Maslahah dalam Islam


OLEH: Muhammadun Aslam

Takaran maslahah tidak didasarkan pada penilaian akal manusia yang bersifat relatif-subyektif dan dibatasi ruang dan waktu tetapi harus sesuai petunjuk syara’ yang mencakup kepentingan dunia dan akherat. Serta tidak terbatas pada rasa enak atau tidak enak dalam artian fisik tetapi juga dalam artian mental-spiritual.

Dewasa ini umat Islam sedang mengalami invasi (serangan) dari segala penjuru. Dari fitnah politik, issu terorisme, sampai serangan yang bersifat intelektual. Semuanya tersusun secara rapi dan sistematis, sehingga umat Islam tidak begitu merasakan adanya serangan ini. Berbagai alasan digunakan untuk menutup-nutupi berbagai aksi semacam ini, dari mulai stabilitas ekonomi, kemanan global, bantuan kemanusiaan, pembelaan kaum lemah dan lain sebagainya.

Dan yang paling berbahaya dan harus diwaspadai oleh umat Islam adalah gerakan pemurtadan besar-besaran melalui pendangkalan akidah dan pengkaburan ajaran-ajaran agama yang semakin hari semakin gencar dihembuskan oleh mereka. Sebab, untuk meloloskan skenario ini mereka dibantu oleh agen-agen mereka yang nota bene adalah putera-puteri Islam, yang dengan sadar atau tidak sadar mereka masuk di dalamnya. Dalam melakukan aksi  ini mereka menggunakan teori vaksinasi (menyuntikkan bibit penyakit yang sama kedalam tubuh). Yaitu untuk mendangkalkan akidah umat Islam mereka menggunakan ajaran-ajaran agama pula.

Dengan alasan reaktualisasi dan reinterpretasi mereka mengaburkan ajaran-ajaran syariat yang sebenarnya sudah jelas dan  tidak perlu diperdebatkan. Ajaran-ajaran yang sudah final,  dikaji kembali oleh mereka yang mengaku sebagai pembaharu Islam, dengan alasan bahwa ajaran tersebut sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan semangat ajaran Islam yang bertujuan menjaga lima prinsip pokok atau yang lebih dikenal dengan istilah maqhosid al syariyyah (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Karena pada dasarnya, syariat diberlakukan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia. Intinya menurut mereka semua syariat yang tidak menjamin kemaslahatan umat manusia harus dirubah.

Risalah singkat ini mencoba menjlentrehkan sedikit tentang seputar maslahah dan batasan-batasannya. Untuk menambah khazanah keilmuan ditanah air kita dan dijadikan lentera dalam kehidupan sehari-hari.

I. Definisi Maslahah

Secara bahasa, maslahah adalah bentuk masdar dari madli sholaha dan bentuk tunggal dari jama’ masholeh yang artinya sama dengan manfaat. Oleh karenanya, segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat bisa disebut maslahah.

Maslahah menurut istilah ulama bisa didefinisikan sebagai berikut :

  • Manfaat yang ditujukan kepada umat manusia oleh syari’ untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sesuai ranking.
  • Menurut pengertian al-Rozi, maslahah adalah manfaat yang menghasilkan kenikmatan atau untuk menolak bahaya.

Pengertian ini bertentangan dengan pengertian sebagaian filosof. Menurut mereka, maslahah adalah sebuah manfaat untuk menuju kenikmatan, atau menolak bahaya di dunia semata. Sebab, segala sesuatu di muka bumi ini baik berupa kebajikan atau kejehatan tergantung pada kesepakatan bersama umat manusia. Karena memandang manusia sebagai subjek yang bisa menentukan standar nilai perbuatan mereka (baik/jelek). Epicurus [1] mengatakan: “maslahah itu bersifat relatif dan subjektif, tergantung individu seseorang, tanpa memandang dampak yang ditimbulkan”. Pola pikir seperti ini berpengaruh kuat pada masyarakat Eropa, sehingga melahirkan ide-ide seperti: HAM, persamaan hak, dan lain-lain. Mereka berasumsi bahwa akal manusia tidak perlu lagi sesuatu yang lain (agama) dalam menentukan maslahah.[2]

Yang pasti, pertimbangan maslahah dan mafsadah dikembalikan pada syari’at bukan pada pertimbangan pengalaman atau budaya umat manusia. Sebab, syari’at telah menetapkan maslahah dengan menerapkan lima prinsip pokok di atas. Oleh karena itu setiap yang dianggap maslahah namun bertentangan dengan nash-nash atau dalil qoth’iy, tidak bisa disebut sebagai maslahah atau bahkan berlawanan dengan yang dikehendaki oleh Syari’.

II. Cakupan Maslahah

Maslahah dalam tinjauan syari’at Islam mempunyai beberapa kriteria :

A. Maslahah harus mencakup dan bertumpu pada kepentingan dunia dan akhirat. Karena, kehidupan akhirat ‑sebagaimana risalah para nabi dan rasul‑ merupakan kelanjutan dari pada kehidupan dunia. Oleh karena itu relasi keduanya tidak bisa dipilah-pilah.

وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Alloh kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat ”. (Q.S. Al-Qashash : 77)

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا

Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mu’min, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik ”. (Q.S. Al-Isra’ : 19).

Allah memerintahkan kita untuk menjadikan kehidupan dunia sebagai wasilah (jembatan) untuk menuju kebahagiaan akhirat dengan menerima syari’at secara kaffah (total).

Pengertian seperti ini bertolak belakang dengan pengertian sebagian kaum filosof yang mengartikan maslahah hanya bertumpu pada sebatas kehidupan dunia dengan mengabaikan kehidupan yang kekal (baca: akhirat). Lebih jauh mereka mengatakan “Kehidupan akhirat dipandang absurd dan tidak pernah ada ”.

B. Nilai maslahah tidak hanya terbatas pada sisi material (jasmani) semata, tetapi harus juga mengandung nilai-nilai spiritual (rohani).

Menurut John Stuart Mill [3] semua maslahah hanya kembali pada satu sisi yang disebut dengan ladzah al-hissi (kesenangan materi). Artinya, bisa disebut maslahah ketika kebutuhan jasmani terpenuhi, dan tidak bisa disebut maslahah kalau tidak berupa kesenangan materi.

Pendapat ini mereduksi nilai kemanusiaan. Sebab, fitrah manusia cenderung mengajak terhadap nilai-nilai spiritual yang diimplimentasikan dalam bentuk ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT.

فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Alloh); yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Alloh. (itulah agama) yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahkui ”. (Q.S. Al-Ruum : 30)

Juga Hadis qudsi yang di sabdakan Rasulallah SAW:

إنى خلقت عبادى حنفاء كلهم ثم أتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأمرتهم أن يشركوا بى مالم أنزل به سلطانا

sesunggunya Aku (Allah) telah menjadikan hamba-hamba-Ku lurus semuanya, kemudian datanglah syetan kepadanya, lalu ia (syetan) memalingkan dari agamanya dan ia mengharamkan terhadapnya apa yang Aku halalkan serta ia menyuruhnya untuk menyekutukan-Ku atas apa yang Aku tidak berikan kepadanya suatu kekuasaan “ (HR. Muslim).

C. Maslahah yang ditetapkan syari’at harus menjadi pijakan bagi maslahah lainnya (baca: tidak ditetapkan syari’at).

Semua maslahah harus mengacu pada norma agama yang telah digariskan al-Qur`an dan Hadis. Bukan maslahah ‑yang selama ini dipahami oleh mereka- sebagai hujjah (dalil agama) yang berdiri sendiri dan tidak terikat dengan al-Qur`an dan hadis, dengan menjadikan akal sebagai satu-satunya patokan dalam menilai maslahah. Standarisasi nilai maslahah kepada akal akan membatalkan syari’at sebagaimana ditegaskan oleh Syathibi “Salah besar kalau akal punya otoritas melebihi nash yang berkonsekuensi syari’at boleh dibatalkan oleh akal”.[4] Karena menurutnya, Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan baik berupa tindakan, keyakinan,  dan ucapan umat manusia.

وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

Apa yang diberikan Rosul padamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah ”. (Q.S. Al-Hasyr : 7)

وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه

Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia ”. (Q.S. Al-An’am :153)

Dari kriteria di atas bisa ditarik dua pertanyaan :

Pertama : Apakah cukup maslahah sendiri bisa dijadikan dasar hukum ?

Syari’at Islam merupakan landasan yang berdasarkan nash-nash Al-Qur`an dan hadits, serta apa yang terkandung dari sumber keduanya, yang mengandung maslahah, yang menjadi kesepakatan para ulama. Oleh karena itu keliru kalau membenarkan anggapan bahwa produk hukum hanya mengacu pada kemaslahatan, tetapi harus sesuai dengan nash al-Qur`an, Hadits, qiyas & ijma’. Kecuali ijma’ yang hanya didasarkan pada maslahah yang sifatnya sementara, maka ijma’ seperti ini maslahah bisa dijadikan patokan (sesuai dengan kondisinya). Contohnya seperti tawanan kafir. Dalam hal ini imam (presiden) mempunyai otoritas dalam menentukan kebijakan -apakah dibunuh, dibebaskan, ditarik pajak atau dijadikan tawanan-,. Ketika imam menentukan satu kebijakan berdasarkan pertimbangan demi kemaslahatan, dan disaat yang lain punya kebijakan yang berbeda,  menurut Islam hal itu diangap sah.

Kedua : Bagaimana syara’ menanggapi hukum-hukum yang hanya dilandaskan pada akal, adat-istiadat dan berbagai eksperimen seperti yang disuarakan oleh sementara orang yang mengaku sebagai mujaddid atau bahkan mujtahid ?

Tidak dibenarkan, adat-istiadat, akal, dan berbagai metode eksperimen untuk menentukan maslahah. Seperti hasil eksperimen psikolog, “dengan kebebasan pergaulan dua lain jenis dalam satu komunitas, bisa memperbaiki moral dan bisa meminimalkan kecenderungan seksual”, dan dari eksperimen-eksperimen yang lain, seperti hasil eksperimen dokter “bahwa daging babi tidak mengandung penyakit dan tidak berpengaruh terhadap kesehatan jasmani dan rohani”. Kalau hasil-hasil eksperimen ini dibenarkan, maka secara otomatis syari’at Islam ditetapkan dengan hasil pemikiran dan eksperimen mereka. Penolakan ini, bukan berarti syari’at tidak menghargai sains seseorang. Tetapi maslahah yang hanya hasil eksperimen manusia tidak akan pernah lepas dari faktor pengaruh sosial, budaya dan kultur yang melingkupinya.

Allah berfirman :

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون  أهوائهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله

Maka jika mereka tidak menjawab (tanganmu), ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka) ”. (Q.S. Al-Qashash : 50).

فإن تنازعتم فى شيئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Alloh (al-Qur`an) dan rosul (Sunnahnya) ”. (Q.S. Al-Nisa’ : 59).

III. Kepedulian Syari’at Terhadap Maslahah

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa syari’at Islam menjaga terhadap kemaslahatan umat dan berdiri sebagai dasar pokok untuk memenuhi kebahagiaan yang hakiki, dengan penerapan maqosid asy syar’iyah. Lepas dari mereka yang yang menganggap bahwa maslahah merupakan unsur terpenting dalam penerapan syari’at Islam, tanpa memandang bahwa penerapan syariat sendiri bertujuan untuk pencapaian kemaslahatan. Karena sadar atau tidak sadar, menjadikan kemaslahatan sebagai unsur terpenting akan semakin menjauhkan hubungan manusia dengan syari’atnya dan menjadikan dunia sebagai satu-satunya tolak ukur.

Berikut ini kami kedepankan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa syari’at selalu menjaga kemaslahatan.

1. Al-Qur`an.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rohmat bagi semesta alam ”. (Q.S. Al-Anbiya’ : 107)

ياأيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Alloh dan seruan rosul apabila rosul menyerukan kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu ”. (QS. Al-Anfal : 24)

Dari kedua ayat di atas bisa dijelaskan :

Pertama : Nabi diutus di dunia sebagai rahmat bagi semesta alam dan pembawa risalah Islamiyah, yang di dalamnya mengandung nilai-nilai maslahah untuk kebahagiaan dunia-akhirat bagi umatnya.

Kedua : Kehidupan yang dimaksud dalam ayat di atas adalah kehidupan secara utuh yang menyangkut keselamatan dunia dan akhirat.

2. Al-Hadits :

الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لاإله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق

Iman itu lebih dari tujuh puluh bagian, yang tertinggi yaitu syahadat dan yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang dapat membahayakan di jalanan ”. (HR. Sunan Nasa’i, Abu Daud serta Ibn Majah)

Dalam Hadis di atas Rasulullah menggabungkan dua sisi sekaligus dari esensi agama yaitu :

Pertama : Sisi aqidah yang diimplementasikan dengan kalimat syahadat.

Kedua : Sisi kemaslahatan umat manusia, dengan menghilangkan sesuatu yang dapat membahayakan orang lain di jalanan sebagai contoh yang paling sederhana.

Ini sebagai bukti betapa besar dan luas perhatian syari’at tehadap maslahah yang termaktub dalam sendi-sendi agama.

Juga Hadis :

لاضرر ولاضرار

Tidak d perbolehkan melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain dan sesuatu yang membahayakan orang lain ” (HR. Ibnu Majah dan Ad Daruquthni)

Hadis ini melarang melakukan sesuatu perkara yang dapat menimbulkan mafsadah pada orang lain maupun pada diri sendiri.. Sehingga di situ maslahah dunia dan akhirat harus benar-benar terwujud dalam tatanan kehidupan umat manusia.

3. Ijma’ ulama.

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia. Oleh karena itu  syari’at menghargai kreatifitas, pengetahuan, dan kebudayaan mereka selama tidak mendatangkan mafsadah dan menelantarkan maslahah. Seperti halnya syari’at mengakui kebudayaan orang jahiliyah. Sebagai contoh, disyari’atkannya kufu dalam perkawinan, transaksi bagi hasil (qirodl)  atau sarana-sarana yang lain seperti tata bahasa, puisi yang sudah menjadi bagian dari  kehidupan sehari-hari mereka. Dari dalil di atas bisa disimpulkan bahwa syari’at berdiri sebagai dasar hukum yang selalu menjaga terhadap kemaslahatan umat. Akan tetapi bagaimana menanggapi hadis nabi:

أجرك على قدر نصبك مما قد يدل ظاهره على أن قصد المكلف إلى التشديد على نفسه فى العبادة وسائر التكالف أمر صحيح مثاب عليه

“Pahalamu menurut kesulitanmu, sebagaimana yang ditunjukkan oleh lahirnya, atas dasar bahwa kehendak orang mukallaf dengan kesungguhan dirinya dalam ibadah adalah perkara yang baik dan diberi pahala”.

Yang lebih dikenal dalam qawa’idul fiqh:

ماكان أكثر فعلا كان أكثر فضلا

“Sesuatu yang lebih banyak perbuatannya maka lebih banyak keutamaannya”.

Yang sekilas bisa dipahami ialah, bahwa nilai ibadah diukur dengan sebuah jerih payah seseorang dalam melakukannya. Kalau demikian, berarti titik tekan syari’at dalam memenuhi kemaslahahtan umat telah sia-sia dan penuh kontradiksi. Terlebih kalau jerih payah dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai  dalam melakukan ibadah. Sebelumnya perlu digaris bawahi, bahwa sesuatu dikatakan kontradiksi kalau maslahah menimbulkan mafsadah yang lebih besar atau berada dalam takaran yang sama. Tetapi kalau mafsadah yang ditimbulkan lebih kecil maka tidak bisa dikatakan kontradiksi. Begitu pula jerih payah bisa dikatakan mafsadah ketika tidak menjamin keberadaan manusia.  Tetapi ketika jerih payah mampu mengantarkan nilai-nilai kemanusiaan, maka hal ini tidak bisa dikatakan kontradiksi. Seperti halnya orang yang haus dan tidak menemukan minuman kecuali segelas khamr (minuman keras). Kalau kita menilik satu sisi bahwa khomr diharamkan dengan satu alasan memabukkan, dan di sisi lain kalau ia tidak meminumnya akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, yaitu resiko kematian, maka peran maslahah dalam hal ini penyelamatan akal tidak seimbang dengan mafsadah yang mengakibatkan resiko hilangnya nyawa. Sedangkan syara’ sendiri dalam mengaplikasikan hukum selalu menjaga terhadap kemaslahatan yang lebih penting, sehingga dalam kasus di atas tidak ada bentuk mafsadah yang ditimbulkannya.

Oleh karenanya syara’ memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan meminum khomr. Inilah yang dimaksudkan dalam al-Qur`an:

وما جعل عليكم فىالدين من حرج

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan kamu dalam agama suatu  kesempitan”. (QS. al-Haj : 78)

Dan sekali lagi kami tegaskan bahwa syari’at Islam selalu menempatkan maslahah yang diterapkan dalam maqosid  asy syar’iyah. Maka masyaqoh (kesulitan) yang didapatkan oleh orang mukallaf dalam melakukan suatu ibadah itu merupakan konsekuensi dari bentuk taklif (tuntutan) yang mana tidak bisa dipisahkan dari adanya usaha dan kesungguhan. Oleh karenanya, masyaqoh semacam ini tidak mengurangi arti maslahah dalam setiap penerapan hukum-hukum Alloh. Jadi pahala sebagai buah hasil jerih payah pada hakekatnya merupakan wasilah (sarana) untuk pemenuhan pelaksanaan ibadah (li al wasa`il hukmu al maqoshid”).

IV. PERAN MASLAHAH

Pembahasan sub ini menjadi sangat penting. Betapa tidak. Sebab, seorang mujtahid tidak akan mendapatkan hasil maksimal kecuali ia menggunakan dowabith al-maslahah (patokan maslahah) dalam menggali suatu hukum dan untuk memahami secara seksama dalil-dalil al-Qur`an atau hadis. Di sinilah letak kredibilitas seorang mujtahid dalam menentukan produk hukum yang nantinya bisa diuji dan bisa dijadikan pedoman hukum syara’. Oleh karena itu, untuk mengetahui suatu maslahah dianggap valid, maka maslahah harus memenuhi lima syarat :

  1. Maslahah harus merupakan implementasi dari maqoshid al syar’iyah. Sebab, maslahah sangat berkaitan dengan syari’at Islam, yang pada dasarnya maslahah bukan merupakan dasar hukum yang berdiri sendiri seperti halnya Qur’an, hadits, ijma’, dan qiyas. Tetapi maslahah merupakan makna kulli (makna umum), yang terepresentasi pada hukum-hukum juz’i (parsial), yang mana hukum juz’i bersumber dari Qur’an, hadits, ijma’, dan qiyas demi menjaga kemaslahatan umat di dunia dan akherat. Singkatnya, makna kulli tidak akan terwujud tanpa merujuk pada dasar-dasar hukum juz’iyah, sehingga maslahah pun pada dasarnya bersumber dari dalil syara’.

Kita kembali pada pokok pembahasan pertama yaitu maqoshid al syar’iyah yang mengandung lima prinsip pokok (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Sebagian ulama ada yang menambahkan harga diri sebagai tambahan dari lima diatas, namun yang keenam ini tidak perlu disebutkan. Sebab, sudah terwakili oleh penerapan lima prinsip pokok di atas..

Maqoshid al syar’iyah sesuai dengan tingkat kebutuhannya terbagi menjadi tiga macam :

  1. Dlaruriyat (primer), suatu kebuthan yang tidak bisa ditinggalkan untuk menjaga lima prinsip pokok di atas. Dan itu bisa terwujud dengan memenuhi elemen-elemen pokok dasarnya, dan menetapkan kaedah-kaedahnya serta menolak kerusakan yang terjadi dan yang akan terjadi. Contohnya seperti untuk menjaga eksistensi keturunan disyari’atkan nikah dan untuk melindungi keturunan dari kerusakan disyari’atkan pula sanksi hukum zina.
  2. Hajiyyat (sekunder), suatu kebutuhan yang mana tanpa pemenuhan kebutuhan tersebut maqoshid al syar’iyah sudah terpenuhi namun dalam pelaksanaannya masih mengalami kesulitan. Contoh seperti untuk menjaga keturunan disyari’atkan mahar, talak dan terpenuhinya syarat-syarat menjadi saksi atas pembuktian dakwaan zina.
  3. Tahsiniyyat (tersier), sama seperti hajiyyat. Dalam arti dengan tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut, maqosid al syar’iyah sudah terlaksana. Hanya saja kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat. Contohnya seperti untuk menjaga keselamatan jiwa disyari’atkan makan-makanan yang bergizi dan tidak berlebihan, dan untuk menjaga keturunan disyari’atkan kufu’ (seimbang).

Contoh-contoh di atas merupakan implementasi dari maqosid al syar’iyah. Jadi lima prinsip pokok pada intinya untuk merealisasikan satu tujuan pokok yaitu manusia diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah.

وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Alloh kepadamu (kebahagiaan) negeri akherat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi ”. (QS. Al-Qoshosh : 77)

Para ulama ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan lafazh nashibaka min al-dunya yaitu sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. [5]

  1. Maslahah tidak bertentangan dengan al-Qur`an

Di depan sudah kami singgung bagaimanapun bentuk maslahah haruslah tercakup dalam lingkup nash.

Lalu, seperti apakah maslahah yang dianggap bertentangan dengan nash al-Qur`an ?

  1. Maslahah semu. Maslahah yang tidak berdasarkan pada nash yang qoth’iyy atau teks yang zhahir.

Yang dimaksud dengan nash qoth’iy menurut DR. Said Romdlon al-Buthi adalah: “Teks yang sudah pasti arti yang ditujukannya (qoth’iy al-dilalah) dan sudah tidak ada kemungkinan takhsish, majaz, naskh dsb. Sebab teks (nash) dalam bentuk ini sudah tertutup bagi siapapun dan arti apapun sepeninggalan Rasulullah SAW

Sebagaimana yang dikatakan Prof. DR. Wahab al Khallaf bahwa: “qoth’iy al-dilalah adalah teks (nash) yang hanya bisa dipahami dari teksnya secara langsung dan tidak memberi peluang kemungkinan ta’wil atau arti lain,   kecuali arti yang ditunjukkan oleh teks.[6]

Berbeda dengan Muhammad Arkoun  yang mengatakan bahwa tidak ada teks yang hanya menunjukkan arti tunggal dan tidak menunjukkan kemungkinan arti lain.[7]

Contoh ayat yang qothiy al-dilalah :

وأحل الله البيع وحرم الربا

Ayat itu secara tegas membedakan antara bai’ dan riba sebagai perbandingan antara sesuatu yang halal dan haram. Sedangkan pemikiran yang berkembang di kalangan ahli ekonomi dalam abad ini, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, riba adalah sebuah keniscayaan. Analisa semacam ini tidak berdasar dan sewenang-wenang. Karena, riba sudah tidak memberi kemungkinan peluang arti lain selain pengambilan keuntungan pada salah satu pihak. Adapun yang dimaksud dari nash dhohir adalah teks (nash) yang sudah mempunyai arti literal (wadl’iyah) dan tidak menutup arti lain, selama sesuai dengan nash qoth’iy.[8] Akan tetapi, tidak begitu saja kita bisa menggunakan arti lain hanya semata-mata alasan maslahah yang berlawanan dengan arti literal (nash dhohir).[9] Jadi nash dhohir tidak mempunyai arti pasti, tergantung pada pembaca (baca: mujtahid) dalam memahaminya. Sehingga, perbedaan pendapat tidak bisa dihindari seperti ayat :

أو لامستم النساء

(QS. )[10]

Namun sejauh mana wewenang mujtahid dalam mengandaikan arti lain dalam menyikapi nash dhohir, sehingga arti-arti lain tersebut bisa diterima?

Ulama usul dalam masalah ini memberi beberapa batasan:

Pertama: arti yang dipakai harus sesuai dengan arti dasar (wadlo’).

Kedua: arti yang digunakan harus sesuai dengan adat yang berlaku.

Ketiga: atau arti yang digunakan harus sesuai dengan adat yang berlaku dizaman nabi.[11]

Ketiga syarat ini merupakan acuan untuk keabsahan sebuah ta’wil.

b. Maslahah yang mempunyai dasar nash (ashl) dengan melalui proses qiyas.

Pertentangan yang sudah disebutkan di atas merupakan pertentangan antara nash dan maslahah. Adapun pertentangan di sini adalah pertentangan maslahah sebagai fara’ (sesuatu yang diqiaskan) berlawanan dengan pokok qiyas, dan pertentangan tersebut bersifat juz’iyah seprti antara khosh-aam atau mutlaq-muqoyad. Pertentangan ini pada hakikatnya adalah pertentangan antara dua dalil syara’, yaitu antara dalil dhohir dan maslahah yang diambil dari qiyas yang memenuhi syarat-syaratnya. Bukan pertentangan antara nash al-Qur`an dengan maslahah itu sendiri.  Dalam masalah ini ta’wil sepenuhnya dikembalikan pada ijtihadnya para ulama dalam memahami dan menyikapinya. Sehingga setiap mujtahid akan berbeda satu dengan yang lain dalam mentarjih (mengunggulkan) dua dalil yang bertentangan tersebut, sesuai dengan kaidah-kaidah usul dan pandangan ijtihadanya masing-masing. Dalam hal ini imam Malik, Syafi’I dan Abu Hanifah Hanifah memberi kelonggaran untuk menta’wil nash dhohir dengan arti yang selaras dengan kebutuhan qiyas baik dengan cara takhsish (spesifikasi), idlmar (elipsis) atau cara-cara yang lain, yang mana masalah ini sudah dibahas dalam kitab-kitab ushul fikih. Misal ayat:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

(QS. …)

Secara literal ayat tersebut mencakup semua bentuk harta benda dan di saat apapun (‘am). Arti ini bertentangan dengan hukum yang memperbolehkan seseorang mengambil harta orang lain ketika dalam keadaan terpaksa. Sebagaimana kita diperbolehkan memakan bangkai dalam keadaan dlorurot. Maka arti ‘aam dari teks di atas harus ditakhsish dengan qiyas. Ini bukan berarti menghilangkan arti teks dhohir, karena bagaimanapun arti literal tetap dipertahankan selama tidak ada indikasi arti lain (qorenah) baik dari syara’, akal atau budaya.

Lalu bagaimana menanggapi fikih Umar ra. ?

Munculnya permasalahan ini bermula dari apa yang dimunculkan Najmuddin al-Thufi dan kelompok yang sepaham dengannya. Ia mengatakan bahwa maslahah merupakan dalil syara’ yang sejajar dengan nash bahkan terkadang maslahah lebih diunggulkan dari pada nash, dengan merujuk dari beberapa ijtihadnya Umar r.a sebagai dasar pijakan dari ijtihad mereka.

DR. Musthofa Zaid mengatakan: “Sesungguhnya dalam sejarah para sahabat tidak ditemukan suatu produk hukum yang hanya didasarkan pada maslahah semata. Akan tetapi, hal ini -menurut Musthofa- tidak menjadikan patokan bagi Umar, bahkan Umar sendiri dalam penggalian hukum sudah berani menerjang rambu-rambu nash yang ada. Antara lain, Umar telah membuat kebijakan dengan mengatakan talak satu sama dengan talak tiga, juga dalam masalah diperbolehkannya mengqishosh kelompok yang secara bersama-sama membunuh seseorang. Juga dalam masalah tidak diberlakukannya hukum qishosh bagi pencuri pada situasi kelaparan (muja’ah), dengan alasan bahwa menjaga jiwa harus didahulukan daripada menjaga harta. Padahal ayat-ayat yang menerangkan qishosh bagi pencuri sudah jelas.[12] Sehingga dalam hal ini prof. DR. Ali Hasbullah mengkritisi Umar dengan mengatakan bahwa Umar telah melanggar aturan nash yang telah ada.[13] Senada dengan Ali Hasbulloh, Ahmad Amin juga mengatakan bahwa Umar telah menggunakan akal melebihi batas kewenangannya, karena Umar telah mendefiniskan Al Qur`an dan hadits ditujukan untuk pencapaian maslahah, sebagai modal keberanian Umar untuk hanya mengacu pada maslahah saja atau memahami Qur`an dengan mengambil substansinya saja.[14]

Kritik-kritik yang dialamatkan pada Umar sangat keliru. Umar tidak sebagaimana yang mereka tuduhkan. Sebab fakta yang ada menunjukkan bahwa Umar dalam menentukan hukum-hukum Allah sangat hati-hati dan dalam mengkaji dalil-dalil al-Qur`an tidak keluar dari ketetapan nash. Di kalangan para sahabat Umar adalah sosok yang sangat ahli dalam meneliti dan memahami nash dibanding sahabat nabi lainnya. Sangatlah keliru dan tidak etis menuduh seorang sahabat nabi dalam mengkaji nash-nash Al Qur’an telah keluar dari apa yang telah disyari’atkan nabi dan yang dipraktikkan sahabat-sahabat yang lainnya.

Imam Syafi’I mengatakan, ketika Umar membuat sebuah keputusan datanglah Dlohak ibn Sufyan memberi kabar bahwa apa yang ia putuskan bertentangan dengan keputusan nabi. Lalu apa yang dilakukan Umar saat itu?. Umar tidak langsung percaya begitu saja, akan tetapi ia sowan kepada rasul SAW untuk mengklarifikasi apa yang dikatakan Dlohak. Setelah tahu dan mendengar langsung dari nabi, Umar berkata: “Sesungguhnya keputusanku hanya menurut penilaian pribadiku”.[15] Sikap ini menunjukkan betapa Umar sangat berhati-hati dalam menerima kalau kabar tersebut bukan dari nabi.

Berikut ini kami sebutkan beberapa kebijakan Umar yang dianggap kontroversial:

  1. Tidak dilaksanakannya potong tangan bagi pencuri pada saat kelaparan, yang menurut mereka keluar dari ayat:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزآء بما كسبا نكالا من الله

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Alloh”. (Q.S. Al-Ma’idah : 38)

Tuduhan ini tidak berdasar, karena ayat di situ bersifat ‘aam (umum) dan membutuhkan takhsish (spesifikasi). Seperti banyak dan tempat barang yang dicuri, dan tidak adanya syubhad (ketidak jelasan status barang yang dicuri, sebab ada kemungkinan pencurinya masih mempunyai hak), yang mana ketentuan-ketentuan ini bisa dirujuk pada hadits nabi. Seperti hadis :

إدرأوا الحدود بالشبهات

Janganlah berlakukan had-had karena disebabkan adanya syubhad ”. (HR. Ibnu Abbas ra.)

Juga hadis yang diriwayatkan A’isyah r.a. :

إدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله ، فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة

Janganlah berlakukan had-had dari orang-orang muslim selama engkau kuasa untuk menolaknya, kemudian jika apabila engkau menemukan jalan keluar terhadap orang muslim, maka lepaskanlah jalannya, sesungguhnya imam ketika salah dalam membuat kebijakan dengan memberikan ampunan, itu lebih baik dari pada salah dalam memberikan hukuman ”.(HR. Al Thirmidzi dan Ahmad bin Hanbal)

Kedua hadis ini merupakan takhsish dari ayat-ayat yang menerangkan had, termasuk di dalamnya had bagi pencuri. Tidak ada satupun ulama yang mengingkari keberadaan had mencuri ini gugur ketika di situ ada bentuk syubhad. Cuma yang menjadi khilaf (perbedaan pendapat) adalah interpretasi hakikat syubhat itu sendiri. Keputusan Umar (penggugurn had) di sini dalam rangka mengaplikasikan Hadits nabi di atas, yaitu gugurnya had bagi seorang pencuri ketika barang yang dicuri masih berstatus syubhad. Seperti seorang istri yang mengambil harta suaminya atau seorang yang mencuri dalam keadaan terpaksa untuk memenuhi kebutuhannya. Dan sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa hakikat syubhad adalah masalah ijtihadiyah bukan merupakan ketentuan nash al-Qur`an.

  1. Keputusan Umar atas pelaksanaan qishosh terhadap suatu kelompok yang telah membunuh satu orang.

Menurut mereka, keputusan Umar dalam masalah ini juga melenceng dari ayat Qur`an:

الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى

“Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita”.(Q.S. Al-Baqarah : 178)

وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (attaurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka (pun) ada qishoshnya”.(QS. Al-Ma`idah:45)

Perlu digaris bawahi keberadaan hukum qishosh merupakan manifestasi dari maslahah yang berupa menjaga jiwa. Dan kedua ayat di atas bukanlah merupakan nash yang menerangkan hukum qishosh terhadap kelompok yang telah membunuh satu orang. Akan tetapi kedua ayat tersebut hanya menjelaskan tentang hukum qishosh diberlakukan ketika pembunuhan dilakukan oleh orang merdeka yang membunuh orang merdeka lainnya. Pembunuhan disini merupakan ‘illat (alasan) diberlakukannya qishosh, dan illat ini ditunjukkan oleh partikel ba’ yang punya makna sebab. Harus diketahui bahwa arti dari membunuh yaitu suatu upaya yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa. Sedang pembunuhan yang dilakukan oleh masing-masing individu dari kelompok tersebut bisa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.[16] Jadi cukup jelas bahwa ayat qishosh di atas menunjukkan bahwa pengeroyokan terhadap seseorang yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa akan dihukum qishosh, berdasarkan nash (baca: ‘illat). Dan ‘illat tersebut -seperti yang disepakati oleh ulama- sudah benar-benar terwujud pada masing-masing pelaku. Kalau begitu, bagaimana mungkin Umar menyimpang dari nash al-Qur`an?

  1. Maslahah tidak bertentangan dengan hadis nabi

Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur`an tidak bertentangan  dengan Al-Qur`an. Sebab Hadits sendiri berfungsi sebagai penjelas Al-Qur`an serta sebagai tauladan kepada umat manusia, ayat Qur`an:

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله

“Katakanlah:”Jika kamu (benar-benar) mencintai Alloh, ikutilah aku, niscaya Alloh mengasihimu”.(Q.S. Ali Imrn : 31)

Hanya saja yang perlu dicatat, sampai sejauh mana hadits bisa diterima ? Karena sangat berpengaruh sekali pada pembahasan maslahah ini. Sehingga tidak bertentangan dengan Hadits. Al-Buthi dalam kitabnya Dlowabith al-Maslahah mengatakan: “Hadits bisa dijadikan hujjah (pedoman hukum) jika sanad (sumber) hadis tersebut mutawatir, atau hadis ahad akan tetapi harus dengan syarat-syarat tertentu. Karena sifatnya hadis ahad sendiri masih dhonny (membutuhkan klarifikasi dan kajian ulang), yang sudah bisa dijadikan sumber hukum ketika sudah sampai pada tarap qoth’iyyyah al-tsubuth.[17] Seperti menyikapinya Umar pada hadis di atas[18] yang menunjukkan bahwa hadis ahad tidak begitu saja diterima, akan tetapi harus ditinjau kembali sumber-sumbernya. Sebagaimana dikatakan Syafi’I ketika mengomentarai sikap Umar bahwa tidak dibenarkannya seorang pemimpin agama dan bagi cendekiawan muslim menerima Hadits ahad begitu saja.[19] Begitu pula sikap yang diambil A’isyah ketika menerima hadis Ibn Umar tentang masalah disiksanya mayit akibat tangisan keluarganya.

أخرجه فى التيسير عن الستة إلا أبى داود بلفظ “إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه” وأخرجه ابن حجر فى التلخيص الخبير بلفظ “ببكاء أهله عليه” وقال هذا حديث متفق عليه

Dalam kitab Taisir yang bersumber dari ulama sittah kecuali Abu Dawud dengan ungkapan “bahwa mayit disiksa sebab tangisan orang yang masih hidup”, Ibn Hajar dalam kitab Talkhish al-Khabir dengan ungkapan “ sebab tangisan keluarganya ” dan mengatakan bahwa Hadits ini muttafaq alaih ”.

Karena menurut ijtihad A’isyah, hadits di atas bertolak belakang dengan ayat al-Qur`an :

ولا تزر وازرة وزر أخرى

Bukan berarti A’isyah menolak hadis ahad. Akan tetapi ketika ada pertentangan antara nash al-Qur`an dengan Hadits Ahad maka nash al-Qur`an-lah yang harus didahulukan. Sebagian intelektual Islam -termasuk Prof. DR. Ali Hasbullah-  mengatakan, ketika maslahah bertentangan dengan nash atau qiyas maka, pertentangan seperti ini membuka ruang untuk dikaji. Lebih jauh lagi Prof. Dr. Ali Hasbullah mengatakan: “Ketika saya menelaah kembali berbagai masalah-masalah fur’uiyah telah aku temukan maslahah berlawanan dengan nash dan Hadits. Seperti ijtihadnya imam Hanafiyah atas tidak diberlakukannya taghrib (pengasingan) dalam had zina, dengan alasan menjaga agama, bertentangan dengan hadits nabi:

البكر بالبكر جلد مائة وتغرب عام

orang merdeka yang telah berbuat zina terhadap orang merdeka lainnya di jild seratus kali dan di asingkan setahun ”.

Begitu juga pendapat jumhur ulama yang memperbolehkan pemberian yang tidak sama oleh orang tua terhadap anak-anaknya, serta kebolehan mengambil duri di tanah suci yang bisa mengancam jiwa orang. Sedangkan hadits nabi jelas melarang perbuatan-perbuatan di atas.[20]

Imam madzahib al-arba’ah sepakat bahwa ketika nash syara’ mengatakan seperti itu maka bagaimanapun bentuk maslahah ditolak, sehingga yang dituduhkan oleh Prof. Dr. Ali Hasbulloh sangat tidak tepat. Para ulama dari madzhab Hanafi dalam mencetuskan hukum tidak dilaksanakannya taghrib karena berpijak dari ayat al-Qur`an :

فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

”Maka jilidlah masing-masing dari mereka berdua dengan seratus jilid”.(

Dengan alasan dera sudah mewakili had zina dan kalau ditambah taghrib berarti jilid adalah ‘bagian’ dari had zina demikian pula taghrib.[21]

Kalau para ulma dari madzhab Hanafi memakai kaidah :

إن الزيادة على النص نسخ

sesungguhnya menambahi nash itu menasekh

Sehingga kalau taghrib bagian dari had zina, sama saja menasikh mutawatir dengan Hadits ahad dan itu tidak diperbolehkan dalam madzhab Hanafiyah. Karena itu taghrib haruslah bagian dari ta’zir yang mana ta’zir sendiri sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan imam sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul.

Juga dasar ulama yang memeprbolehkan mengambil duri di tanah suci yang bisa mengancam jiwa seseorang dengan mengqiyaskan pada hadits riwayat A’isyah :

خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن فى الحل والحرم : الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور (متفق عليه)

Adalah lima dari beberapa hewan yang semuanya merusak, yang kesemuanya boleh di bunuh baik di tanah suci maupun di luar tanah suci yaitu : burung gagak, rajawali, kalajengking, tikus dan anjing buas”.(Hadits Muttafaq Alaih)

Dalam hadis ini nabi memerintahkan untuk membunuh hewan-hewan tersebut dimanapun berada, karena hewan-hewan ini bisa mengancam jiwa manusia. Begitu pula duri yang juga bisa mengancam jiwa manusia. Jadi fungsi qiyas di sini ialah mentakhsish hadits:

لاينفر صيدها ولا يختلى شوكها

tidak di perbolehkan menakut-nakuti hewan buruan-nya (makkah) dan juga tidak di perbolehkan mengambil duri-nya (makkah)”.(Hadits muttafaq ‘Alaih)

Serta ijtihad-ijtihad yang lain yang telah dilakukan ulama, semuanya berlandaskan nash-nash al-Qur`an tidak hanya berpatokan pada maslahah semata

  1. Maslahah tidak bertentangan dengan qiyas (analogi)

Tidak semua dalil al-Qur`an atau hadis qoth’iyyaud dilalah dan tidak semua permasalahan yang ada tertuangkan langsung dalam teks al-Qur`an dan hadits. Banyak permasalahan di sekitar kita yang semakin hari semakin komplek dan berkembang, meskipun semuanya telah diatur oleh al-Qur`an dan Hadits namun dalil-dalil yang ada masih membutuhkan penggalian. Dan untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas syari’at meletakkan dasar-dasar dan kriteria-kriteria umum yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid untuk menggali dalil-dalil al-Qur`an dan Hadits. Mereka yang disebut al-Qur`an:

والراسخون فى العلم

Artinya :”orang-orang yang

Yaitu orang-orang yang mampu menggali hukum dengan mengqiyaskan suatu hukum yang sudah mempunyai nash (al-Qur`an dan Hadits) dengan perantaraan ‘illat hukum. Inilah yang disebut sebagai qiyas. Jadi hukum-hukum yang ada pada qiyas tidak lepas dari dasar hukum (al-Qur`an dan Hadits).

Prof. Dr. Sa’id Romdlon Al-Buthi dalam Dlowabith al-Maslahah menyebutkan kriteria ‘illat untuk dijadikan dasar qiyas:

  1. Illat yang ada pada maqis (far’u) termasuk ‘illat yang ada pada ashl (maqis alaih)
  2. Illat yang ada pada maqisalaih harus benar-benar terwujud dalam maqis
  3. Illat yang ada pada maqis tidak menjadikan rusaknya hukum asal.
  4. Illat yang ada pada maqis harus mempunyai sifat yang jelas dan dipertimbangkan oleh syara’.[22]

Meskipun kriteria ‘illat ini cukup ketat namun tidak menutup kemungkinan ulama berbeda pendapat dalam memahami ‘illat. Karena ‘illat sendiri ada yang kuat dan ada yang lemah.

Seperti melihat dansa yang diminati oleh banyak orang dengan alasan menghibur hati (tasliyah al-nafs), yang mana ‘illat ini disamakan dengan apa yang pernah dilakukan A’isyah ketika melihat dansanya orang Habasyi dengan seizin nabi. Namun di satu sisi melihat dansa tersebut terdapat ‘illat lain, yaitu terjadinya percampuran lain jenis dan terbuknya aurat yang mana ‘illat ini sudah ditegaskan dalam al-Qur`an:

ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها

Artinya :”

Maka ‘illat menonton dansa di sini tidak bisa diqiyaskan dengan melihatnya A’isyah pada dansanya orang Habasyi, dikarenakan ‘illat menonton dansa ini terdapat fariq (perbedaan) yang berupa fitnah (perkara yang bisa menyebabkan dosa) . Sedangkan melihatnya A’isyah pada dansanya orang Habasyah tidak terdapat fitnah sama sekali. Sementara ‘illat fitnah di sini sangat berpengaruh pada penonton. Maka melihat dansa hukumnya tidak boleh karena terdapat fitnah.

Jadi hubungan qiyas dan mashlahah merupakan hubungan yang sangat erat. Dikarenakan dalil yang ada pada qiyas juga termasuk dalil bagi maslahah. Cuma dalil qiyas mempunyai satu poin tambahan yaitu punya kesamaan ‘illat langsung pada nash. Dan sudah barang tentu maslahah harus disesuaikan dengan qiyas. Masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dianggap maslahah, akan tetapi tidak sesuai dengan qiyas. Di antaranya minuman bir yang sering dikonsmusi oleh orang sekarang. Kebanyakan peminum bir percaya bahwa minum bir banyak manfaatnya; di antaranya bisa menghangatkan badan dan menggemukkan badan. Akan tetapi di sisi lain bir mempunyai bahan yang memabukkan yang mana, sifat ini persis sama dengan sifat yang ada pada khomr.

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان

Maka minum bir hukumnya haram, karena bir mempunyai ‘illat yang persis-sama dengan khomr (memabukkan)

V. Maslahah Tidak Boleh Bertentangan Dengan Maslahah Lainnya Yang Lebih Penting Atau Maslahah Yang Sejajar Dengannya

Semua maslahah mempunyai nilai yang berbeda-beda tergantung takarannya masing-masing. Untuk mengetahui takaran tersebut Prof. Dr. Sa’id Romdlon al-Buthi menentukan tiga unsur pokok yang perlu diperhatikan:

  1. Dari sisi maslahah itu sendiri dan urutan prioritasnya
  2. Dari sisi cakupannya
  3. Dari sisi hasilnya.[23]

Ketiga tahapan ini bisa terealisasikan melalui penerapan lima unsur pokok yang tertuang dalam maqoshid al-syar’iyah dan ditambah urutan prioritas, dloruriyyat, hajiyyat, tahsinat. Untuk lebih jelasnya kita ambil contoh diwajibkannya jihad demi menjaga agama. Jika dua masalah yang sama bertentangan dalam dua kebutuhan, semisal keduanya sama-sama dloruri, sedangkan kebutuhannya berbeda yaitu menjaga agama dan menjaga akal. Maka bagi seorang mujtahid harus mendaulukan kepentingan menjaga agama. Tetapi kalau pertentangan tersebut sama-sama dloruri yang untuk menjaga satu kebutuhan. Contohnya seperti menjaga agama maka seorang mujtahid harus melihat maslahah pada tingkat yang kedua yaitu sisi kadar jangkauannya. Dalam arti nilai maslahah yang lebih besar harus didahulukan. Dengan mengetahui kriteria ‘illat maslahah ini seorang mujtahid akan lebih leluasa mengetahui tuntutan-tuntutan syari’at dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi.

VI. Maslahah Mursalah

A. Definisi maslahah mursalah.

Maslahah mursalah atau yang sering disebut istishlah إستصلاح secara bahasa artinya “terlepas” atau “bebas” dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.

Ada beberapa definisi yang beragam tentang maslahah mursalah ini, namun masing-masing memiliki kedekatan pengertiannya. Diantaranya seperti :

ما لم يشهد له من الشرع باالبطلان ولابالاعتبار نص معين

Maslahah yang tidak ada bukti dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang mempertimbangkannya.

المناسب الذى لايعلم أن  الشارع الغاه أو اعتبره

Maslahah yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau mempertimbangkannya

. ما لم يشهد له إبطال ولا اعتبار معين

Maslahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalaknnya juga tidak ada yang mempertimbangkannya.

Dan masih banyak lagi definisi-definisi tentang maslahah mursalah, namun pengertiannya hampir sama. Sehingga bisa ditarik kesimpulan tentang hakikat dari maslahah mursalah tersebut sebagai berikut :

  1. Maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi umat manusia
  2. Apa yang dinilai maslahah harus selaras dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.
  3. Apa yang dinilai maslahah mursalah tersebut tidak ada petunjuk syara’ yang mengakuinya atau menolaknya.[24]

B. Maslahah Mursalah Sebagai Metode Ijtihad.

Penggunaan maslahah mursalah sebagai metode ijtihad terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama ahli fiqih, karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya maslahah itu oleh syari’, baik langsung atau tidak langsung sebagaimana definisi-definisi diatas. Mereka terbagi menjadi dua kelompok.

Kelompok yang menggunakan maslahah mursalah seperti Malikiyah dan Hanabilah tidaklah menggunakannya tanpa syarat, tetapi harus memenuhi beberapa syarat. Dan yang menjadi syarat umum adalah bahwa maslahah mursalah itu hanya digunakan pada saat tidak ditemukan nash sebagai rujukan.

Adapun syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi antara lain :

  1. Maslahah mursalah haruslah merupakan maslahah yang hakiki dan bersifat umum. Artinya dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul- betul mendatangkan manfaat bagi umat manusia dan menghindarkan kemudharatan.
  2. Apa yang dinilai akal sebagai suatu maslahah yang hakiki, harus sejalan dengan maksud dan tujuan syari’ dalam menetapkan suatu hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.
  3. Apa yang dinilai sebagai maslahah tidak berbenturan dengan dalil-dalil syara’ baik Al Qur’an hadis maupun ijma’ ulama.
  4. Maslahah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan yang seandainya suatu problem tidak diselesakan dengan maslahah ini, maka umat manusia akan berada dalam kesempitan hidup.

Persyaratan-persyaratan diatas terlihat bahwa ulama yang menggunakan maslahah mursalah dalam berijtihad sangat hati-hati, karena bagaimanapun menetapkan apa yang dilakukannya tidak ditemukan petunjuk hukum (dalil khusus), sehingga dalam menggunakannya mereka beralasan sebagai berikut :

  1. Adanya takrir (pengakuan) dari nabi atas penjelasan Mua’dz  bin Jabal yang akan menggunakan ijtihad bi al ro’yi bila tidak menemukan ayat Al Qur’an atau sunah nabi untuk menjawab sebuah kasus hukum. Penggunaan ijtihad ini mengacu pada penggunaan daya nalar atau sesuatu yang dinilai maslahah dan nabi sendiri waktu itu tidak mengharuskan untuk mencari nash.
  2. Adanya praktik di kalangan sahabat nabi tentang penggunaan maslahah mursalah sebagai suatu kadaan yang sudah diterima dan tidak diperdebatkan, seperti pengangkatan Abu Bakar sebagai kholifah, penyatuan bacaan Al Qur’an pada masa Ustman dan lain sebagainya. Bahkan terkesan maslahah yang digunakan para sahabat berlainan dari dalil nash yang ada, seperti memerangi orang yang tidak mau membayara zakat pada waktu kholifah Abu Bakar dan keputusan Umar tidak memberikan zakat untuk muallaf qulubuhum (orang-orang yang masih lemah imannya).
  3. Suatu maslahah bila sudah jelas kemaslahatannya dan telah sejalan dengan tujuan hukum syara’ maka  berarti sudah memenuhi tujuan syara’, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya, sebaliknya bila tidak digunakan untuk menetapkan hukum berarti menelantarkan tujuan yang dimaksud syara’.
  4. Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode maslahah mursalah maka akan menempatkan umat dalam kesulitan, sedangkan Alloh menghendaki kemudahan untuk hambanya dan menghindari kesulitan seperti ditegaskan dalam surat Al Baqarah : Q.S 2. 185).

Kelompok ulama yang menolak maslahah mursalah sebagai metode ijtihad seperti Syafi’iyyah dan Hanafiyah beralasan sebagai berikut :

  1. Bila suatu maslahah ada petunjuk syara’ yang membenarkannya atau mu’tabaroh maka ia termasuka dalam keumuman kiyas, seandainya tidak ada petunjuk yang membenarkannya maka ia  tidak mungkin disebut maslahah, mengamalkan sesuatu diluar petunjuk Al Qur’an dan sunah nabi berarti mengakui akan kurang lengkapnya kedua sumber hukum ini. Sedangkan Al Qur’an dan sunah nabi menyatakan bahwa Al Qur’an dan sunah telah sempurna dan lengkap.
  2. Menggunakan maslahah yang tidak mendapatkan pengakuan dari nash akan membawa pada penetapan hukum yang berlandaskan pada kehendak dan kemauan manusia. Cara seperti ini tidak lazim dalam prinsip-prinsip Islam.
  3. Menggunakan maslahah maslahah dalam ijtihad tanpa berpegang pada nash akan memunculkan sikap bebas dalam menentukan hukum yang dapat mengakibatkan kesewenang-wenangan dan kedhaliman atas nama maslahah.
  4. Seandainya dibolehkan berijtihad bdengan maslahah yang tidak mendapatkan dukungan dari nash, maka akan memberi peluang perubahan suatu hukum sesuai dengan perubahan ruang dan waktu. Akibatnya,  juga bisa berubah antara orang yang satu dengan orang yang lain.[25]

Bila diteliti secara seksama, perbedaan pendapat yang menerima atau yang menolak tampaknya tidak ada perbedaan secara prinsip karena kelompok yang menerima ternyata tidak menerima secara mutlak bahkan dengan menerapkan persyaratan yang ketat, begitu pula kelompok yang menolaknya, ternyata lebih didasarkan pada kekhawatiran adanya kekeliruan jika menetapkan hukum dengan sekehendak hati dan berdasarkan hawa nafsu. Jadi pada prinsipnya perbedaan yang ada tidak sampai memberikan pengaruh pada tingkat praktik.

Persoalan yang harus dihadapi umat Islam membutuhkan jawaban kepastian hukum yang tidak semuanya bisa ditemukan secara langsung dalam Al Qur’an, hadis, dan ijma’. Sehingga paling tidak dalam kasus tertentu maslahah mursalah bisa dijadikan suatu alternatif untuk menjawabnya.

VII. Penutup

Dari gambaran kriteria maslahah di atas kiranya bisa disimpulkan:

  1. al-Qur`an dan Hadits tidak boleh ditakhsish atau diqoyidi hanya dengan alasan maslahah semata. Sebab teks al-Qur`an hanya boleh ditakhsish atau diqoyidi dengan teks al-Qur`an yang lain atau dengan Hadits. Begitu juga sebaliknya.
  2. Hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Qur`an-Hadits atau qiyas yang bersumber dari keduanya tidak bisa dirubah. Karena jika hukum-hukum tersebut bisa dirubah dengan alasan sudah tidak relevan dengan kondisi zaman dan diasumsikan sudah tdak menjamin kemaslahatan umat manusia maka yang terjadi hukum-hukum syari’at menjadi sesuatu yang cair dan tinggal namanya saja seiring dengan perjalanan ruang dan waktu.

Oleh karena itu standar maslahah tidak mengikuti kondisi sosial-budaya dan hasil eksperimen-eksperimen para ilmuwan tetapi harus dikembalikan pada al-Qur`an dan Hadits. Sehingga jika maslahah tidak dikembalikan pada kedua sumber di atas maka merupakan maslahah semu yang tidak bisa dijadikan pakem (metode ijtihad) untuk menghasilkan produk-produk hukum.


[1] Epicurus (341 SM.-271 M.) filosof Yunani, kemudian pemikiran ini diadopsi oleh filosof modern, seperti Thomas Hobbes (1588-1679 M.)

[2] Seperti halnya pendapat Zenon (270-342) filosof Yunani, ia hidup satu masa dengan Epicurus kemudian teori ini dikembangkan oleh filosof modern termasuk Immanuel Kant (1724-1804 M.)

[3] John Stuart Mill (1806-1873) Pakar filsafat etika, termasuk di dalamnya Jeremy Bentham (Inggris) dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778).

[4] Asy-Syatibi “ Al Muwafaqot “ vol. 1/87 &  88

[5] lihat tafsir al-Thobari, al-Baghowi dan Abu Su’ud

[6] Prof. DR. Wahab al Khallaf “Ilmu usul figh” (Kuwait : Daar al kuwaitiyyah,1968) hal. 35

[7] Muhammad Arkoun  “Algeria”, dalam shireen I. Hunter (ed), The Politics of Islam Revivalism, hal. 182-183.

[8] Lihat Al Azmiri “ Al Mar’ah “ vol. 1/397

[9] Lihat Al Tajuddin Al Subki “ Jam’ul Jawami’ “ vol. 2/391 cet. Al Halabi

[10] Ulama Syafi’iyah dalam menyikapi lafal al-mulamasah diberi arti literal (memegang) dan Hanafi memberi lafal majaz (qiasan) yang mempunyai arti hubungan badan.

[11] Al Ghozali “ Al Mustashfa “ vol. 1/165

[12] DR. Mustofa Zaid “ Al Maslahah fil Syari’ah al Islamiy “ hal. 31

[13] Prof. Ali Hasbulloh “ Usul Tasyri’ Al Islami “ hal. 156

[14] Ahmad Amin “ Fajrul Islam “ hal. 238

[15] Lihat Imam Syafi’i “ikhtilaf al-Hadits hal. 19-20, Hamisy “Al-Umm”, vol. VII, juga “Al-Risalah”, hal. 426

[16] Al-Romli, “Nihayatul Muhtaj”, vol VII, hal. 14-15

[17] Dr. Said Romadlon al Buthy “ Dlowabitul maslahah “ hal. 164 cet. Muassasah al risalah /1982 M.

[18] Lihat hadist riwayat Dlohaq bin Sofyan

[19] Imam Syafi’I “ Al Risalah “ hal. 435

[20] Prof. DR. Ali Hasbulloh “usul al-Tasyri’ al-Islami”, hal. 155-156

[21] al-Syarakhsi “Al-Mabsuth”, vol IX, hal. 44

[22] Dr. Said Romadlon al Buthy “ Dlowabitul maslahah “ hal. 219-220 cet. Muassasah al risalah /1982 M

[23] Ibid hal. 249

[24] DR. Wahbah al Zuhaily “Usul figh al islami” vol.II/799.

[25] Abu Zahroh “Usul figh” hal. 280-282.

About muhammadunaslam

Temen-temenku bilang aku adalah orang yang istimewa, namun aku merasakan aku hanyalah manusia biasa ...sama seperti mereka

Posted on Juni 21, 2010, in Kajian Fiqh. Bookmark the permalink. 2 Komentar.

  1. Izin copy paste ya akhi…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: