)

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا

Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mu’min, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik ”. (Q.S. Al-Isra’ : 19).

Allah memerintahkan kita untuk menjadikan kehidupan dunia sebagai wasilah (jembatan) untuk menuju kebahagiaan akhirat dengan menerima syari’at secara kaffah (total).

Pengertian seperti ini bertolak belakang dengan pengertian sebagian kaum filosof yang mengartikan maslahah hanya bertumpu pada sebatas kehidupan dunia dengan mengabaikan kehidupan yang kekal (baca: akhirat). Lebih jauh mereka mengatakan “Kehidupan akhirat dipandang absurd dan tidak pernah ada ”.

B. Nilai maslahah tidak hanya terbatas pada sisi material (jasmani) semata, tetapi harus juga mengandung nilai-nilai spiritual (rohani).

Menurut John Stuart Mill [3] semua maslahah hanya kembali pada satu sisi yang disebut dengan ladzah al-hissi (kesenangan materi). Artinya, bisa disebut maslahah ketika kebutuhan jasmani terpenuhi, dan tidak bisa disebut maslahah kalau tidak berupa kesenangan materi.

Pendapat ini mereduksi nilai kemanusiaan. Sebab, fitrah manusia cenderung mengajak terhadap nilai-nilai spiritual yang diimplimentasikan dalam bentuk ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT.

فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Alloh); yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Alloh. (itulah agama) yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahkui ”. (Q.S. Al-Ruum : 30)

Juga Hadis qudsi yang di sabdakan Rasulallah SAW:

إنى خلقت عبادى حنفاء كلهم ثم أتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأمرتهم أن يشركوا بى مالم أنزل به سلطانا

sesunggunya Aku (Allah) telah menjadikan hamba-hamba-Ku lurus semuanya, kemudian datanglah syetan kepadanya, lalu ia (syetan) memalingkan dari agamanya dan ia mengharamkan terhadapnya apa yang Aku halalkan serta ia menyuruhnya untuk menyekutukan-Ku atas apa yang Aku tidak berikan kepadanya suatu kekuasaan “ (HR. Muslim).

C. Maslahah yang ditetapkan syari’at harus menjadi pijakan bagi maslahah lainnya (baca: tidak ditetapkan syari’at).

Semua maslahah harus mengacu pada norma agama yang telah digariskan al-Qur`an dan Hadis. Bukan maslahah ‑yang selama ini dipahami oleh mereka- sebagai hujjah (dalil agama) yang berdiri sendiri dan tidak terikat dengan al-Qur`an dan hadis, dengan menjadikan akal sebagai satu-satunya patokan dalam menilai maslahah. Standarisasi nilai maslahah kepada akal akan membatalkan syari’at sebagaimana ditegaskan oleh Syathibi “Salah besar kalau akal punya otoritas melebihi nash yang berkonsekuensi syari’at boleh dibatalkan oleh akal”.[4] Karena menurutnya, Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan baik berupa tindakan, keyakinan,  dan ucapan umat manusia.

وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

Apa yang diberikan Rosul padamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah ”. (Q.S. Al-Hasyr : 7)

وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه

Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia ”. (Q.S. Al-An’am :153)

Dari kriteria di atas bisa ditarik dua pertanyaan :

Pertama : Apakah cukup maslahah sendiri bisa dijadikan dasar hukum ?

Syari’at Islam merupakan landasan yang berdasarkan nash-nash Al-Qur`an dan hadits, serta apa yang terkandung dari sumber keduanya, yang mengandung maslahah, yang menjadi kesepakatan para ulama. Oleh karena itu keliru kalau membenarkan anggapan bahwa produk hukum hanya mengacu pada kemaslahatan, tetapi harus sesuai dengan nash al-Qur`an, Hadits, qiyas & ijma’. Kecuali ijma’ yang hanya didasarkan pada maslahah yang sifatnya sementara, maka ijma’ seperti ini maslahah bisa dijadikan patokan (sesuai dengan kondisinya). Contohnya seperti tawanan kafir. Dalam hal ini imam (presiden) mempunyai otoritas dalam menentukan kebijakan -apakah dibunuh, dibebaskan, ditarik pajak atau dijadikan tawanan-,. Ketika imam menentukan satu kebijakan berdasarkan pertimbangan demi kemaslahatan, dan disaat yang lain punya kebijakan yang berbeda,  menurut Islam hal itu diangap sah.

Kedua : Bagaimana syara’ menanggapi hukum-hukum yang hanya dilandaskan pada akal, adat-istiadat dan berbagai eksperimen seperti yang disuarakan oleh sementara orang yang mengaku sebagai mujaddid atau bahkan mujtahid ?

Tidak dibenarkan, adat-istiadat, akal, dan berbagai metode eksperimen untuk menentukan maslahah. Seperti hasil eksperimen psikolog, “dengan kebebasan pergaulan dua lain jenis dalam satu komunitas, bisa memperbaiki moral dan bisa meminimalkan kecenderungan seksual”, dan dari eksperimen-eksperimen yang lain, seperti hasil eksperimen dokter “bahwa daging babi tidak mengandung penyakit dan tidak berpengaruh terhadap kesehatan jasmani dan rohani”. Kalau hasil-hasil eksperimen ini dibenarkan, maka secara otomatis syari’at Islam ditetapkan dengan hasil pemikiran dan eksperimen mereka. Penolakan ini, bukan berarti syari’at tidak menghargai sains seseorang. Tetapi maslahah yang hanya hasil eksperimen manusia tidak akan pernah lepas dari faktor pengaruh sosial, budaya dan kultur yang melingkupinya.

Allah berfirman :

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون  أهوائهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله

Maka jika mereka tidak menjawab (tanganmu), ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka) ”. (Q.S. Al-Qashash : 50).

فإن تنازعتم فى شيئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Alloh (al-Qur`an) dan rosul (Sunnahnya) ”. (Q.S. Al-Nisa’ : 59).

III. Kepedulian Syari’at Terhadap Maslahah

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa syari’at Islam menjaga terhadap kemaslahatan umat dan berdiri sebagai dasar pokok untuk memenuhi kebahagiaan yang hakiki, dengan penerapan maqosid asy syar’iyah. Lepas dari mereka yang yang menganggap bahwa maslahah merupakan unsur terpenting dalam penerapan syari’at Islam, tanpa memandang bahwa penerapan syariat sendiri bertujuan untuk pencapaian kemaslahatan. Karena sadar atau tidak sadar, menjadikan kemaslahatan sebagai unsur terpenting akan semakin menjauhkan hubungan manusia dengan syari’atnya dan menjadikan dunia sebagai satu-satunya tolak ukur.

Berikut ini kami kedepankan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa syari’at selalu menjaga kemaslahatan.

1. Al-Qur`an.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rohmat bagi semesta alam ”. (Q.S. Al-Anbiya’ : 107)

ياأيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Alloh dan seruan rosul apabila rosul menyerukan kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu ”. (QS. Al-Anfal : 24)

Dari kedua ayat di atas bisa dijelaskan :

Pertama : Nabi diutus di dunia sebagai rahmat bagi semesta alam dan pembawa risalah Islamiyah, yang di dalamnya mengandung nilai-nilai maslahah untuk kebahagiaan dunia-akhirat bagi umatnya.

Kedua : Kehidupan yang dimaksud dalam ayat di atas adalah kehidupan secara utuh yang menyangkut keselamatan dunia dan akhirat.

2. Al-Hadits :

الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لاإله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق

Iman itu lebih dari tujuh puluh bagian, yang tertinggi yaitu syahadat dan yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang dapat membahayakan di jalanan ”. (HR. Sunan Nasa’i, Abu Daud serta Ibn Majah)

Dalam Hadis di atas Rasulullah menggabungkan dua sisi sekaligus dari esensi agama yaitu :

Pertama : Sisi aqidah yang diimplementasikan dengan kalimat syahadat.

Kedua : Sisi kemaslahatan umat manusia, dengan menghilangkan sesuatu yang dapat membahayakan orang lain di jalanan sebagai contoh yang paling sederhana.

Ini sebagai bukti betapa besar dan luas perhatian syari’at tehadap maslahah yang termaktub dalam sendi-sendi agama.

Juga Hadis :

لاضرر ولاضرار

Tidak d perbolehkan melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain dan sesuatu yang membahayakan orang lain ” (HR. Ibnu Majah dan Ad Daruquthni)

Hadis ini melarang melakukan sesuatu perkara yang dapat menimbulkan mafsadah pada orang lain maupun pada diri sendiri.. Sehingga di situ maslahah dunia dan akhirat harus benar-benar terwujud dalam tatanan kehidupan umat manusia.

3. Ijma’ ulama.

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia. Oleh karena itu  syari’at menghargai kreatifitas, pengetahuan, dan kebudayaan mereka selama tidak mendatangkan mafsadah dan menelantarkan maslahah. Seperti halnya syari’at mengakui kebudayaan orang jahiliyah. Sebagai contoh, disyari’atkannya kufu dalam perkawinan, transaksi bagi hasil (qirodl)  atau sarana-sarana yang lain seperti tata bahasa, puisi yang sudah menjadi bagian dari  kehidupan sehari-hari mereka. Dari dalil di atas bisa disimpulkan bahwa syari’at berdiri sebagai dasar hukum yang selalu menjaga terhadap kemaslahatan umat. Akan tetapi bagaimana menanggapi hadis nabi:

أجرك على قدر نصبك مما قد يدل ظاهره على أن قصد المكلف إلى التشديد على نفسه فى العبادة وسائر التكالف أمر صحيح مثاب عليه

“Pahalamu menurut kesulitanmu, sebagaimana yang ditunjukkan oleh lahirnya, atas dasar bahwa kehendak orang mukallaf dengan kesungguhan dirinya dalam ibadah adalah perkara yang baik dan diberi pahala”.

Yang lebih dikenal dalam qawa’idul fiqh:

ماكان أكثر فعلا كان أكثر فضلا

“Sesuatu yang lebih banyak perbuatannya maka lebih banyak keutamaannya”.

Yang sekilas bisa dipahami ialah, bahwa nilai ibadah diukur dengan sebuah jerih payah seseorang dalam melakukannya. Kalau demikian, berarti titik tekan syari’at dalam memenuhi kemaslahahtan umat telah sia-sia dan penuh kontradiksi. Terlebih kalau jerih payah dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai  dalam melakukan ibadah. Sebelumnya perlu digaris bawahi, bahwa sesuatu dikatakan kontradiksi kalau maslahah menimbulkan mafsadah yang lebih besar atau berada dalam takaran yang sama. Tetapi kalau mafsadah yang ditimbulkan lebih kecil maka tidak bisa dikatakan kontradiksi. Begitu pula jerih payah bisa dikatakan mafsadah ketika tidak menjamin keberadaan manusia.  Tetapi ketika jerih payah mampu mengantarkan nilai-nilai kemanusiaan, maka hal ini tidak bisa dikatakan kontradiksi. Seperti halnya orang yang haus dan tidak menemukan minuman kecuali segelas khamr (minuman keras). Kalau kita menilik satu sisi bahwa khomr diharamkan dengan satu alasan memabukkan, dan di sisi lain kalau ia tidak meminumnya akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, yaitu resiko kematian, maka peran maslahah dalam hal ini penyelamatan akal tidak seimbang dengan mafsadah yang mengakibatkan resiko hilangnya nyawa. Sedangkan syara’ sendiri dalam mengaplikasikan hukum selalu menjaga terhadap kemaslahatan yang lebih penting, sehingga dalam kasus di atas tidak ada bentuk mafsadah yang ditimbulkannya.

Oleh karenanya syara’ memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan meminum khomr. Inilah yang dimaksudkan dalam al-Qur`an:

وما جعل عليكم فىالدين من حرج

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan kamu dalam agama suatu  kesempitan”. (QS. al-Haj : 78)

Dan sekali lagi kami tegaskan bahwa syari’at Islam selalu menempatkan maslahah yang diterapkan dalam maqosid  asy syar’iyah. Maka masyaqoh (kesulitan) yang didapatkan oleh orang mukallaf dalam melakukan suatu ibadah itu merupakan konsekuensi dari bentuk taklif (tuntutan) yang mana tidak bisa dipisahkan dari adanya usaha dan kesungguhan. Oleh karenanya, masyaqoh semacam ini tidak mengurangi arti maslahah dalam setiap penerapan hukum-hukum Alloh. Jadi pahala sebagai buah hasil jerih payah pada hakekatnya merupakan wasilah (sarana) untuk pemenuhan pelaksanaan ibadah (li al wasa`il hukmu al maqoshid”).

IV. PERAN MASLAHAH

Pembahasan sub ini menjadi sangat penting. Betapa tidak. Sebab, seorang mujtahid tidak akan mendapatkan hasil maksimal kecuali ia menggunakan dowabith al-maslahah (patokan maslahah) dalam menggali suatu hukum dan untuk memahami secara seksama dalil-dalil al-Qur`an atau hadis. Di sinilah letak kredibilitas seorang mujtahid dalam menentukan produk hukum yang nantinya bisa diuji dan bisa dijadikan pedoman hukum syara’. Oleh karena itu, untuk mengetahui suatu maslahah dianggap valid, maka maslahah harus memenuhi lima syarat :

  1. Maslahah harus merupakan implementasi dari maqoshid al syar’iyah. Sebab, maslahah sangat berkaitan dengan syari’at Islam, yang pada dasarnya maslahah bukan merupakan dasar hukum yang berdiri sendiri seperti halnya Qur’an, hadits, ijma’, dan qiyas. Tetapi maslahah merupakan makna kulli (makna umum), yang terepresentasi pada hukum-hukum juz’i (parsial), yang mana hukum juz’i bersumber dari Qur’an, hadits, ijma’, dan qiyas demi menjaga kemaslahatan umat di dunia dan akherat. Singkatnya, makna kulli tidak akan terwujud tanpa merujuk pada dasar-dasar hukum juz’iyah, sehingga maslahah pun pada dasarnya bersumber dari dalil syara’.

Kita kembali pada pokok pembahasan pertama yaitu maqoshid al syar’iyah yang mengandung lima prinsip pokok (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Sebagian ulama ada yang menambahkan harga diri sebagai tambahan dari lima diatas, namun yang keenam ini tidak perlu disebutkan. Sebab, sudah terwakili oleh penerapan lima prinsip pokok di atas..

Maqoshid al syar’iyah sesuai dengan tingkat kebutuhannya terbagi menjadi tiga macam :

  1. Dlaruriyat (primer), suatu kebuthan yang tidak bisa ditinggalkan untuk menjaga lima prinsip pokok di atas. Dan itu bisa terwujud dengan memenuhi elemen-elemen pokok dasarnya, dan menetapkan kaedah-kaedahnya serta menolak kerusakan yang terjadi dan yang akan terjadi. Contohnya seperti untuk menjaga eksistensi keturunan disyari’atkan nikah dan untuk melindungi keturunan dari kerusakan disyari’atkan pula sanksi hukum zina.
  2. Hajiyyat (sekunder), suatu kebutuhan yang mana tanpa pemenuhan kebutuhan tersebut maqoshid al syar’iyah sudah terpenuhi namun dalam pelaksanaannya masih mengalami kesulitan. Contoh seperti untuk menjaga keturunan disyari’atkan mahar, talak dan terpenuhinya syarat-syarat menjadi saksi atas pembuktian dakwaan zina.
  3. Tahsiniyyat (tersier), sama seperti hajiyyat. Dalam arti dengan tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut, maqosid al syar’iyah sudah terlaksana. Hanya saja kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat. Contohnya seperti untuk menjaga keselamatan jiwa disyari’atkan makan-makanan yang bergizi dan tidak berlebihan, dan untuk menjaga keturunan disyari’atkan kufu’ (seimbang).

Contoh-contoh di atas merupakan implementasi dari maqosid al syar’iyah. Jadi lima prinsip pokok pada intinya untuk merealisasikan satu tujuan pokok yaitu manusia diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah.

وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Alloh kepadamu (kebahagiaan) negeri akherat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi ”. (QS. Al-Qoshosh : 77)

Para ulama ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan lafazh nashibaka min al-dunya yaitu sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. [5]

  1. Maslahah tidak bertentangan dengan al-Qur`an

Di depan sudah kami singgung bagaimanapun bentuk maslahah haruslah tercakup dalam lingkup nash.

Lalu, seperti apakah maslahah yang dianggap bertentangan dengan nash al-Qur`an ?

  1. Maslahah semu. Maslahah yang tidak berdasarkan pada nash yang qoth’iyy atau teks yang zhahir.

Yang dimaksud dengan nash qoth’iy menurut DR. Said Romdlon al-Buthi adalah: “Teks yang sudah pasti arti yang ditujukannya (qoth’iy al-dilalah) dan sudah tidak ada kemungkinan takhsish, majaz, naskh dsb. Sebab teks (nash) dalam bentuk ini sudah tertutup bagi siapapun dan arti apapun sepeninggalan Rasulullah SAW

Sebagaimana yang dikatakan Prof. DR. Wahab al Khallaf bahwa: “qoth’iy al-dilalah adalah teks (nash) yang hanya bisa dipahami dari teksnya secara langsung dan tidak memberi peluang kemungkinan ta’wil atau arti lain,   kecuali arti yang ditunjukkan oleh teks.[6]

Berbeda dengan Muhammad Arkoun  yang mengatakan bahwa tidak ada teks yang hanya menunjukkan arti tunggal dan tidak menunjukkan kemungkinan arti lain.[7]

Contoh ayat yang qothiy al-dilalah :

وأحل الله البيع وحرم الربا

Ayat itu secara tegas membedakan antara bai’ dan riba sebagai perbandingan antara sesuatu yang halal dan haram. Sedangkan pemikiran yang berkembang di kalangan ahli ekonomi dalam abad ini, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, riba adalah sebuah keniscayaan. Analisa semacam ini tidak berdasar dan sewenang-wenang. Karena, riba sudah tidak memberi kemungkinan peluang arti lain selain pengambilan keuntungan pada salah satu pihak. Adapun yang dimaksud dari nash dhohir adalah teks (nash) yang sudah mempunyai arti literal (wadl’iyah) dan tidak menutup arti lain, selama sesuai dengan nash qoth’iy.[8] Akan tetapi, tidak begitu saja kita bisa menggunakan arti lain hanya semata-mata alasan maslahah yang berlawanan dengan arti literal (nash dhohir).[9] Jadi nash dhohir tidak mempunyai arti pasti, tergantung pada pembaca (baca: mujtahid) dalam memahaminya. Sehingga, perbedaan pendapat tidak bisa dihindari seperti ayat :

أو لامستم النساء

(QS. )[10]

Namun sejauh mana wewenang mujtahid dalam mengandaikan arti lain dalam menyikapi nash dhohir, sehingga arti-arti lain tersebut bisa diterima?

Ulama usul dalam masalah ini memberi beberapa batasan:

Pertama: arti yang dipakai harus sesuai dengan arti dasar (wadlo’).

Kedua: arti yang digunakan harus sesuai dengan adat yang berlaku.

Ketiga: atau arti yang digunakan harus sesuai dengan adat yang berlaku dizaman nabi.[11]

Ketiga syarat ini merupakan acuan untuk keabsahan sebuah ta’wil.

b. Maslahah yang mempunyai dasar nash (ashl) dengan melalui proses qiyas.

Pertentangan yang sudah disebutkan di atas merupakan pertentangan antara nash dan maslahah. Adapun pertentangan di sini adalah pertentangan maslahah sebagai fara’ (sesuatu yang diqiaskan) berlawanan dengan pokok qiyas, dan pertentangan tersebut bersifat juz’iyah seprti antara khosh-aam atau mutlaq-muqoyad. Pertentangan ini pada hakikatnya adalah pertentangan antara dua dalil syara’, yaitu antara dalil dhohir dan maslahah yang diambil dari qiyas yang memenuhi syarat-syaratnya. Bukan pertentangan antara nash al-Qur`an dengan maslahah itu sendiri.  Dalam masalah ini ta’wil sepenuhnya dikembalikan pada ijtihadnya para ulama dalam memahami dan menyikapinya. Sehingga setiap mujtahid akan berbeda satu dengan yang lain dalam mentarjih (mengunggulkan) dua dalil yang bertentangan tersebut, sesuai dengan kaidah-kaidah usul dan pandangan ijtihadanya masing-masing. Dalam hal ini imam Malik, Syafi’I dan Abu Hanifah Hanifah memberi kelonggaran untuk menta’wil nash dhohir dengan arti yang selaras dengan kebutuhan qiyas baik dengan cara takhsish (spesifikasi), idlmar (elipsis) atau cara-cara yang lain, yang mana masalah ini sudah dibahas dalam kitab-kitab ushul fikih. Misal ayat:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

(QS. …)

Secara literal ayat tersebut mencakup semua bentuk harta benda dan di saat apapun (‘am). Arti ini bertentangan dengan hukum yang memperbolehkan seseorang mengambil harta orang lain ketika dalam keadaan terpaksa. Sebagaimana kita diperbolehkan memakan bangkai dalam keadaan dlorurot. Maka arti ‘aam dari teks di atas harus ditakhsish dengan qiyas. Ini bukan berarti menghilangkan arti teks dhohir, karena bagaimanapun arti literal tetap dipertahankan selama tidak ada indikasi arti lain (qorenah) baik dari syara’, akal atau budaya.

Lalu bagaimana menanggapi fikih Umar ra. ?

Munculnya permasalahan ini bermula dari apa yang dimunculkan Najmuddin al-Thufi dan kelompok yang sepaham dengannya. Ia mengatakan bahwa maslahah merupakan dalil syara’ yang sejajar dengan nash bahkan terkadang maslahah lebih diunggulkan dari pada nash, dengan merujuk dari beberapa ijtihadnya Umar r.a sebagai dasar pijakan dari ijtihad mereka.

DR. Musthofa Zaid mengatakan: “Sesungguhnya dalam sejarah para sahabat tidak ditemukan suatu produk hukum yang hanya didasarkan pada maslahah semata. Akan tetapi, hal ini -menurut Musthofa- tidak menjadikan patokan bagi Umar, bahkan Umar sendiri dalam penggalian hukum sudah berani menerjang rambu-rambu nash yang ada. Antara lain, Umar telah membuat kebijakan dengan mengatakan talak satu sama dengan talak tiga, juga dalam masalah diperbolehkannya mengqishosh kelompok yang secara bersama-sama membunuh seseorang. Juga dalam masalah tidak diberlakukannya hukum qishosh bagi pencuri pada situasi kelaparan (muja’ah), dengan alasan bahwa menjaga jiwa harus didahulukan daripada menjaga harta. Padahal ayat-ayat yang menerangkan qishosh bagi pencuri sudah jelas.[12] Sehingga dalam hal ini prof. DR. Ali Hasbullah mengkritisi Umar dengan mengatakan bahwa Umar telah melanggar aturan nash yang telah ada.[13] Senada dengan Ali Hasbulloh, Ahmad Amin juga mengatakan bahwa Umar telah menggunakan akal melebihi batas kewenangannya, karena Umar telah mendefiniskan Al Qur`an dan hadits ditujukan untuk pencapaian maslahah, sebagai modal keberanian Umar untuk hanya mengacu pada maslahah saja atau memahami Qur`an dengan mengambil substansinya saja.[14]

Kritik-kritik yang dialamatkan pada Umar sangat keliru. Umar tidak sebagaimana yang mereka tuduhkan. Sebab fakta yang ada menunjukkan bahwa Umar dalam menentukan hukum-hukum Allah sangat hati-hati dan dalam mengkaji dalil-dalil al-Qur`an tidak keluar dari ketetapan nash. Di kalangan para sahabat Umar adalah sosok yang sangat ahli dalam meneliti dan memahami nash dibanding sahabat nabi lainnya. Sangatlah keliru dan tidak etis menuduh seorang sahabat nabi dalam mengkaji nash-nash Al Qur’an telah keluar dari apa yang telah disyari’atkan nabi dan yang dipraktikkan sahabat-sahabat yang lainnya.

Imam Syafi’I mengatakan, ketika Umar membuat sebuah keputusan datanglah Dlohak ibn Sufyan memberi kabar bahwa apa yang ia putuskan bertentangan dengan keputusan nabi. Lalu apa yang dilakukan Umar saat itu?. Umar tidak langsung percaya begitu saja, akan tetapi ia sowan kepada rasul SAW untuk mengklarifikasi apa yang dikatakan Dlohak. Setelah tahu dan mendengar langsung dari nabi, Umar berkata: “Sesungguhnya keputusanku hanya menurut penilaian pribadiku”.[15] Sikap ini menunjukkan betapa Umar sangat berhati-hati dalam menerima kalau kabar tersebut bukan dari nabi.

Berikut ini kami sebutkan beberapa kebijakan Umar yang dianggap kontroversial:

  1. Tidak dilaksanakannya potong tangan bagi pencuri pada saat kelaparan, yang menurut mereka keluar dari ayat:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزآء بما كسبا نكالا من الله

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Alloh”. (Q.S. Al-Ma’idah : 38)

Tuduhan ini tidak berdasar, karena ayat di situ bersifat ‘aam (umum) dan membutuhkan takhsish (spesifikasi). Seperti banyak dan tempat barang yang dicuri, dan tidak adanya syubhad (ketidak jelasan status barang yang dicuri, sebab ada kemungkinan pencurinya masih mempunyai hak), yang mana ketentuan-ketentuan ini bisa dirujuk pada hadits nabi. Seperti hadis :

إدرأوا الحدود بالشبهات

Janganlah berlakukan had-had karena disebabkan adanya syubhad ”. (HR. Ibnu Abbas ra.)

Juga hadis yang diriwayatkan A’isyah r.a. :

إدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله ، فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة

Janganlah berlakukan had-had dari orang-orang muslim selama engkau kuasa untuk menolaknya, kemudian jika apabila engkau menemukan jalan keluar terhadap orang muslim, maka lepaskanlah jalannya, sesungguhnya imam ketika salah dalam membuat kebijakan dengan memberikan ampunan, itu lebih baik dari pada salah dalam memberikan hukuman ”.(HR. Al Thirmidzi dan Ahmad bin Hanbal)

Kedua hadis ini merupakan takhsish dari ayat-ayat yang menerangkan had, termasuk di dalamnya had bagi pencuri. Tidak ada satupun ulama yang mengingkari keberadaan had mencuri ini gugur ketika di situ ada bentuk syubhad. Cuma yang menjadi khilaf (perbedaan pendapat) adalah interpretasi hakikat syubhat itu sendiri. Keputusan Umar (penggugurn had) di sini dalam rangka mengaplikasikan Hadits nabi di atas, yaitu gugurnya had bagi seorang pencuri ketika barang yang dicuri masih berstatus syubhad. Seperti seorang istri yang mengambil harta suaminya atau seorang yang mencuri dalam keadaan terpaksa untuk memenuhi kebutuhannya. Dan sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa hakikat syubhad adalah masalah ijtihadiyah bukan merupakan ketentuan nash al-Qur`an.

  1. Keputusan Umar atas pelaksanaan qishosh terhadap suatu kelompok yang telah membunuh satu orang.

Menurut mereka, keputusan Umar dalam masalah ini juga melenceng dari ayat Qur`an:

الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى

“Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita”.(Q.S. Al-Baqarah : 178)

وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (attaurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka (pun) ada qishoshnya”.(QS. Al-Ma`idah:45)

Perlu digaris bawahi keberadaan hukum qishosh merupakan manifestasi dari maslahah yang berupa menjaga jiwa. Dan kedua ayat di atas bukanlah merupakan nash yang menerangkan hukum qishosh terhadap kelompok yang telah membunuh satu orang. Akan tetapi kedua ayat tersebut hanya menjelaskan tentang hukum qishosh diberlakukan ketika pembunuhan dilakukan oleh orang merdeka yang membunuh orang merdeka lainnya. Pembunuhan disini merupakan ‘illat (alasan) diberlakukannya qishosh, dan illat ini ditunjukkan oleh partikel ba’ yang punya makna sebab. Harus diketahui bahwa arti dari membunuh yaitu suatu upaya yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa. Sedang pembunuhan yang dilakukan oleh masing-masing individu dari kelompok tersebut bisa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.[16] Jadi cukup jelas bahwa ayat qishosh di atas menunjukkan bahwa pengeroyokan terhadap seseorang yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa akan dihukum qishosh, berdasarkan nash (baca: ‘illat). Dan ‘illat tersebut -seperti yang disepakati oleh ulama- sudah benar-benar terwujud pada masing-masing pelaku. Kalau begitu, bagaimana mungkin Umar menyimpang dari nash al-Qur`an?

  1. Maslahah tidak bertentangan dengan hadis nabi

Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur`an tidak bertentangan  dengan Al-Qur`an. Sebab Hadits sendiri berfungsi sebagai penjelas Al-Qur`an serta sebagai tauladan kepada umat manusia, ayat Qur`an:

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله

“Katakanlah:”Jika kamu (benar-benar) mencintai Alloh, ikutilah aku, niscaya Alloh mengasihimu”.(Q.S. Ali Imrn : 31)

Hanya saja yang perlu dicatat, sampai sejauh mana hadits bisa diterima ? Karena sangat berpengaruh sekali pada pembahasan maslahah ini. Sehingga tidak bertentangan dengan Hadits. Al-Buthi dalam kitabnya Dlowabith al-Maslahah mengatakan: “Hadits bisa dijadikan hujjah (pedoman hukum) jika sanad (sumber) hadis tersebut mutawatir, atau hadis ahad akan tetapi harus dengan syarat-syarat tertentu. Karena sifatnya hadis ahad sendiri masih dhonny (membutuhkan klarifikasi dan kajian ulang), yang sudah bisa dijadikan sumber hukum ketika sudah sampai pada tarap qoth’iyyyah al-tsubuth.[17] Seperti menyikapinya Umar pada hadis di atas[18] yang menunjukkan bahwa hadis ahad tidak begitu saja diterima, akan tetapi harus ditinjau kembali sumber-sumbernya. Sebagaimana dikatakan Syafi’I ketika mengomentarai sikap Umar bahwa tidak dibenarkannya seorang pemimpin agama dan bagi cendekiawan muslim menerima Hadits ahad begitu saja.[19] Begitu pula sikap yang diambil A’isyah ketika menerima hadis Ibn Umar tentang masalah disiksanya mayit akibat tangisan keluarganya.

أخرجه فى التيسير عن الستة إلا أبى داود بلفظ “إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه” وأخرجه ابن حجر فى التلخيص الخبير بلفظ “ببكاء أهله عليه” وقال هذا حديث متفق عليه

Dalam kitab Taisir yang bersumber dari ulama sittah kecuali Abu Dawud dengan ungkapan “bahwa mayit disiksa sebab tangisan orang yang masih hidup”, Ibn Hajar dalam kitab Talkhish al-Khabir dengan ungkapan “ sebab tangisan keluarganya ” dan mengatakan bahwa Hadits ini muttafaq alaih ”.

Karena menurut ijtihad A’isyah, hadits di atas bertolak belakang dengan ayat al-Qur`an :

ولا تزر وازرة وزر أخرى

Bukan berarti A’isyah menolak hadis ahad. Akan tetapi ketika ada pertentangan antara nash al-Qur`an dengan Hadits Ahad maka nash al-Qur`an-lah yang harus didahulukan. Sebagian intelektual Islam -termasuk Prof. DR. Ali Hasbullah-  mengatakan, ketika maslahah bertentangan dengan nash atau qiyas maka, pertentangan seperti ini membuka ruang untuk dikaji. Lebih jauh lagi Prof. Dr. Ali Hasbullah mengatakan: “Ketika saya menelaah kembali berbagai masalah-masalah fur’uiyah telah aku temukan maslahah berlawanan dengan nash dan Hadits. Seperti ijtihadnya imam Hanafiyah atas tidak diberlakukannya taghrib (pengasingan) dalam had zina, dengan alasan menjaga agama, bertentangan dengan hadits nabi:

البكر بالبكر جلد مائة وتغرب عام

orang merdeka yang telah berbuat zina terhadap orang merdeka lainnya di jild seratus kali dan di asingkan setahun ”.

Begitu juga pendapat jumhur ulama yang memperbolehkan pemberian yang tidak sama oleh orang tua terhadap anak-anaknya, serta kebolehan mengambil duri di tanah suci yang bisa mengancam jiwa orang. Sedangkan hadits nabi jelas melarang perbuatan-perbuatan di atas.[20]

Imam madzahib al-arba’ah sepakat bahwa ketika nash syara’ mengatakan seperti itu maka bagaimanapun bentuk maslahah ditolak, sehingga yang dituduhkan oleh Prof. Dr. Ali Hasbulloh sangat tidak tepat. Para ulama dari madzhab Hanafi dalam mencetuskan hukum tidak dilaksanakannya taghrib karena berpijak dari ayat al-Qur`an :

فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

”Maka jilidlah masing-masing dari mereka berdua dengan seratus jilid”.(

Dengan alasan dera sudah mewakili had zina dan kalau ditambah taghrib berarti jilid adalah ‘bagian’ dari had zina demikian pula taghrib.[21]

Kalau para ulma dari madzhab Hanafi memakai kaidah :

إن الزيادة على النص نسخ

sesungguhnya menambahi nash itu menasekh

Sehingga kalau taghrib bagian dari had zina, sama saja menasikh mutawatir dengan Hadits ahad dan itu tidak diperbolehkan dalam madzhab Hanafiyah. Karena itu taghrib haruslah bagian dari ta’zir yang mana ta’zir sendiri sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan imam sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul.

Juga dasar ulama yang memeprbolehkan mengambil duri di tanah suci yang bisa mengancam jiwa seseorang dengan mengqiyaskan pada hadits riwayat A’isyah :

خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن فى الحل والحرم : الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور (متفق عليه)

Adalah lima dari beberapa hewan yang semuanya merusak, yang kesemuanya boleh di bunuh baik di tanah suci maupun di luar tanah suci yaitu : burung gagak, rajawali, kalajengking, tikus dan anjing buas”.(Hadits Muttafaq Alaih)

Dalam hadis ini nabi memerintahkan untuk membunuh hewan-hewan tersebut dimanapun berada, karena hewan-hewan ini bisa mengancam jiwa manusia. Begitu pula duri yang juga bisa mengancam jiwa manusia. Jadi fungsi qiyas di sini ialah mentakhsish hadits:

لاينفر صيدها ولا يختلى شوكها

tidak di perbolehkan menakut-nakuti hewan buruan-nya (makkah) dan juga tidak di perbolehkan mengambil duri-nya (makkah)”.(Hadits muttafaq ‘Alaih)

Serta ijtihad-ijtihad yang lain yang telah dilakukan ulama, semuanya berlandaskan nash-nash al-Qur`an tidak hanya berpatokan pada maslahah semata

  1. Maslahah tidak bertentangan dengan qiyas (analogi)

Tidak semua dalil al-Qur`an atau hadis qoth’iyyaud dilalah dan tidak semua permasalahan yang ada tertuangkan langsung dalam teks al-Qur`an dan hadits. Banyak permasalahan di sekitar kita yang semakin hari semakin komplek dan berkembang, meskipun semuanya telah diatur oleh al-Qur`an dan Hadits namun dalil-dalil yang ada masih membutuhkan penggalian. Dan untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas syari’at meletakkan dasar-dasar dan kriteria-kriteria umum yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid untuk menggali dalil-dalil al-Qur`an dan Hadits. Mereka yang disebut al-Qur`an:

والراسخون فى العلم

Artinya :”orang-orang yang

Yaitu orang-orang yang mampu menggali hukum dengan mengqiyaskan suatu hukum yang sudah mempunyai nash (al-Qur`an dan Hadits) dengan perantaraan ‘illat hukum. Inilah yang disebut sebagai qiyas. Jadi hukum-hukum yang ada pada qiyas tidak lepas dari dasar hukum (al-Qur`an dan Hadits).

Prof. Dr. Sa’id Romdlon Al-Buthi dalam Dlowabith al-Maslahah menyebutkan kriteria ‘illat untuk dijadikan dasar qiyas:

  1. Illat yang ada pada maqis (far’u) termasuk ‘illat yang ada pada ashl (maqis alaih)
  2. Illat yang ada pada maqisalaih harus benar-benar terwujud dalam maqis
  3. Illat yang ada pada maqis tidak menjadikan rusaknya hukum asal.
  4. Illat yang ada pada maqis harus mempunyai sifat yang jelas dan dipertimbangkan oleh syara’.[22]

Meskipun kriteria ‘illat ini cukup ketat namun tidak menutup kemungkinan ulama berbeda pendapat dalam memahami ‘illat. Karena ‘illat sendiri ada yang kuat dan ada yang lemah.

Seperti melihat dansa yang diminati oleh banyak orang dengan alasan menghibur hati (tasliyah al-nafs), yang mana ‘illat ini disamakan dengan apa yang pernah dilakukan A’isyah ketika melihat dansanya orang Habasyi dengan seizin nabi. Namun di satu sisi melihat dansa tersebut terdapat ‘illat lain, yaitu terjadinya percampuran lain jenis dan terbuknya aurat yang mana ‘illat ini sudah ditegaskan dalam al-Qur`an:

ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها

Artinya :”

Maka ‘illat menonton dansa di sini tidak bisa diqiyaskan dengan melihatnya A’isyah pada dansanya orang Habasyi, dikarenakan ‘illat menonton dansa ini terdapat fariq (perbedaan) yang berupa fitnah (perkara yang bisa menyebabkan dosa) . Sedangkan melihatnya A’isyah pada dansanya orang Habasyah tidak terdapat fitnah sama sekali. Sementara ‘illat fitnah di sini sangat berpengaruh pada penonton. Maka melihat dansa hukumnya tidak boleh karena terdapat fitnah.

Jadi hubungan qiyas dan mashlahah merupakan hubungan yang sangat erat. Dikarenakan dalil yang ada pada qiyas juga termasuk dalil bagi maslahah. Cuma dalil qiyas mempunyai satu poin tambahan yaitu punya kesamaan ‘illat langsung pada nash. Dan sudah barang tentu maslahah harus disesuaikan dengan qiyas. Masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dianggap maslahah, akan tetapi tidak sesuai dengan qiyas. Di antaranya minuman bir yang sering dikonsmusi oleh orang sekarang. Kebanyakan peminum bir percaya bahwa minum bir banyak manfaatnya; di antaranya bisa menghangatkan badan dan menggemukkan badan. Akan tetapi di sisi lain bir mempunyai bahan yang memabukkan yang mana, sifat ini persis sama dengan sifat yang ada pada khomr.

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان

Maka minum bir hukumnya haram, karena bir mempunyai ‘illat yang persis-sama dengan khomr (memabukkan)

V. Maslahah Tidak Boleh Bertentangan Dengan Maslahah Lainnya Yang Lebih Penting Atau Maslahah Yang Sejajar Dengannya

Semua maslahah mempunyai nilai yang berbeda-beda tergantung takarannya masing-masing. Untuk mengetahui takaran tersebut Prof. Dr. Sa’id Romdlon al-Buthi menentukan tiga unsur pokok yang perlu diperhatikan:

  1. Dari sisi maslahah itu sendiri dan urutan prioritasnya
  2. Dari sisi cakupannya
  3. Dari sisi hasilnya.[23]

Ketiga tahapan ini bisa terealisasikan melalui penerapan lima unsur pokok yang tertuang dalam maqoshid al-syar’iyah dan ditambah urutan prioritas, dloruriyyat, hajiyyat, tahsinat. Untuk lebih jelasnya kita ambil contoh diwajibkannya jihad demi menjaga agama. Jika dua masalah yang sama bertentangan dalam dua kebutuhan, semisal keduanya sama-sama dloruri, sedangkan kebutuhannya berbeda yaitu menjaga agama dan menjaga akal. Maka bagi seorang mujtahid harus mendaulukan kepentingan menjaga agama. Tetapi kalau pertentangan tersebut sama-sama dloruri yang untuk menjaga satu kebutuhan. Contohnya seperti menjaga agama maka seorang mujtahid harus melihat maslahah pada tingkat yang kedua yaitu sisi kadar jangkauannya. Dalam arti nilai maslahah yang lebih besar harus didahulukan. Dengan mengetahui kriteria ‘illat maslahah ini seorang mujtahid akan lebih leluasa mengetahui tuntutan-tuntutan syari’at dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi.

VI. Maslahah Mursalah

A. Definisi maslahah mursalah.

Maslahah mursalah atau yang sering disebut istishlah إستصلاح secara bahasa artinya “terlepas” atau “bebas” dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.

Ada beberapa definisi yang beragam tentang maslahah mursalah ini, namun masing-masing memiliki kedekatan pengertiannya. Diantaranya seperti :

ما لم يشهد له من الشرع باالبطلان ولابالاعتبار نص معين

Maslahah yang tidak ada bukti dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang mempertimbangkannya.

المناسب الذى لايعلم أن  الشارع الغاه أو اعتبره

Maslahah yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau mempertimbangkannya

. ما لم يشهد له إبطال ولا اعتبار معين

Maslahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalaknnya juga tidak ada yang mempertimbangkannya.

Dan masih banyak lagi definisi-definisi tentang maslahah mursalah, namun pengertiannya hampir sama. Sehingga bisa ditarik kesimpulan tentang hakikat dari maslahah mursalah tersebut sebagai berikut :

  1. Maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi umat manusia
  2. Apa yang dinilai maslahah harus selaras dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.
  3. Apa yang dinilai maslahah mursalah tersebut tidak ada petunjuk syara’ yang mengakuinya atau menolaknya.[24]

B. Maslahah Mursalah Sebagai Metode Ijtihad.

Penggunaan maslahah mursalah sebagai metode ijtihad terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama ahli fiqih, karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya maslahah itu oleh syari’, baik langsung atau tidak langsung sebagaimana definisi-definisi diatas. Mereka terbagi menjadi dua kelompok.

Kelompok yang menggunakan maslahah mursalah seperti Malikiyah dan Hanabilah tidaklah menggunakannya tanpa syarat, tetapi harus memenuhi beberapa syarat. Dan yang menjadi syarat umum adalah bahwa maslahah mursalah itu hanya digunakan pada saat tidak ditemukan nash sebagai rujukan.

Adapun syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi antara lain :

  1. Maslahah mursalah haruslah merupakan maslahah yang hakiki dan bersifat umum. Artinya dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul- betul mendatangkan manfaat bagi umat manusia dan menghindarkan kemudharatan.
  2. Apa yang dinilai akal sebagai suatu maslahah yang hakiki, harus sejalan dengan maksud dan tujuan syari’ dalam menetapkan suatu hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.
  3. Apa yang dinilai sebagai maslahah tidak berbenturan dengan dalil-dalil syara’ baik Al Qur’an hadis maupun ijma’ ulama.
  4. Maslahah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan yang seandainya suatu problem tidak diselesakan dengan maslahah ini, maka umat manusia akan berada dalam kesempitan hidup.

Persyaratan-persyaratan diatas terlihat bahwa ulama yang menggunakan maslahah mursalah dalam berijtihad sangat hati-hati, karena bagaimanapun menetapkan apa yang dilakukannya tidak ditemukan petunjuk hukum (dalil khusus), sehingga dalam menggunakannya mereka beralasan sebagai berikut :

  1. Adanya takrir (pengakuan) dari nabi atas penjelasan Mua’dz  bin Jabal yang akan menggunakan ijtihad bi al ro’yi bila tidak menemukan ayat Al Qur’an atau sunah nabi untuk menjawab sebuah kasus hukum. Penggunaan ijtihad ini mengacu pada penggunaan daya nalar atau sesuatu yang dinilai maslahah dan nabi sendiri waktu itu tidak mengharuskan untuk mencari nash.
  2. Adanya praktik di kalangan sahabat nabi tentang penggunaan maslahah mursalah sebagai suatu kadaan yang sudah diterima dan tidak diperdebatkan, seperti pengangkatan Abu Bakar sebagai kholifah, penyatuan bacaan Al Qur’an pada masa Ustman dan lain sebagainya. Bahkan terkesan maslahah yang digunakan para sahabat berlainan dari dalil nash yang ada, seperti memerangi orang yang tidak mau membayara zakat pada waktu kholifah Abu Bakar dan keputusan Umar tidak memberikan zakat untuk muallaf qulubuhum (orang-orang yang masih lemah imannya).
  3. Suatu maslahah bila sudah jelas kemaslahatannya dan telah sejalan dengan tujuan hukum syara’ maka  berarti sudah memenuhi tujuan syara’, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya, sebaliknya bila tidak digunakan untuk menetapkan hukum berarti menelantarkan tujuan yang dimaksud syara’.
  4. Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode maslahah mursalah maka akan menempatkan umat dalam kesulitan, sedangkan Alloh menghendaki kemudahan untuk hambanya dan menghindari kesulitan seperti ditegaskan dalam surat Al Baqarah : Q.S 2. 185).

Kelompok ulama yang menolak maslahah mursalah sebagai metode ijtihad seperti Syafi’iyyah dan Hanafiyah beralasan sebagai berikut :

  1. Bila suatu maslahah ada petunjuk syara’ yang membenarkannya atau mu’tabaroh maka ia termasuka dalam keumuman kiyas, seandainya tidak ada petunjuk yang membenarkannya maka ia  tidak mungkin disebut maslahah, mengamalkan sesuatu diluar petunjuk Al Qur’an dan sunah nabi berarti mengakui akan kurang lengkapnya kedua sumber hukum ini. Sedangkan Al Qur’an dan sunah nabi menyatakan bahwa Al Qur’an dan sunah telah sempurna dan lengkap.
  2. Menggunakan maslahah yang tidak mendapatkan pengakuan dari nash akan membawa pada penetapan hukum yang berlandaskan pada kehendak dan kemauan manusia. Cara seperti ini tidak lazim dalam prinsip-prinsip Islam.
  3. Menggunakan maslahah maslahah dalam ijtihad tanpa berpegang pada nash akan memunculkan sikap bebas dalam menentukan hukum yang dapat mengakibatkan kesewenang-wenangan dan kedhaliman atas nama maslahah.
  4. Seandainya dibolehkan berijtihad bdengan maslahah yang tidak mendapatkan dukungan dari nash, maka akan memberi peluang perubahan suatu hukum sesuai dengan perubahan ruang dan waktu. Akibatnya,  juga bisa berubah antara orang yang satu dengan orang yang lain.[25]

Bila diteliti secara seksama, perbedaan pendapat yang menerima atau yang menolak tampaknya tidak ada perbedaan secara prinsip karena kelompok yang menerima ternyata tidak menerima secara mutlak bahkan dengan menerapkan persyaratan yang ketat, begitu pula kelompok yang menolaknya, ternyata lebih didasarkan pada kekhawatiran adanya kekeliruan jika menetapkan hukum dengan sekehendak hati dan berdasarkan hawa nafsu. Jadi pada prinsipnya perbedaan yang ada tidak sampai memberikan pengaruh pada tingkat praktik.

Persoalan yang harus dihadapi umat Islam membutuhkan jawaban kepastian hukum yang tidak semuanya bisa ditemukan secara langsung dalam Al Qur’an, hadis, dan ijma’. Sehingga paling tidak dalam kasus tertentu maslahah mursalah bisa dijadikan suatu alternatif untuk menjawabnya.

VII. Penutup

Dari gambaran kriteria maslahah di atas kiranya bisa disimpulkan:

  1. al-Qur`an dan Hadits tidak boleh ditakhsish atau diqoyidi hanya dengan alasan maslahah semata. Sebab teks al-Qur`an hanya boleh ditakhsish atau diqoyidi dengan teks al-Qur`an yang lain atau dengan Hadits. Begitu juga sebaliknya.
  2. Hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Qur`an-Hadits atau qiyas yang bersumber dari keduanya tidak bisa dirubah. Karena jika hukum-hukum tersebut bisa dirubah dengan alasan sudah tidak relevan dengan kondisi zaman dan diasumsikan sudah tdak menjamin kemaslahatan umat manusia maka yang terjadi hukum-hukum syari’at menjadi sesuatu yang cair dan tinggal namanya saja seiring dengan perjalanan ruang dan waktu.

Oleh karena itu standar maslahah tidak mengikuti kondisi sosial-budaya dan hasil eksperimen-eksperimen para ilmuwan tetapi harus dikembalikan pada al-Qur`an dan Hadits. Sehingga jika maslahah tidak dikembalikan pada kedua sumber di atas maka merupakan maslahah semu yang tidak bisa dijadikan pakem (metode ijtihad) untuk menghasilkan produk-produk hukum.


[1] Epicurus (341 SM.-271 M.) filosof Yunani, kemudian pemikiran ini diadopsi oleh filosof modern, seperti Thomas Hobbes (1588-1679 M.)

[2] Seperti halnya pendapat Zenon (270-342) filosof Yunani, ia hidup satu masa dengan Epicurus kemudian teori ini dikembangkan oleh filosof modern termasuk Immanuel Kant (1724-1804 M.)

[3] John Stuart Mill (1806-1873) Pakar filsafat etika, termasuk di dalamnya Jeremy Bentham (Inggris) dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778).

[4] Asy-Syatibi “ Al Muwafaqot “ vol. 1/87 &  88

[5] lihat tafsir al-Thobari, al-Baghowi dan Abu Su’ud

[6] Prof. DR. Wahab al Khallaf “Ilmu usul figh” (Kuwait : Daar al kuwaitiyyah,1968) hal. 35

[7] Muhammad Arkoun  “Algeria”, dalam shireen I. Hunter (ed), The Politics of Islam Revivalism, hal. 182-183.

[8] Lihat Al Azmiri “ Al Mar’ah “ vol. 1/397

[9] Lihat Al Tajuddin Al Subki “ Jam’ul Jawami’ “ vol. 2/391 cet. Al Halabi

[10] Ulama Syafi’iyah dalam menyikapi lafal al-mulamasah diberi arti literal (memegang) dan Hanafi memberi lafal majaz (qiasan) yang mempunyai arti hubungan badan.

[11] Al Ghozali “ Al Mustashfa “ vol. 1/165

[12] DR. Mustofa Zaid “ Al Maslahah fil Syari’ah al Islamiy “ hal. 31

[13] Prof. Ali Hasbulloh “ Usul Tasyri’ Al Islami “ hal. 156

[14] Ahmad Amin “ Fajrul Islam “ hal. 238

[15] Lihat Imam Syafi’i “ikhtilaf al-Hadits hal. 19-20, Hamisy “Al-Umm”, vol. VII, juga “Al-Risalah”, hal. 426

[16] Al-Romli, “Nihayatul Muhtaj”, vol VII, hal. 14-15

[17] Dr. Said Romadlon al Buthy “ Dlowabitul maslahah “ hal. 164 cet. Muassasah al risalah /1982 M.

[18] Lihat hadist riwayat Dlohaq bin Sofyan

[19] Imam Syafi’I “ Al Risalah “ hal. 435

[20] Prof. DR. Ali Hasbulloh “usul al-Tasyri’ al-Islami”, hal. 155-156

[21] al-Syarakhsi “Al-Mabsuth”, vol IX, hal. 44

[22] Dr. Said Romadlon al Buthy “ Dlowabitul maslahah “ hal. 219-220 cet. Muassasah al risalah /1982 M

[23] Ibid hal. 249

[24] DR. Wahbah al Zuhaily “Usul figh al islami” vol.II/799.

[25] Abu Zahroh “Usul figh” hal. 280-282.